01.06.2009 18:17:08 WIB
Anak Petani yang Jadi Wakil Rakyat
Oleh YASIR AMRI
NAMA melayunya SAKIM. Tapi nama kecilnya Ho Kim Seng. Dia dilahirkan di Palembang, 17 Mei 1965 dari pasangan petani, Homan Halim (Ho Po Lai) dan Ibu Rohani (Lu Swei Kiau). Ia anak ketiga dari enam bersaudara. Kini menjadi salah satu anggota DPRD Sumsel periode 2009-2014 dari PDI Perjuangan.
Pendidikan Sekolah Dasar diselesaikan pada tahun 1982 di SD Advent II Palembang, Sekolah Menengah Pertama diselesaikan tahun 1985 di SMP Advent Palembang, dan selanjutnya menyelesaikan Sekolah Menengah Atas tahun 1988 di SMA PPKP Palembang. Masuk Universitas Palembang, Fakultas Hukum lulus Tahun 1995. Pada tahun 2006 menyelesaikan Program Magister Manajemen pada Program Pasca Sarjana Universitas Tridinanti Palembang .
Pengalaman kerja sejak tahun 1990 – 1995 menjadi tenaga salesman PT Modern Photo Film, Tbk, cabang Palembang, tahun 1995 Mei – Nop di PT Modern Hitachi sales Indonesia cabang Palembang sebagai tenaga Salesman, Desember 1995 - April 1996 menjadi asisten Branch Manajer PT Topjaya Sarana Utama Cabang Palembang untuk Jambi, Mei 1996 – 1999 sebagai Branch Manager PT Graha Kartika Kencana cabang Palembang kemudian melebur saat ini menjadi PT LG Electronics Indonesia cabang Palembang, April 1999 di CV Daya Prima Utama menjabat sebagai Sales Manajer, tahun 2001 dengan bermodalkan pengalaman mendirikan PT Catra Mega Griya bergerak di bidang perumahan dan kontraktor.
Pengalaman organisasi sejak tahun 1988 aktip dilembaga keagamaan antara lain Pengurus Majelis Agama Buddha Tridharma Indonesia, Pengurus Daerah Pemuda Tridharma Indonesia 1988 – 1993, Pengurus Wilayah Walubi Sumsel 1995 sd 2003, Sekretaris PSMTI Kota Palembang 2001 sd 2005 dan sekarang Dewan Penasehat PSMTI kota Palembang, pengurus KKI (Karatedo Kushinryum Indonesia) juga aktif menjadi pengurus Daerah Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Sumatera Selatan, Ketua Patriot Nasional Sumatera Selatan Masa bakti 2004 sd 2009 dibawah ketua umum Bp. Bridjen. Purn. TNI. Drs.Abdul Salam dan Desember 2005 bergabung dengan DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Selatan sebagai Bendahara dibawah ketua Bapak Ir.H.Eddy Santana Putra, MT yang sekaligus juga sebagai Walikota Palembang.
Tahun 1994 menikah dengan Susanti Tio (Cang Lan Siang) dan dikaruniai tiga orang anak : Ega Varian Honora (Ho Tong Cho) lahir tanggal 22 Desember 1995, Ebert Varian Honora ( Ho Tong Hok ) lahir tanggal 4 Januari 1998 dan Elvina Honora ( Ho Fu Yung ) lahir Tanggal 23 April 2002.
Sekarang bertempat tinggal di Jalan Residen Abdul Rozak Komp. PHDM Indah V No.10 Palembang 30118. Hp. 0811 712 595 ,email ; sakim_sh@yahoo.com, sakimpdip@gmail.com.
Dalam Pemilu Legislatif 2009 lalu, Sakim terpilih menjadi anggota DPRD Sumsel dari Dapil Palembang.
Berikut pemikiran Sakim yang akan diperjuangkan sebagai anggota DPRD Sumsel, seperti yang ditulisnya dalam artikel “Membangun Mental dan Ekonomi Rakyat Sumatra Selatan” ini.
SEBELUM bangsa Eropa menjajah nusantara ini, Sumatra Selatan merupakan daerah yang makmur, sejahtera, dan berkebudayaan yang tinggi.
Bayangkan, pada abad ke-18, ketika tanah Amerika masih dikuasai masyarakat buangan dari Eropa yang miskin dan terbelakang, Sumatra Selatan merupakan daerah yang makmur, sejahtera, dan berkebudayaan tinggi. Tapi, hari ini, kondisinya terbalik. Sebagian kita hidup miskin, tidak sejahtera, sedangkan di Amerika, masyarakatnya hidup makmur dan sejahtera. Bahkan kita pun dimarginalkan sebagai bangsa yang kebudayaannya lebih rendah dari mereka.
Kenapa ini terjadi? Jawabannya kita semua sudah tahu. Kita dijajah. Karena penjajahan itu, secara social, ekonomi, budaya, yang sebelumnya membuat kita menjadi bangsa yang besar, remuk dan tercabik-cabik.
