24.02.2010 04:52:09 WIB

Oleh DIANA G. MENDOZA

MANILA (IPS) – BERAS dan kondom biasanya tak masuk dalam satu daftar kebutuhan dasar rumah tangga di Filipina yang didominasi Katolik. Tapi pasangan dari keluarga yang besar dan miskin akan memilih beras bila diberi dua pilihan itu.

Inilah yang dipelajari Fe Nicodemus, ketua KAKAMPI, organisasi nonpemerintah Filipina yang mengadvokasi hak-hak reproduksi, ketika kelompoknya membagikan kondom gratis di wilayah miskin di kota Manila sebagai bagian dari advokasi kelompoknya.

"Ketika kami membagikan kondom, ada kelompok ini yang datang dan mulai membagikan beras,“ ujarnya. "Warga segera pindah ke kelompok itu, tapi kami terus membagikan kondom kepada mereka yang antri beras, berharap kami masih bisa menanamkan penggunaan alat kontrasepsi dalam pikiran mereka meski perut mereka lapar."

Ini tak mengejutkan, kata Nicodemus. Yang tak terduga, para distributor beras, yang sebenarnya dari pemerintah kota Manila, mengancam akan menahan mereka jika tak menghentikan aktivitas mereka. Alasannya, melanggar Executive Order (EO) 003, sebuah peraturan daerah yang mengatur promosi dan distribusi keluarga berencana dan alat kontrasepsi buatan, selain pasal-pasal lainnya.

Nicodemus menceritakan insiden itu dalam sebuah konferensi pers 18 Februari lalu di Quezon City, bekas ibukota Filipina, yang dihadiri NGO advokasi kesehatan reproduksi lainnya seperti Forum for Family Planning and Development (Forum), EnGendeRights, Inc., dan Philippine Legislative Committee on Population and Development (PLCPD).

"Masyarakat miskin mesti percaya bahwa jarak kehamilan yang buruk dan punya banyak anak membuat mereka tak bisa merawatnya dengan baik," kata Nikodemus. Dia menambahkan, keluarga-keluarga di perkampungan miskin punya sembilan anak; keluarga terkecil memiliki enam anak.

Pengacara Clara Rita Padilla, direktur eksekutif EnGendeRights, menyerukan pencabutan EO 003, yang dipaksakan oleh mantan Walikota Manila Lito Atienza pada 2000. Walikota Alfredo Lim melanjutkannya, dengan menerapkan sebuah kebijakan untuk tidak mendanai pembelian kontrasepsi yang seharusnya diberikan gratis kepada warga Manila. Kedua politisi itu sangat ambisius untuk mendapatkan jabatan itu pada pemilihan Mei 2010.

Benjamin de Leon, presiden Forum, mengatakan, "Warga Manila yang miskin memikul beban terberat dari kebijakan mantan walikota mereka. Dan mereka masih terombang-ambing karena dampak kebijakan restriktif walikota saat ini, terutama dirasakan perempuan miskin yang tak mampu membeli beras 25-peso (54 US sen) untuk keluarga mereka."

Manila hanyalah salah satu pemerintah daerah di Filipina yang melarang promosi keluarga berencana melalui alat kontrasepsi modern. Kebijakan itu didukung oleh Presiden Gloria Macapagal-Arroyo, yang hanya merekomendasikan keluarga berencana alami.

Pemerintah daerah dan kepemimpinan nasional mengambil sikap yang sama seperti gereja Katolik Roma di Filipina, yang para uskupnya baru-baru memperingatkan para pemilih untuk tak memilih calon yang mendukung RUU Kesehatan Reproduksi yang tertunda di Kongres.

Menurut penggagas utama RUU itu, anggota Parlemen Edcel Lagman, RUU itu mengupayakan untuk menyediakan dana bagi program kependudukan di negeri ini.

"Ini merupakan penyimpangan dari aturan saat ini di mana ketentuan pelayanan kesehatan reproduksi diserahkan kepada unit-unit pemerintah daerah, dan konsekuensinya, tunduk pada bermacam strategi dari eksekutif pemerintah daerah dan menderita kekurangan dana," katanya dalam artikelnya yang diterbitkan suratkabar Philippine Daily Inquirer, Agustus 2008.

