04.05.2011 19:01:03 WIB
Oleh Dedy Pranata
PEMBANGUNAN rumah sakit dan sekolah international Siloam di eks Lapangan Parkir Stadion Bumi Sriwijaya, Jalan POM IX, Palembang, mendapatkan penolakan dari Front Pembela Islam (FPI) Sumatera Selatan. Mereka pun meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumsel mengeluarkan fatwanya.
Penolakan FPI Sumsel ini disampaikan saat melakukan pertemuan dengan pengurus MUI Sumsel di kantornya Jalan Anwar Sastro, Palembang, Rabu (04/05/2011).
Mereka meminta MUI Sumsel segera mengeluarkan dua fatwa yang isinya; pertama, menghentikan segera pembangunan rumah sakit dan sekolah international Siloam. Kedua, mengharamkan umat muslim sekolah di lembaga pendidikan nonIslam.
Adapun dasar penolakan tersebut, FUI menilai misioner masuk ke Palembang melalui dunia pendidikan dan kesehatan. Kedua, Lapangan Parkir Stadion Bumi Sriwijaya merupakan ruang publik dan berada di pusat kota Palembang. Ketiga, Palembang ini merupakan kota “Darussalam”, sehingga jangan sampai dicacati oleh simbol-simbol yang merusak nilai-nilai “Darussalam”.
Menyikapi tuntutan FUI Sumsel yang dipimpin ketuanya K.H. Mahdi, MUI Sumsel akan mengeluarkan fatwa tersebut setelah kepengurusan MUI Sumsel yang baru dilantik pada akhir pekan ini.
Sebelumnya sejumlah elemen mahasiswa Palembang yang menamakan diri Kesatuan Umat Palembang Darusalam (Kupas) melakukan aksi dan memprotes soal pembangunan RS Siloam, pada Jumat (29/04/2011) pekan lalu.
Menurut mereka, pembangunan rumah sakit yang merupakan bentuk kerjasama Corporate Social Responsibility (CSR) Group Lippo dengan Pemrov Sumsel tersebut, mulanya tidak ada sama sekali dalam rencana pembangunan. “Artinya ada pembohongan publik yang dilakukan pemerintah Sumsel terhadap masyarakatnya sendiri,” kata Dedi Suswanto, koordinatot aksi, pada aksi yang diikuti hampir 300 massa di Bundaran Air Mancur Palembang.
“Rumah Sakit Siloam yang baru-baru ini dibuat oleh Group Lippo seperti di Makasar dan Jambi, juga bertaraf internasional, tidak sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat. Di rumah sakit itu tidak ada pembangunan kamar kelas tiga untuk masyarakat yang tidak mampu. Padahal, berdasarkan amanat UU nomor 44 Tahun 2009, rumah sakit harus memiliki kamar kelas tiga yang bisa menerima akses jamkesmas,” tambahnya.
“Sementara saat ini rumah sakit pemerintah yang sudah ada belum termaksimalkan. Artinya pembangunan RS Siloam sangat tidak berguna bagi masyarakat kecil. Jadi untuk apa membangunnya kalau untuk kepentingan pribadi semata.”
Penolakan itu kemudian mendapat reaksi dari Gubernur Sumsel saat melakukan pertemuan dengan sejumlah organisasi kemasyarakatan (Ormas) Islam tergabung di Forum Umat Islam (FUI) Sumsel, Sabtu (30/04/2011).
Usai pertemuan Alex Noerdin, kepada pers, dia sangat setuju dengan dialog yang terjadi antara pemerintah dengan ulama. Bahkan, dialog akan dipermanenkan sehingga pembangunan di Sumsel tidak hanya dikawal aparatur negara tetapi juga para ulama dan masyarakat yang note bene sebagai penikmat hasil pembangunan.
Menurut Alex Noerdin, kerukunan umat beragama menjadi hal penting dalam pelaksanaan rencana pembangunan. “Kalau ada orang merusak dan mencoba merusak kerukunan umat beragama di Sumsel, saya orang pertama yang akan menghadapinya. Saya akan selalu berada di depan,” kata Alex Noerdin.
Dijelaskan Alex, saat ini Pemprov Sumsel dan RS Siloam sedang membuat draf kerjasama bahkan secara terbuka dan transparan, Pemprov Sumsel memberikan draf tersebut kepada FUI dan ikut membahas draf tersebut bersama-sama.
“Kita kasihkan draf kerjasama, dan FUI terlibat di dalamnya. Ini untuk kebaikan semua sehingga tidak ada saling curiga dan lain sebagainya,” katanya.
Mengenai nama rumah sakit yakni Siloam, Alex Noerdin tidak memberikan komentar banyak. Namun yang jelas, semuanya akan dibahas secara lebih detil di pertemuan selanjutnya.
“Sudah berulang kali kita jelaskan, pengelolaan lahan parkir di Stadion Bumi Sriwijaya sebatas BOT bukan dijual ke pihak tertentu. Alhamdulilllah, sudah clear soal status kepemilikan karena semuanya tetap aset pemerintah,” katanya.