Oleh karena itu, Bung Karno, pendiri bangsa ini, yang mengajarkan Marhaenisme ingin mengembalikan karakter bangsa ini seperti tiga atau lima abad yang lalu. Dia pun sering berujar, “Jangan jadi bangsa yang bemental tempe.” Dia ingin bangsa ini menjadi bangsa yang besar seperti di masa lalu.
Namun, keinginan Bung Karno dan para pendiri Negara ini, tidaklah mudah. Selain harus mengembalikan kepercayaan diri atau mental bangsa, kita juga harus menghadapi kekuatan dari luar, kekuatan asing yang memiliki kepentingan besar pada kekayaan yang ada di negeri ini.
Nah, pada hari ini, siapa pun anak bangsa, dengan latar belakang yang berbeda, dari beragam suku dan kepercayaan, harus meneruskan perjuangan Bung Karno dan para pendiri Negara dan bangsa Indonesia ini.
Saya, selaku anggota dewan, tepatnya anggota DPRD Sumatra Selatan periode 2009-2014, tentunya turut juga memperjuangkan apa yang diinginkan dan dicitakan bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Sumatra Selatan.
Sebagai anggota dewan, saya akan berjuang sesuai dengan wewenang saya yakni untuk memperjuangkan berbagai kebijakan yang memenangkan rakyat Sumatra Selatan.
Lalu, kebijakan apa saja yang harus saya perjuangkan?
Beranjak dari ideology dan visi-misi partai politik yang mengusung saya, yakni PDI Perjuangan, tentunya langkah atau kebijakan yang saya perjuangkan lebih pro kepentingan rakyat. Bukan kepentingan kekuatan tertentu di luar kepentingan rakyat.
Pertanyaannya selanjutnya, kebijakan seperti apa yang harus diusung dengan kondisi masyarakat kita yang ada pada saat ini?
Ada tiga langkah yang menurut saya yang harus diperjuangkan, seperti dalam iklan kampanye saya selama Pemilu Legislatif 2009 lalu di sejumlah stasion televisi dan radio.
Pertama, pembangunan mental.
Akibat penjajahan di masa lalu, dan adanya kepentingan pihak luar selama ini, membuat mental masyarakat kita menjadi rendah. Kepercayaan diri yang rendah ini berakibat semangat untuk memperbaiki diri menjadi lemah. Bahkan, humanisme, seperti sikap gotong-royong, tegang rasa, saling mengasihi, yang menjadi karakter bangsa ini di masa lalu, kini mulai redup. Hari ini humanisme di negeri ini seakan mati. Kita hidup dengan ego masing-masing. Ketegangan pun muncul. Konflik terbuka maupun tertutup berlatarbelakang etnis, kepercayaan, selalu menghantui kita setiap hari, sehingga persatuan dan rasa nasionalisme mulai terkikis.
Nah, salah satu cara untuk memperbaiki mental ini tentu saja melalui lembaga pendidikan. Program sekolah gratis yang dicanangkan pemerintah Sumatra Selatan sudah cukup bagus. Tapi kualitas pendidikannya perlu ditingkatkan.
Saya menekankan kualitas pendidikan ini lebih pada ilmu pengetahuan berbasis muatan local, yang bermuara pada kearifan local dan sejarah local.
Bung Karno atau para pendiri bangsa dan Negara ini, memiliki kepercayaan diri dan semangat yang berkobar-kobar dalam membangun bangsa Indonesia, lantaran mereka belajar dengan serius semua hasil kebudayaan bangsa ini di masa lalu.
Jadi, jika para generasi muda kita belajar dengan baik, apa yang ada dan berkembang di masa lalu di Sumatra Selatan, saya percaya mereka akan memiliki mental yang bagus untuk membangun Sumatra Selatan ke depan. Bukankah kita memiliki sejarah panjang dan besar seperti kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Islam Palembang, dan Kesultanan Palembang Darussalam.
Kita boleh belajar dari bangsa Jepang, yang hancur oleh Perang Dunia II, tapi bangkit kembali karena pendidikan di sana sangat menekankan ilmu pengetahuan akan kebudayaan mereka, selain ilmu pengetahuan modern tentunya.
Tepatnya, saya akan memperjuangkan kebijakan terkait pendidikan yang lebih mengutamakan muatan local; baik dari pelajaran sejarah, kesenian, bahasa, termasuk teknologi tradisional.
Agar kesadaran ini meluas, sudah saatnya Sumatra Selatan juga memiliki perguruan tinggi seni atau ilmu humaniora lainnya, seperti yang ada di daerah yang sejarah budayanya tak lebih tua dan besar dari Sumatra Selatan, seperti Sumatra Utara, Sumatra Barat, Riau, Jakarta, Jawa Barat, Solo, Yogyakarta, Semarang, Bali, dan Makasar.
Lucu kan, kita punya Sriwijaya, Kerajaan Islam Palembang, Kesultanan Palembang Darussalam, tapi kita tidak punya perguruan tinggi yang khusus mengeksplorasinya.
