01.09.2010 20:33:11 WIB

Oleh Aprille Muscara

PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA (IPS) – DETAIL mengenai aktivitas pemberontak di desa-desa, yang menyebabkan hampir 200 perempuan diperkosa secara sistematis oleh kelompok bersenjata di timur Republik Demokratik Kongo (DRC) akhir bulan lalu, dan diketahui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), muncul minggu lalu. Sejumlah kelompok HAM menuntut penyelidikan atas kegagalan PBB mencegah peristiwa itu terjadi.??

"Skandal dan kekejaman memalukan ini seharusnya menjadi awal kebangkitan komunitas internasional," kata Marcel Stoessel, direktur Oxfam International di DRC, kepada IPS dalam sebuah wawancara telepon. ??

Amnesti Internasional menyaut seruan Oxfam, meminta penyelidikan kritis atas kelambanan PBB.??

"Pemerintah DRC dan PBB harus segera meninjau kegagalan itu untuk melindungi warga sipil dan mencegah kengerian semacam itu terjadi lagi," kata Amnesti Internasional dalam sebuah pernyataan.

Amnesti Internasional juga mendesak untuk segera mengumpulkan dan menjaga bukti untuk membawa para pelaku ke pengadilan. ??

Secara hukum, tanggung jawab menangkap dan mengadili para pelaku pemerkosaan massal berada di tangan pemerintah Kongo, yang lemah dan seringkali tak efektif. Mereka bekerja di bawah tekanan untuk menangkap dan meminta tanggungjawab sejumlah individu.

Jurubicara PBB mengatakan, sebuah tim telah dikerahkan untuk menyelidiki insiden itu, dan diharapkan menyelesaikan pekerjaan awal September. Pemerintah Kongo tak dilibatkan.

Pejabat lain dari sebuah kelompok HAM mengakui bahwa para pemberontak tak mungkin bisa ditangkap, apalagi diadili. Dia mengutip sebuah laporan PBB yang bocor, diungkapkan Le Monde Rabu lalu, yang menuduh pemerintah Rwanda melakukan kejahatan perang, termasuk kemungkinan genosida, di DRC seperti tercermin dalam sejarah kekerasan di wilayah itu sejak 1993.

"Laporan itu menunjukkan bahwa impunitas telah menjadi norma," ujarnya kepada IPS. "Kasus khusus ini," katanya, mengacu pemerkosaan massal, "sayangnya, bukan pengecualian."

DRC yang dera konflik menempati peringkat nomor lima sebagai negara gagal oleh Foreign Policy selama dua tahun terakhir; dua tingkat memburuk sejak 2007. Pemerkosaan secara sistematis digunakan sebagai alat perang, dengan sekira satu kasus perkosaan dilaporkan setiap jam –para pelaku biasanya orang-orang bersenjata dari kelompok pemberontak atau tentara Kongo reguler, ujar Amnesti Internasional.

"Pemerintah tak hadir, sekalipun punya otoritas, atas seluruh wilayah, yang memungkinkan kelompok-kelompok bersenjata melakukan kekejaman ini," kata Stoessel kepada IPS. "Dan bahkan ketika tentara Kongo hadir, mereka seringkali tak menjadi kekuatan pelindung, malah pelaku." ?

Karena kondisi DRC tak stabil, pada 1999 PBB mengirim pasukan penjaga perdamaian ke negara itu, sekarang disebut MONUSCO, yang bertugas melindungi warga sipil. Minggu lalu, terungkap bahwa MONUSCO gagal bertindak sekalipun tahu keberadaan para pemberontak di desa-desa, dan gagal merespon secara tepat waktu setelah akhirnya menerima informasi tentang pemerkosaan massal.

Dewan Keamanan mengadakan pertemuan darurat tentang pemerkosaan massal pada hari Kamis, setelah Dutabesar Rusia Vitaly Churkin dan Dutabesar AS Susan Rice mengungkapkan kemarahan atas sejumlah pertanyaan yang belum terselesaikan mengenai respon PBB atas insiden itu di lapangan.

"Kami terkejut dan marah," kata Rice. "Ini laporan yang mengganggu atas apa yang kita dengar dan apa yang kita belum ketahui."

Antara 30 Juli dan 3 Agustus, 200 sampai 400 orang-orang bersenjata yang diduga dari Democratic Liberation Forces of Rwanda (FDLR) dan kelompok pemberontak Mai Mai Cheka merusak desa-desa di provinsi Kivu Utara di DRC. Salah satu desa hanya berjarak 20 kilometer dari markas operasi MONUSCO. ?

Sehari setelah serangan itu dimulai, MONUSCO menerima informasi mengenai aktivitas pemberontak di desa-desa itu. Robert Meece, pejabat tinggi PBB untuk negara itu, kepada wartawan pada hari Rabu mengatakan tak ada indikasi serangan. Namun, pada hari yang sama, sebuah email yang dikirim ke staf PBB mendesak mereka untuk menjauh dari area tersebut karena situasinya terlalu berbahaya, New York Times melaporkan pada Rabu.

Meski demikian, MONUSCO tak mengunjungi desa-desa itu hingga 2 Agustus. Pada titik ini, serangan itu masih berlangsung, tapi menurut Meece, para penjaga perdamaian tak mendapat informasi terjadi kekerasan. Kurangnya kontak ini memunculkan pertanyaan tentang prosedur MONUSCO selama kunjungan mereka dan keberhasilan mereka dalam berkomunikasi dengan orang-orang yang mereka tugaskan untuk melindungi.

"Mereka harus keluar dari kendaraan, berpatroli jalan kaki sedekat mungkin ke komunitas-komunitas yang paling rentan dan menurut stragegi menyebar ke warga sipil yang paling berisiko," kata Stoessel dari pasukan penjaga perdamaian.

Patroli lain dilakukan pada 4 Agustus, tapi Meece mencatat mereka pergi ke arah berlawanan dari desa-desa itu.

"Kunjungan saja tak cukup –sikap yang jelas dari anggota-anggota Dewan Keamanan," kata Churkin kepada wartawan setelah pertemuan Dewan Keamanan itu. "Setiap hari, setiap minggu, tak cukup punya informasi yang bisa dipercaya."

Pasukan penjaga perdamaian tak kembali ke area itu hingga 9 Agustus, kata Meece –lebih dari seminggu setelah MONUSCO mendengar keberadaan para pemberontak di desa-desa dan tiga hari setelah Korps Medis International (IMC) memberitahu kantor PBB urusan kemanusiaan mengenai pemerkosaan massal. CNN melaporkan hari Kamis bahwa IMC memberi tahu PBB mengenai serangan itu pada 6 Agustus, berbeda dari klaim PBB bahwa mereka tak tahu pemerkosaan itu hingga 12 Agustus.

Menanggapi keterungkapan pemerkosaan massal pekan lalu, Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon mengirim Atul Khare, wakil kepala departemen penjaga perdamaian PBB, dan Margot Wallstrom, perwakilan khusus urusan kekerasan seksual dalam konflik, ke DRC. Mereka diharapkan kembali ke New York pada 8 September dan melaporkannya ke Dewan Keamanan.

"Kami menanti Mr Khare kembali dan mengevaluasi secara sangat serius dan bijaksana –karena mempertaruhkan anggota dewan– atas apa dan mengapa terjadi. Jelas segala sesuatunya tak berjalan semestinya dalam situasi ini," kata Churkin. "Kita akan sampai ke akarnya."*

Translated by Basilius Triharyanto
Edited by Budi Setiyono
Naskah ini dipublikasikan atas kerja sama IPS dan Yayasan Pantau