Sekali Lagi, Pindahkan Ibukota Indonesia ke Palembang

coba

05.10.2009 01:45:30 WIB

Oleh TAUFIK WIJAYA

PULAU Jawa terus dilanda bencana, sejumlah daerah di Sumatra juga sering dilanda bencana. Lalu, daerah mana di Indonesia yang aman dari bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, atau gunung meletus? Saya berani menjawabnya adalah Palembang. Pertanyaan yang sama itu pernah dilontarkan para leluhur kita, sehingga mereka memilih Palembang sebagai daerah pertama pusat pemerintahan dan ekonomi, yakni di masa kerajaan Sriwijaya.

Bukan untuk memanfaatkan situasi di balik bencana gempa bumi di Sumatra Barat dan Jambi, yang terjadi dua-tiga hari lalu, tapi saya ingin mengingatkan kembali soal usulan saya buat memindahkan ibukota Indonesia ke Palembang, seperti yang saya tulis di sejumlah media massa tiga tahun lalu.

Sebab jika hal ini tidak segera diambil, apabila terjadi serangkaian bencana alam di Indonesia, bukan tidak mungkin akan terjadi kekacauan ekonomi dan politik. Artinya, kita membutuhkan suatu tempat, yang aman dari segala bencana, sehingga pusat pemerintahan dan ekonomi tidak terganggu.

Nah, Palembang dibandingkan daerah lain—di luar Jawa, Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatra—untuk saat ini jauh lebih siap. Baik dari sisi keamanan dari bencana alam, strategi wilayah, dan kuatnya wilayah penyanggah pangan, sandang, dan energi.

Sekilas Palembang
Palembang merupakan kota tertua di Indonesia. Dia memiliki sejarah panjang dalam sejarah nusantara, yang merupakan wilayah kekuasaan Republik Indonesia. Sebagai kota tua, berumur berkisar 13 abad, Palembang telah membuktikan diri sebagai kawasan yang layak dijadikan pusat kekuasaan. Selama 8 abad, sebelum VOC dan kolonial Belanda menciptakan Jakarta, Palembang membuktikan diri sebagai kota yang paling ramai dan tersibuk di nusantara, dampak dijadikannya Palembang sebagai ibukota kerajaan Sriwijaya.

Berdasarkan catatan sejarah, di Palembang belum pernah terjadi bencana alam yang menyebabkan kota Palembang hancur, seperti gempa bumi, gunung meletus, atau bencana banjir seperti dialami DKI Jakarta. Itu tebukti sejak kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Islam Palembang, Kesultanan Palembang Darussalam, hingga saat ini.

Meskipun banjir mulai melanda Palembang dalam 10 tahun terakhir, tapi itu tidak separah yang dialami Jakarta. Banjir ini sebagai akibat dari pembangunan yang tidak memperhatikan daerah resapan air, atau terjadi penimbunan anak sungai Musi, yang dilakukan sejak kolonial Belanda pada awal abad 20.

Tapi, yang sangat penting, sumber daya alam yang berada di sekitar Palembang sangat mendukung, baik sebagai pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, dan energi. Selain di wilayah Sumatra Selatan yang kaya dengan sumber energi seperti gas, minyak bumi, batubara, juga hasil hutan, perkebunan, juga melimpah. Belum lagi sumber ini didukung oleh wilayah lain yang sangat dekat Sumatra Selatan, seperti Lampung, Jambi, Bengkulu, dan Bangka-Belitung.

Di sisi lain, sejarah membuktikan di Palembang pembauran suku-bangsa di nusantara maupun dunia, berlangsung sejak kota itu didirikan. Bahkan, belum pernah terjadi konflik antaretnis atau suku yang cukup luas di Palembang . Banyak sekali ditemukan di Palembang , seseorang memiliki garis keturunan yang merupakan pembauran suku-bangsa. Misalnya saya yang memiliki puyang atau nenek moyang dari Tiongkok, Arab, Jawa, dan Melayu.

Bahkan, di daerah pinggiran Palembang, terdapat banyak dusun atau kampung yang warganya merupakan keturunan etnis dari berbagai daerah di nusantara, seperti Jawa, Bugis, Melayu, Minangkabau, hingga India, Arab, dan Tionghoa.

