03.10.2011 13:51:39 WIB

SEDIKITNYA ada sepuluh poin dugaan kecurangan yang terjadi selama proses pilkada Musi Banyuasin. Atas kejadian dugaan keccurangan yang termuat dalam poin pernyataan sikap ini warga Muba yang melakukan demo di depan KPU Muba, Senin, (03/10/2011) menuntut pengusutan secara tuntas semua kecurangan.

Sejalan dengan pengusutan berlangsung, warga Muba dalam aksi demo tersebut meminta agar pilkada Muba diulang secara keseluruhan. Pernyataan sikap pendemo diteken oleh Islah Taufik, A, Jamal, Muhril Alfi serta Sumadi. Para penandatangan pernyataan ini berasal dari dua tim pendukung masing-masing pendukung pasangan nomor urut 1 dan nomor urut 2. Aksi demo diakomodir petugas dengan mempersilahkan lima perwakilan untuk menemui anggota KPU Muba. Orator aksi demo mengklaim massa yang turun ke jalan hari itu berjumlah sedikitnya 3000 orang.

Sepuluh poin tuntutan antara lain; pengusutan secara tuntas penggelembungan mata pilih dengan mendatangkan warga dari luar Muba untuk ikut memilih, pengusutan praktik birokrasi yang ikut terlibat secara aktif mengerahkan dan memobilisasi massa secara masfi dan sistematis, pengerahan masa untuk mencoblos dua kali di tps berbeda serta pengusutan adanya praktek keji dan jahat menakut-nakuti warga dan mengintimidasi agar tidak pergi dan memilih calon tertentu.

Selain itu pendemo juga menyoal kinerja panitia pengawas pemilukada serta KPU sebagai penyelenggara pilkada Muba. Untuk KPU, warga menuntut pengusutan pola rekrutmen PPS yang diduga diwarnai rekayasa oleh kepala desa atau lurah sehingga PPS berlaku tidak netral. Pendemo juga meminta aparat membongkar praktik curang PPK,PPS dan PPDP sehingga menyebabkan adanya pengebirian serta penciutan warga pemilih. Mereka ini juga dituduh sengaja tidak memasukkan para warga yang jelas0jelas pendukung Dodi-Islan ke dalam DPT. Selain itu, warga juga sengaja tidak dibagikan surat undangaan serta tidak diberi kartu pemilih.

“Konyolnya, warga yang justru jelas-jelas orang luar malah diberi kartu pemilih dan dapat undangan. Padahal warga setempat yang seharusnya dapat memilih dan berhak tidak diberi undangan dan tidak dimasukkan dalam DPT. Anehnya, pada pilpres dan pileg dua tahun lalu mereka ini ikut mencoblos. Kalau dikatakan petugas PPS, rt, kades, lurah, PPK lalai kok jumlahnya sangat banyak dan merata di seluruh kecamatan. Ini patut diduga kuat ada laku sistematis tundakan curang,” tegas Sumadi.

Selain itu, pendemo juga menyoal adanya intimidasi dari pihak tertentu yang seolah berlaku seperti aparat keamanan dan sewenang-wenang menangkapi orang tak bersalah. “Dari sisi wewenang tak ada. Dari kelumrahan masak orang mau shalat ditangkap. Ini dilakukan oleh warga dipimpin langsung oleh oknum camat Sanga Desa, Sayuti. Kasusnya sudah dkita laporkan ke Polda Sumsel. Praktik kotor dana main hakim sendiri ini juga terjadi di seluruh kecamatan. Mau pilih pemimpin kok nyatanta paai cara-cara preman. Bagaaimana masa depan Muba nanti. Sudah hebat dan bagus Muba pada tempo lalu kini bakal terus terpuruk dan terpuruk. Mundur belakangan ini dan kini gambaran akan makin mundur sudah jelas. Saya cemas nanti akan banyak praktik kotor tender proyek di Muba ini. Bayangkan saja, belum-belum praktik ala preman sudah menonjol, bagaimana ke depan nanti. Saya sangat prihatin dengan masa depan Muba dan nasib masyarakat Muba mendatang,” kata Sumadi lagi. (tim)