24.08.2010 16:54:24 WIB

PEMERINTAH Palembang benar-benar ingin menghijaukan kotanya. Selain sibuk menanami pohonan di sepanjang jalan dan anak sungai, kini giliran halaman sekolah dasar di Palembang akan ditanami pohon trembesi.

20.08.2010 21:53:39 WIB

SIDANG lanjutan kasus dugaan korupsi pada Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya, yang berlangsung di Pengadilan Negeri Palembang, Jumat (20/08/2010) siang-sore, membuat sebagian pengunjung tertawa setelah kuasa hukum terdakwa Dekan FK Unsri Prof dr Zarkasih Anwar SpAK dan Ketua PPDS Prof dr Hatta Ansyori membacakan dongeng "Anak Domba dan Harimau" dalam berkas pembelaannya.

02.08.2010 08:49:22 WIB

HARI ini, Senin (02/7/2010) Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan menggelar sarasehan dengan tema “Mengenang Prof. Amran Halim”.

24.07.2010 14:22:48 WIB

ADA tiga hal yang memprihatinkan budayawan Muhammad Sobary terhadap gerakan antirokok di Indonesia. Pertama tidak ada sikap independensi para intelektual dalam melakukan penelitian kesehatan terhadap para pengguna rokok, kemudian organisasi keagamaan dan pemerintahan yang dikendalikan para pebisnis kesehatan. "Padahal gerakan antirokok itu bukan semata untuk kesehatan, melainkan untuk melancarkan bisnis kesehatan," kata Sobary dalam diskusi buku "Nicotine War" di kampus IAIN Raden Fatah, Jalan Jenderal Sudirman, Palembang, Sabtu (25/7/2010).

20.07.2010 16:09:45 WIB

DEKAN Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya, Prof dr Zarkasih Anwar, dan Ketua PPDS Hatta Ansyori dituntut 4,5 tahun penjara dan mengembalikan kerugian negara Rp 2,56 miliar.

19.07.2010 12:23:28 WIB

Ketua Majelis Hakim sidang lanjutan terdakwa Dekan FK Unsri, Prof dr Zarkasih Anwar SpAK (60) dan Prof Hatta Ansyori SpOG (61), Ketua Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) ditunda.
Dijadwalkan sidang Senin (19/7/2010) mendengarkan tuntutan jaksa.

16.07.2010 22:17:56 WIB

Arip Rahman seorang mahasiswa dan lokal staf KBRI Rabat - Maroko berhasil meraih gelar doktor dengan predikat Summa Cum Laude. Arip sukses mempertahankan disertasinya yang berjudul “Syeikh Ahmad Deedat dan Upayanya Dalam Perdebatan Agama” di Universitas Mohamed V, Rabat.

14.07.2010 13:36:06 WIB

ISLAM dan komunisme jelas bertentangan. Selain bertentangan soal keberadaan Tuhan, komunisme yang membangun masyarakat tanpa kelas juga bertentangan dengan Islam.

07.07.2010 22:25:20 WIB

PROGRAM Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya terancam tutup. Ini akibat dana operasional yang disita Kejaksaan Tinggi Sumsel belum dapat diambil. Sementara itu, dana mahasiswa yang disetorkan ke Rektorat Unsri sejak Juli 2009 lalu, belum juga turun.

01.07.2010 16:34:32 WIB

BERDASARKAN PP No.60 Tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi, pasal 115, menjelaskan bahwa setiap peguruan tinggi berhak menerima, menyimpan, dan mengelola keuangan secara otonom. Oleh karena itu, sumbangan di luar SPP (sumbangan pendanaan pendidikan), uang registrasi, dan TPP (tungangan pendanaan pendidikan), tidak termasuk dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

15.06.2010 19:57:55 WIB

Sukses Gubernur Sumsel H Alex Noerdin sebagai pelopor sekolah gratis, membuat dirinya diundang khusus Mendiknas Prof Dr Ir Muhammad Nuh untuk bicara soal sekolah gratis.

13.06.2010 01:20:45 WIB

Nasrullah Djasam, salah seorang mahasiswa Indonesia di Kerajaan Maroko berhasil mempertahankan disertasi doktoralnya yang berjudul “Pengaruh Agama-Agama dan Kepercayaan Lokal Terhadap Tradisi Islam di Indonesia” di Universitas Abdelmalek Essaadi, Tetouan pada hari Rabu 9 Juni 2010.

10.06.2010 16:12:06 WIB

Mantan Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Fahmi Idris, mengatakan keberadaan program pendidikan dokter spesialis (PPDS) tidak merugikan negara, sebab tidak menggunakan uang negara. Bahkan negara diuntungkan dengan keberadaan PPDS tersebut, lantaran mencetak para dokter spesialis.

08.06.2010 16:14:45 WIB

Just Associates Southeast Asia (JASS SEA) adalah asosiasi aktivis di tingkat global yang berfokus pada upaya memperkuat gerakan perempuan di berbagai belahan dunia serta untuk membangun kekuatan kolektif”.

31.05.2010 20:10:28 WIB

MoU antara BPKP, Kejaksaan, dan Kepolisian, tidak dapat dijadikan dasar hukum dalam memproses tindak pidana korupsi.