Yakinlah, kalau kita tahu soal sejarah dan budaya kita di masa lalu, kita akan penuh percaya diri, bersemangat, atau bermental baja.
Kedua, penguatan ekonomi. Kita harus memiliki keinginan untuk menjadikan rakyat Sumatra Selatan ini kaya. MUngkinkah? Sangat mungkin, sebab provinsi ini merupakan daerah yang paling kaya sumber daya alamnya. Masak, negeri kaya tapi rakyatnya tidak dapat kaya.
Kalau rakyat kaya, Negara tidak pening lagi memikirkan bagaimana memberikan bantuan berobat gratis, pangan gratis, atau pendidikan gratis. BUkan tidak mungkin, jika masyarakat Sumatra Selatan sudah kaya, mereka dapat membantu masyarakat lain di Indonesia maupun di dunia, seperti yang dialami masyarakat di Negara-negara penghasil minyak bumi di tanah Arab dan Persia.
Bagaimana membuat rakyat Sumatra Selatan kaya? Tentunya kita membuat berbagai kebijakan yang mana lebih menguntungkan pemerintah atau masyarakat Sumatra Selatan dalam proses eksplorasi sumber daya alam dibandingkan dari pihak luar atau para pemodal. Ya, harus ada kebijakan daerah yang memungkinkan adanya pembagian yang besar atau signifikan bagi daerah, baik dari pemerintah pusat maupun dari perusahaan yang mengeksplorasi sumber daya alam di Sumatra Selatan.
Selain itu kita juga memproteksi sedemikian rupa keinginan pihak luar untuk menguasai lahan di Sumatra Selatan. Harus ada kebijakan daerah yang isinya tidak menjual lahan pada pemodal luar, melainkan berupa sewa-pinjam dengan batas waktu yang rasional, seperti 20-30 tahun.
Lah, kalau lahan kita jual kepada para pemodal besar, apa jadinya Sumatra Selatan ini nantinya? Bukan tidak mungkin seluruh tanah Sumatra Selatan akan menjadi milik sebuah perusahaan asing. Rakyat mau di kemana kan? Kan itu tidak bagus.
Langkah ini tidak gampang. Saya tentunya harus menyakinkan sesama rekan saya di DPRD Sumsel. Setelah itu, kita juga harus menyakinkan pemerintah Sumatra Selatan. Tidak di situ saja, selanjutnya kita menyakinkan pemerintah pusat. Kalau presidennya nanti Ibu Megawati Soekarnoputri dan Wapresnya Prabowo, mungkin kerja ini akan gampang. Sebab inilah cita-cita PDI Perjuangan, menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan kekuatan modal. Kita anti-neoliberalisme yang lebih mengutamakan pasar bebas, yang mana selalu memenangkan para pemodal besar.
Para pemodal yang berinvestasi di Sumatra Selatan juga harus menyerap 80-90 persen tenaga kerja local. Ini dapat dipastikan melalui sebuah kebijakan.
Itu terkait pemodal luar. Di dalam, pemerintah dan para pemilik modal juga bersatu untuk membangun sendiri usaha, yang mana mampu mengeksplorasi sumber daya alam secara benar, sehingga pembagian keuntungan jelas lebih memakmurkan Sumatra Selatan.
Ketiga, lingkungan Hidup.
Isu global warning merupakan isu yang meluas di dunia international saat ini. Saat ini kita tidak mengerti musim lagi. Udara kalau panas terlalu panas, kalau dingin terlalu dingin. Aneh. Ini semua, berdasarkan informasi yang saya dapat sebagai akibat dari kerusakan alam, dampak dari eksplorasi sumber daya alam yang berlebihan.
Oleh karena itu, selain adanya kebijakan mengenai pengelolaan lingkungan hidup yang baik bagi para pengeksploitasi sumber daya alam, juga harus ada pembatasan yang jelas terhadap volume eksplorasi sumber daya alam.
Di sisi lain, harus ada pula kebijakan yang membatasi penggunaan kendaraan bermotor, rumah kaca, dan teknologi yang tidak ramah lingkungan. Sebab dampak dari itu semua membuat alam, terutama ozon menjadi tipis atau rusak. Masak demi sebuah mobil, kita merelakan bumi ini menjadi oven. Saya pikir kebijakan ini sifatnya mendesak, dan rakyat maupun pemerintah akan mengerti.
Sekali lagi, melahirkan kebijakan seperti ini tidaklah gampang. Sebab kita akan berhadapan dengan berbagai kepentingan. Saya harus berjuang keras, makanya saya dipilih masyarakat Sumatra Selatan sebagai wakilnya di DPRD Sumsel periode 2009-2014.
Tapi, saya percaya, bila mental yang baik, ekonomi yang baik, lingkungan hidup yang baik, bangsa ini akan berkembang pesat menjadi bangsa yang besar, seperti di masa kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Islam Palembang, atau di masa Kesultanan Palembang Darussalam. [*]