Di sisi lain, sampai saat ini berbagai komunitas kepercayaan, seperti Islam, Katolik, Hindu, Budha, Protestan, dan lainnya, hidup tenang dan damai. Tidak pernah terjadi pertentangan yang menjurus kekerasan. Gereja, pura, klenteng, masjid, berdiri dengan tenangnya, tanpa harus cemas diteror bom atau lainnya.

Kalaupun ada yang mencatat terjadinya kerusuhan massa pada Mei 1998 lalu, sebenarnya bukan konflik antaretnis, tapi reaksi kemarahan masyarakat miskin terhadap kelompok orang kaya.

Lalu, mengenai penilaian Palembang merupakan daerah tidak aman atau banyak terjadi tindak kriminalitas, itu pun merupakan ekses dari posisinya sebagai kota besar di Indonesia . Artinya Palembang tidak berbeda dengan DKI Jakarta, Medan , Bandung , Surabaya , atau Makasar, yang tingkat kriminalitasnya tinggi.

MEMANG, secara geografis Palembang tidak terlalu strategis dibandingkan Palangkarya atau Kutai. Tapi, itu mungkin menjadi pertimbangan berikutnya, jika di daerah lain tidak se-pluralitas dan aman dari bencana alam seperti Palembang .

Saya khawatir, jika ibukota dipindahkan ke Bogor, persoalan yang dihadapi DKI Jakarta, mengenai lingkungan hidup, akan kembali terjadi. Sementara di Kalimantan, yang saya cemaskan adalah proses pembauran suku-bangsa. Seperti konflik antara pendatang [Madura] dengan penduduk asli [Dayak], yang masih kuat dalam ingatan kita.

SECARA infrastruktur Palembang memang tidak selengkap DKI Jakarta. Tapi, itu mungkin tinggal disentuh sedikit lagi. Palembang telah memiliki bandara international Sultan Mahmud Badaruddin II, memiliki [cikal] pelabuhan international Tanjung Api-Api, serta fasilitas publik maupun bisnis yang cukup baik, seperti hotel, sarana olahraga, pusat perbelanjaan, rumah ibadah, lembaga pendidikan, maupun wilayah atau lahan yang dapat dijadikan kawasan pengembangan kota, baik yang masuk wilayah Palembang, atau dari kabupaten terdekat seperti Banyuasin, Ogan Komering Ilir, dan Ogan Ilir.

Khusus transportasi, Palembang selain memiliki fasilitas darat, udara, laut, juga sungai. Sungai Musi, sejak ratusan tahun lalu hingga hari ini, masih digunakan secara baik oleh masyarakat maupun pemerintah.

Artinya, persiapan Palembang sebagai ibukota Indonesia tinggal memoles, bukan membangun dari nol. Hanya, yang harus diperhatikan, pengembangan kota yang harus memperhatikan lingkungan hidup. Kawasan resapan air seperti rawa dan sungai, jangan lagi dijadikan lokasi pembangunan. Lokasi pembangunan betul-betul dikembangkan pada wilayah kering, atau tidak melakukan penimbunan.

Bila Palembang dijadikan ibukota Indonesia, sebenarnya bukan suatu yang mengejutkan. Sejak dahulu, sebelum Indonesia berdiri, bangsa Tiongkok, Arab, Afrika, maupun Eropa, telah mengenal Palembang . Dampak dari hubungan politik dan ekonomi, yang dijalankan kerajaan Sriwijaya, kerajaan Islam Palembang, maupun Kesultanan Palembang Darussalam. Sehingga tidak heran, sebagian warga Malaysia , Thailand selatan, Filipina selatan, Srilangka, maupun di Afrika timur, mengaku berasal dari Palembang.

Komentar

07.11.2009 15:32:34 WIB | Chen :

lucu... hehehe XP


07.11.2009 17:24:55 WIB | sing :

benar-benar lucu, nggak mungkinlah, yang bener itu pindahke ibukota indonesia ke hongkong, singapura, atau london, sebab sudah sebagian besar disedot orang di sana. Betul tidak Chen?


18.11.2009 14:43:53 WIB | Syamsul Noor Al-Sajidi :

Gagasan atau usulan Sdr. T. Wijaya sangat beralasan dan harus diakui bervisi konstruktif, baik secara retrospektif (ke belakang)maupun introspektif (ke depan). Indonesia belum terlambat untuk secara nyata (bukan teori) mengubah kebijakan dari sentralistik menjadi desentralistik. Hongkong, Singapura, dan India tentu saja boleh (tidak haram) untuk dijadikan sebagai studi kasus.