Komisi Keuskupan mengenai Keluarga dalam Konferensi Uskup Katolik Filipina juga menerbitkan “Katekismus tentang Kehidupan Keluarga dan Pemilu 2010”, sebuah maklumat yang memperingatkan bahwa keluarga berencana dan kontrasepsi serta dukungan bagi UU kesehatan reproduksi adalah dosa, bahwa pembagian kondom mendorong perselingkuhan.

Padilla mengatakan, pembatasan yang dilakukan pemerintah dan gereja untuk mendapatkan akses informasi dan sarana keluarga berencana, bahkan pencegahan penularan penyakit seksual, pertama-tama dan terutama melanggar HAM dan Konstitusi Filipina serta merugikan kesehatan dan keluarga Filipina, khususnya perempuan dan anak-anak.

"Para pejabat pemerintah dan mereka yang mencalonkan diri sebagai pejabat publik seharusnya tahu bahwa 11 perempuan meninggal dunia setiap hari karena komplikasi kehamilan," kata Padilla, mengutip data kematian ibu dari United Nations Population Fund dalam “Laporan Kondisi Kependudukan Dunia 2008”, yang menunjukkan 230 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup.

Pengacara itu juga mengutip data Demographic and Health Survey pada 2008, yang menunjukkan 26 persen perempuan Filipina yang menikah di usia 15 sampai 24 tahun sudah melahirkan anak. Survei itu juga menyebutkan satu dari tiga kelahiran yang tak diinginkan atau belum waktunya; lebih dari separuh perempuan yang menikah di usia 15 sampai 49 tahun tak menginginkan anak lagi; dan 82 persen perempuan menikah ingin membatasi kelahiran atau melahirkan anak sama sekali.

Perempuan yang tak ingin punya anak lagi atau ingin menunggu kelahiran anak berikutnya tapi tak menggunakan metode kontrol kelahiran adalah antara usia 15 sampai 29 tahun. Mereka memiliki pendapatan ekonomi yang rendah, perempuan desa, dan perempuan di dalam daerah otonomi Muslim Mindanao, yang mayoritas Muslim dan dianggap daerah termiskin di Filipina.

PLCPD, kelompok lain yang mengajukan RUU Kesehatan Reproduksi, mendesak para kandidat dalam pemilihan nasional, kongres, dan lokal untuk menegakkan hak-hak dan kesehatan reproduksi. "Para pejabat pemerintah harus diingatkan bahwa mereka mewakili rakyat, bukan gereja Katolik dan uskup-uskupnya. Kewajiban mereka adalah menegaskan pentingnya hak untuk menentukan reproduksi sendiri," kata Ramon San Pascual, direktur eksekutif PLCPD . ??

Dia mengatakan, ini sudah delapan tahun sejak RUU ini diajukan ke Kongres Filipina. "Jika kami memiliki hukum kesehatan reproduksi yang komprehensif, kami tak membutuhkan kebijakan yang membatasi," katanya. "Kami akan punya lebih banyak perempuan yang punya akses ke pendidikan seksual serta informasi dan layanan kesehatan reproduksi.

PLCPD juga mengungkapkan, mereka dan penyokong hak-hak reproduksi lainnya memiliki satuan tugas yang mengirimkan tiga permintaan untuk penyelidikan resmi ke Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan PBB untuk menyelidiki dugaan diskriminasi dan pelanggaran perjanjian lainnya akibat penerapan EO 003 di kota Manila.

Permohonan awal pada Juni 2008 menegaskan bahwa kebijakan Manila melanggar Konstitusi Filipina. Pada Maret 2009, satuan tugas itu meminta tim pencari fakta untuk menyelidiki pelanggaran hak-hak reproduksi yang dilakukan pemerintah kota Manila dan pemerintah Filipina terhadap perempuan dan keluarga mereka.

Permintaan itu, yang menurut para penyokongnya masih tertunda, sudah disampaikan ke enam Pelapor Khusus PBB di bidang kesehatan, kekerasan terhadap perempuan, pendidikan, pembela HAM, kebebasan agama atau kepercayaan, serta Ahli Independen soal kemiskinan.*

Translated by Basilius Triharyanto
Edited by Budi Setiyono
Naskah ini diterbitkan atas kerjasama Yayasan Pantau dan IPS

Foto: loyalkng.com