22.09.2009 23:48:10 WIB

Oleh JERROLD KESSEL dan PIERRE KLOCHENDLER

JERUSALEM (IPS) – KOMISI Goldstone sudah menyerahkan sebuah laporan yang tajam mengenai serangan Israel terhadap Hamas selama 22 hari di Gaza akhir Desember dan Januari lalu.

Tapi pertanyaan pentingnya: tindakan apa yang akan dihasilkan dari laporan itu, baik hukum maupun politik. Akankah ada tindakan yang menyeluruh?

Laporan setebal 574 halaman itu disampaikan ke PBB 15 September lalu. Dipimpin oleh mantan hakim Mahkamah Agung Afrika Selatan, Richard Goldstone, Komisi menyimpulkan bahwa Israel "melakukan sejumlah aksi yang tergolong kejahatan perang, mungkin kejahatan terhadap kemanusiaan" selama serangan ke Gaza.

Komisi juga menyarankan Dewan Keamanan PBB agar meminta Israel melakukan "penyelidikan yang tepat". Jika penyelidikan internal ini dianggap tak memenuhi standar internasional, maka apa yang dilakukan Israel dalam perang Gaza harus dibawa ke Pengadilan Kejahatan Perang Internasional di Den Haag. Goldstone merekomendasikan agar Dewan Keamanan bertindak jika, dalam waktu enam bulan, Israel tak melakukan penyelidikan semacam itu.

Memberi ruang lebih sedikit terhadap kekerasan yang dilakukan Hamas, laporan itu menyimpulkan bahwa tembakan roket oleh kelompok bersenjata Palestina juga dianggap sebagai kejahatan perang. Laporan itu menyerukan proses hukum yang sama terhadap Hamas.

Tapi laporan itu terutama menyerang Israel, mencercanya karena penggunaan kekuatan senjata yang tak proporsional.

Meski rekomendasi dan kesimpulannya begitu keras dan pada akhirnya bisa menjatuhkan Israel di dunia internasional, ada yang meragukan sejauh mana usulan itu benar-benar berjalan.

Hukuman atas Israel tak hanya ditentukan oleh laporan itu.

Laporan itu menghentikan semua hal, politik dan emosional, yang melingkupi sebuah pertarungan diplomatik sengit. Sebab, ia menghalanginya masuk dalam agenda Dewan Keamanan PBB. Dengan demikian, mematahkan rantai yang mungkin mendorong ICC menuntut para pejabat Israel yang terlibat dalam serangan militer itu.

Dewan HAM PBB, yang ditunjuk Goldstone, akan bersidang di Jenewa dalam sebuah sesi khusus untuk membicarakan laporan tersebut pada 29 September.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sudah mengadakan konsultasi darurat 15 September lalu. "Tujuannya untuk menghindari lereng licin yang akan membawa Israel ke Den Haag," ujar seorang pejabat senior Kantor Perdana Menteri.

Meski para pejabat Israel sudah mengantisipasi hukuman, mereka mengatakan terkejut akan "nada kasar" laporan tersebut dan oleh "keputusan yang luas dan tak terkendali itu."

"Apa yang kami takutkan terjadi," kata Duta Besar Israel untuk PBB, Gabriela Shalev di Radio Israel Selasa malam. "Mandat Komisi Goldstone berat sebelah sejak awal. Inisiatif membentuk komisi itu berasal dari Dewan HAM PBB yang dikenal suka mengutuk Israel. "

Mengabaikan kritik di dalam negeri bahwa Israel harus bekerja sama dengan Komisi (Israel tetap menolak melakukannya sejak awal), Wakil Menteri Luar Negeri Israel Dany Ayalon berkata sebelum perjalanan ke New York, bahwa Israel sudah bekerja sama dengan Goldstone, tapi "tak satu kata pun dalam laporan itu berubah." Sebaliknya, kata Ayalon, laporan itu hanya akan "melegitimasi" temuan-temuan.

"Sebuah hadiah untuk teroris," ujar Kementerian Pertahanan Israel menggambarkan laporan tersebut. "Membandingkan orang-orang yang melakukan terorisme dengan korban-korbannya adalah tidak adil," ujar seorang pejabat pertahanan yang meminta namanya dirahasiakan.

