18.10.2010 21:53:01 WIB
Oleh Zofeen Ebrahim
KARACHI, PAKISTAN (IPS) – INI sebuah seruan untuk berjiwa dermawan. Tapi usulan mengenai pajak sesaat (one-time tax) untuk mengumpulkan dana bagi jutaan korban banjir di Pakistan justru mengingatkan kembali warga Pakistan tentang sistem pajak yang buruk di negara mereka.
Banyak orang kesal dengan proposal Presiden Asif Ali Zardari tentang pajak yang akan dikenakan pada “orang-orang berada” dan “kaya” di Pakistan. Beberapa di antaranya akuntan Munaf Lakda yang benar-benar marah.
"Saya pasti protes dan tak akan membayar pajak banjir sama sekali jika saya bisa menghindarinya," kata Lakda. “Hitunglah pajak penghasilan mereka (elit penguasa) dan bandingkan dengan saya –menggelikan; betapa sedikit yang mereka bayar, jika mereka benar-benar membayar!" ??
"Ini merupakan tipu muslihat untuk menguliti kelas menengah miskin yang akan melalui masa sulit untuk memenuhinya," ujar Fouzia Mapara, seorang wartawan muda, menambahkan. ??
Ini bukan berarti orang Pakistan tak cukup dermawan. Banyak yang mengatakan bersedia membantu sekitar 18 juta korban banjir, yang menggenangi sebagian wilayah Pakistan dua bulan lalu –bancana terburuk dalam beberapa dekade. Tapi proposal pajak Zardari menimbulkan kegeraman karena para pejabat pemerintah termasuk di antara mereka yang tak membayar pajak dengan baik. ??
Media baru-baru ini melaporkan banyak menteri –mayoritas tuan tanah feodal yang memiliki tanah luas– termasuk Perdana Menteri Yusuf Raza Gilani, membayar pajak hanya berdasarkan gajinya sebagai anggota parlemen, bukan atas dasar kekayaan pribadinya. Bahkan ada menteri yang membayar pajak penghasilan tahunan kurang dari 10.000 rupee (satu juta rupiah).
Sebuah laporan tentang sistem perpajakan di Pakistan dari Carnegie Endowment for International Peace yang berkantor di Washington DC menegaskan, kurang dari tiga juta dari 180 juta orang Pakistan membayar pajak penghasilan. Laporan itu juga menyebutkan, penerimaan pajak terhadap pendapatan domestik bruto (PDB) di Pakistan hanya sembilan persen. ??
Menurut ekonom Haris Gazdar, rasio penerimaan pajak terhadap PDB rendah "dalam pemerintahan militer yang ‘kuat’ maupun pemerintah sipil yang ‘lemah’”. Akbar S Zaidi, ekonom Pakistan yang menulis laporan Carnegie, menulis, “kurangnya pendapatan pajak di Pakistan dan rezim pendapatan (revenue regime) mengakibatkan tingginya tingkat pengemplangan pajak, yang membebani negara dengan hutang tak berkelanjutan dan mengurangi prioritas pembangunannya."
Sistem pajak di Pakistan tampak menyedihkan. Pada September 2010, kreditor terbesar negara itu, Dana Moneter Internasional (IMF), mengatakan kepada Menteri Keuangan Abdul Hafeez Syekh bahwa program pinjaman darurat sebesar 11 milyar dolar akan dibekukan sampai Pakistan membenahi sistem pengumpulan pajaknya.
Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton juga berkomentar: "(Negara) yang tak menarik pajak dari elit mereka tapi mengharapkan kami datang dan membantu mereka melayani rakyat mereka tak akan mendapatkan bantuan dari kami seperti yang pernah mereka dapatkan.”
"Pasti harus ada imbal-baliknya," katanya. "Anda tak bisa memiliki tingkat pajak sembilan persen dari PDB sementara para pemilik tanah luas dan seluruh elit lainnya tak membayar apapun, atau membayar dalam jumlah kecil. Ini menggelikan." ??
Pernyataan orang luar semacam itu mungkin mendorong Zardari untuk mencoba meminta dari rakyatnya sendiri agar membantu pemerintah mendapatkan 43 milyar dolar. Dana itu dibutuhkan untuk membangun kembali infrastruktur yang rusak serta bantuan dan rehabilitasi bagi orang yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana banjir itu. ??
Ketika mengusulkan pajak sesaat, Presiden mengatakan, "Kecuali kita siap membagi roti kita dengan saudara-saudara kita yang tertimpa bencana, kita tak usah mengharapkan orang lain membantu kita." ??
Zardari mungkin tak mengharapkan reaksi negatif terhadap proposalnya. Tapi Pervez Hoodbhoy, profesor fisika di Universitas Quaid-e-Azam, menjelaskan, "karena terdokumentasi, kelas bergaji satu-satunya segmen masyarakat yang benar-benar membayar pajak. Memerasnya lagi akan menimbulkan kebencian."
"Pajak khusus adalah buruk dan menunjukkan buruknya pemerintah," ujar mahasiswa Q Isa Daudpota. Dia mengatakan, mungkin pemerintah harus berhenti membeli pesawat militer. ??
Bahkan ada orang-orang seperti Najma Sadeque, penggiat sebuah organisasi nonpemerintah, yang mengatakan, "Semua wajib pajak besar mulai dari Zardari dan Gilani dan anggota parlemen dan menteri bersalah, dan semua penghindar pajak (seharusnya ditempatkan) di rumah tahanan sampai mereka melunasi tunggakan pajak!”
Sadeque mengatakan, jika mereka membayar, takkan perlu ada pajak banjir.
Namun, ada penolakan yang lebih bijaksana, bahkan dari orang-orang yang mengkritik pemerintah Pakistan dan sistem perpajakan. ??
Badar Alam, editor bulanan Herald, mengatakan, "Pajak sesaat untuk banjir seharusnya dikenakan pada konsumsi berlebihan." Dia menyarankan sesuatu seperti pajak penjualan sebesar 1 persen hanya dikenakan pada " pemboros " untuk sekali belanja atau makan yang melebihi 10.000 rupee (satu juta rupiah). ??
Hoodbhoy, karena keterlibatannya, mengusulkan "pajak sesaat yang tetap untuk properti perkotaan dan lahan pertanian adalah satu persen dari harga pasar saat ini". ??
Namun, dia juga yakin bahwa kehebohan saat ini mengenai para elit yang dianggap tak membayar pajak yang layak adalah suara-suara dan kemarahan yang pada akhirnya akan reda. ??
"Selain keberatan yang dibuat oleh sejumlah pengacara, masyarakat hanya akan turun ke jalan jika ada dugaan penghujatan, atau ketika isu soal agama atau anti-Barat yang menonjol," ujar Hoodbhoy. "Tanpa ada gerakan nasional progresif untuk keadilan ekonomi dan sosial, pengemplang pajak, feodal, dan musuh-musuh warga Pakistan lainnya akan melenggang begitu saja."*
Translated by Imam Shofwan?
Edited by Budi Setiyono?
Naskah ini diterbitkan atas kerjasama Yayasan Pantau dan IPS