29.11.2011 19:36:39 WIB
Oleh Sanjay Suri
LONDON (IPS) – SEBAGAI permulaan, berhentilah menyebutnya “bantuan”, ujar Brian Atwood, ketua Komite Bantuan Pembangunan OECD, kepada IPS.
KTT di Busan mengenai efektivitas bantuan minggu mendatang bisa menggerakkan dialog lebih jauh dengan bahasa “kerjasama pembangunan”, kata Atwood. Ada banyak hal yang terdapat dalam istilah ini; ia mungkin memperkuat kemitraan pembangunan dengan cara berbeda.
Ada tanda-tanda bahwa KTT Busan melahirkan kesepakatan mengenai kerjasama pembangunan yang lebih kokoh, ujar Atwood dalam wawancara via email. Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), yang memimpin forum tingkat tinggi ke-4 mengenai efektivitas bantuan di Busan, Korea Selatan, pada 29 November-1 Desember, menyatakan bahwa saat sektor ekonomi tertentu mengalami kesulitan, kesepakatan yang dicapai di Busan akan menjadi sangat penting.
Berikut hasil wawancara dengan Brian Atwood:
Apa skenario terbaik yang secara realistis bisa muncul di Busan?
Kami akan meningkatkan kerjasama global dan koordinasi lokal, menegaskan kembali komitmen yang dibuat di Paris dan Accra serta mengamanatkan ulang pengembangan komunitas untuk mencapai Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs). Kami akan menyatakan bahwa kerjasama Utara-Selatan dan Selatan-Selatan saling melengkapi dan akan berkomitmen bekerjasama, termasuk dalam upaya segitiga atau melibatkan tiga pihak.
Apa skenario terburuk dan apa dampaknya?
Busan menjadi sebuah upaya yang menekankan pelaksanaan ketimbang sebuah upaya untuk mengatasi hambatan politik bagi kemajuan. Sejauh ini, tak ada indikasi itu.
Apa yang hendak disampaikan dalam pertemuan kelompok Sherpa di Paris kepada kita?
Ini menunjukkan sebuah negosiasi riil atas perbedaan kepentingan dan perspektif, namun ia sudah disisipi semangat akomodasi.
Apakah bahasa jadi masalah: dan apakah kata “bantuan” sendiri merupakan satu masalah, dalam artian memberi kesan pemberian yang menyiratkan patronase dan merugikan “donor”?
Kami berharap Busan akan menghilangkan kata “bantuan”, “donor”, dan “penerima”. Namun forum itu sendiri disebut “efektivitas bantuan.” Kata tersebut digunakan dalam teks hasil sebagai sinonim untuk Bantuan Pembangunan Luar Negeri (ODA) pada saat mitra-mitra pembangunan kian khawatir bahwa tingkat ODA menurun. Jadi, “bantuan” tetap dipakai hingga kini, namun semoga “kerjasama pembangunan” bisa menggantikannya.
Pendapat bahwa bantuan bukan sebuah kerugian namun demi manfaat yang lebih besar, termasuk untuk kepentingan nasional, masih berlaku. Adakah tanda-tanda bahwa beberapa negara menyodorkan argumen ini?
Belum pernah kebutuhan pembangunan dibahas di tingkat tinggi pemerintahan, termasuk G-20 dan G-8. Perhatian yang diarahkan ke Busan, dibandingkan Paris dan Accra, begitu fenomenal. Sekjen PBB, menteri luar negeri AS, 110 menteri, 30 menteri luar negeri, dan setengah lusin kepala negara akan hadir.
Bisakah pendapat semacam itu ditafsirkan untuk membawa kita kembali ke praktik bantuan mengikat yang beberapa negara menjauhinya?
Sekira 80 persen bantuan mengikat telah dihapuskan dan saya melihat tak ada upaya untuk kembali ke komitmen sebelumnya. 20 persen sisanya sangat sulit karena melibatkan program-program populer seperti bantuan pangan, beasiswa, organisasi-organisasi masyarakat sipil dari negara-negara donor dan kerjasama teknis. Namun saya percaya kita akan terus membuat kemajuan.
Haruskah dibuat perbedaan antara kepentingan diri sendiri yang “berevolusi” dan kepentingan diri sendiri yang sempit? Bisakah para politisi dibujuk untuk melihat perbedaan itu?
Kami punya satu kepentingan diri sendiri untuk membawa masyarakat keluar dari kemiskinan. Itu merupakan usaha jangka panjang, dalam arti tidak “sempit’”, ketimbang mengharuskan sebuah tujuan yang luas. Meski ada banyak tekanan ekonomi, saya yakin kita menerima pandangan itu dan saya yakin Busan akan menunjukkannya.
Dalam tekanan ekonomi saat ini, memotong bantuan mungkin lebih populis ketimbang mempertahankan bantuan yang logis dan bisa berpotensi tidak populer. Apakah para pemilih di Eropa Barat dan Amerika Utara menunjukkan indikasi menolak bantuan pembangunan?
Beberapa politisi menolaknya dan mendorong pemotongan anggaran, namun saya yakin mereka hanyalah minoritas. Ada sedikit yang bisa diperoleh dari pemotongan program-program ini yang merupakan sebagian kecil dari anggaran, tapi lebih banyak yang hilang.
Bila bantuan harus disalurkan selaras dengan prioritas nasional yang dibuat pemerintah, di mana posisi masyarakat sipil? Bisakah kita kembali ke pola lama di mana LSM yang mengantongi bantuan pembangunan?
Masyarakat sipil merupakan bagian penting dalam pembangunan dan pengembangan masyarakat sipil yang layak dan terbaik dilakukan LSM-LSM dengan misi serupa.
Dengan cara apa kisah bantuan berubah ketika ia mengucur dari Selatan ke Selatan? Apakah lebih banyak contoh bantuan yang mengikat? Apakah lebih logis bila mengalir dari Selatan ke Selatan?
Kita kurang tahu detil kerjasama Selatan-Selatan. Ada satu daya tarik-menarik penting di antara negara-negara ini dan itu merupakan ciri penting.
Mungkin perlu mengambil satu buku atau lebih untuk menjawab pertanyaan ini, namun secara luas, dengan cara bagaimana Deklarasi Paris bekerja, serta di mana serta bagaimana jika ia tak berjalan?
Ya, sebuah buku. Silahkan lihat evaluasi dan survei kami. Ini bukti yang menunjukkan bahwa kepemilikan, aliansi, dan tanggungjawab bersama membuahkan hasil.*
Translated by Farohul Mukthi
Edited by Budi Setiyono
Naskah ini dipublikasikan atas kerjasama Yayasan Pantau dan IPS Asia-Pasifik