Militer Israel sudah memberikan bantahan kepada para politisi dan diplomat. Tapi jurubicara militer menekankan bahwa Kantor Oditur Angkatan Bersenjata Israel sudah memberikan rincian kepada Kementerian Luar Negeri mengenai 36 insiden spesifik dalam penyelidikan itu, di mana tentara diduga melanggar hukum internasional.

Pertarungan antara Israel dan komunitas internasional menjadi pertarungan tentang delegitimasi.

Di satu sisi, para penyusun laporan itu mendelegitimasi perang. Dalam kata-kata Hakim Goldstone: "Saya pikir kita seharusnya gembira hidup di dunia saat ini; ada pertanggungjawaban atas kejahatan perang, yang sebelumnya tak ada hingga saat ini. Ini sebuah situasi baru, dan sangat penting bahwa seharusnya ... tak ada impunitas atas kejahatan internasional yang dilakukan."

Di sisi lain, Israel dengan putus asa berusaha mendelegitimasi para pengkritiknya, dengan menganggap apa yang dilakukannya sebagai perang sah untuk mempertahankan diri.

Meski khawatir dampak temuan Komisi itu bisa mempengaruhi pandangan internasional atas Israel, para pejabat Israel cukup yakin teman-temannya di Dewan Keamanan, khususnya Amerika Serikat, akan mencegah rekomendasi Goldstone dilimpahkan ke Den Haag.

Tapi kekhawatiran meluas ke sektor lainnya. Robbie Sabel, mantan penasihat hukum di Kementerian Luar Negeri Israel dan sekarang staf Hebrew University di Yerusalem, berkata kepada IPS, "Ada kemungkinan laporan itu bisa memberi legitimasi bagi inisiatif hukum tersendiri di negara-negara Eropa Barat, seperti di Inggris dan Skandinavia, dengan mempersoalkan para pejabat dan perwira militer Israel atas kejahatan perang. "

Militer Israel berencana memberikan bantuan hukum kepada para pejabat yang mungkin menghadapi tuduhan kejahatan perang.

Kelompok HAM Israel menyerukan agar Israel melaksanakan penyelidikan sendiri, sebagaimana diusulkan Komisi. Tapi ini dikesampingkan Duta Besar Israel untuk PBB: "Saya kira kami tak akan berubah karena laporan itu," kata Shalev. "Saya tahu etika Angkatan Bersenjata Israel. Setiap keluhan dipelajari, ratusan keluhan dipelajari."

Hakim Goldstone menyatakan penyelidikan yang dilakukan Israel di masa lalu tak memenuhi standar lengkap dan penyelidikan yang benar. "Ia sama saja meminta agar kepolisian Manhattan menyelidiki kejahatan serius di New York dan membatasi untuk mewawancarai para pembunuh."

Dewan HAM menganggap penting mengeluarkan temuan-temuan itu menjelang sidang Majelis Umum. Ini menambah penting seruan Goldstone soal akuntabilitas, dan berjalan tepat waktu.

Tapi hasil langsung atas konflik Israel-Palestina mungkin hanya sekadar tudingan keras atas sebuah kesalahan yang sudah lazim dan upaya untuk menghasilkan poin-poin taktis.

Dan, bahkan standar moral dengan tujuan baik terkadang terhambat oleh diplomasi perdamaian yang bermaksud baik.

Meski laporan itu muncul saat krisis diplomatik, tapi hasil langsungnya bisa merusak upaya perdamaian Timur Tengah Presiden Obama yang komprehensif.

AS terlibat aktif dalam pertemuan dua minggu antara pemimpin Israel dan Palestina di Majelis Umum untuk memulai langkah perdamaian Obama.

Tapi meski utusan khususnya, Senator George Mitchell, melanjutkan pembicaraan sulit di Yerusalem maupun Ramallah untuk mencapai tujuan itu, Presiden AS bisa dipastikan mendapati kedua belah pihak hanya memperkeras posisi mereka.

Israel menolak mengubah kata “Tidak” mengenai penghentian pembangunan permukiman secara total dan Palestina, dan karenanya menolak ikut dalam pembicaraan damai yang direncanakan. Lagi pula, akan lebih sulit ketimbang sebelumnya, segera setelah publikasi yang menghukum Israel itu, untuk mengharapkan negara-negara Arab memulai proses normalisasi dengan Israel.*

Translated by Fahri Salam
Edited by Budi Setiyono
* ) Naskah ini dipublikasikan atas kerjasama Yayasan Pantau dan IPS.

Foto: www.muhsinlabib.wordpress.com