06.03.2010 02:04:12 WIB

Oleh KARA SANTOS

MANILA (IPS) – EDGAR Borras memilah barang-barang miliknya yang tersisa di sebuah gubuk yang dirobohkan di tepi sebuah saluran air di Manila. Ia akan membawanya ke tempat istri dan anaknya yang berusia 12 tahun kini tinggal, di tempat relokasi terpencil di sebuah provinsi di luar ibukota Manila.

"Mereka ingin kembali ke sini. Mereka tak suka di sana. Terlalu jauh," kata Borras dalam sebuah wawancara, merujuk pada lokasi Calauan di provinsi Laguna, sekira 74 km.

Sebelum pemerintah pada November 2009 memerintahkan untuk memindahkan permukiman informal yang rawan banjir itu, kemudian amukan badai tropis Ketsana September tahun lalu, keluarga Borras tinggal selama 12 tahun di sebuah rumah kecil di timur tepian sungai Manggahan, saluran buatan yang jadi pembuangan air dari sungai Marikina ke Laguna de Bay, danau terbesar di negeri ini.

Meski lokasinya berbahaya, rumah kecil itu cukup baik karena dekat dengan sekolah anaknya dan Makati City Hall, tempat Boras bekerja sebagai satpam. selama di mana pria 37 tahun ini bekerja sebagai petugas keamanan.

Agar tetap dekat dengan tempat kerjanya, dia kini tinggal di mess karyawan dan menengok keluarganya di Calauan dua kali sebulan ketika libur.

Upaya mengurangi kerentanan terhadap bencana memang layak dipuji. Tapi kondisi orang-orang seperti Borras menunjukkan adanya bias terhadap kaum miskin kota –banyak di antara mereka bekerja di sektor layanan kunci sebagai pembersih jalan, pekerja pabrik, pemulung, dan sbagainya, di ibukota yang berpenduduk hampir 12 juta jiwa. Mereka dianggap sebagai perusak keindahan kota dan polusi, selain masalah lainnya.

Relokasi permukiman informal masih menyisakan perdebatan panjang yang tak terselesaikan tentang bagaimana mengatur komunitas ini, satu bagian dari penduduk urban di Filipina dan negara Asia lainnya.

Ia juga mengabaikan pertimbangan mengenai peran kaum miskin kota dalam masyakarat dan perekonomian negara. Mereka adalah mesin tak dikenal, yang menyediakan kebutuhan tenaga kerja di perkotaan. Diperkirakan kaum miskin kota berjumlah 5 juta atau lebih dari 40 persen penduduk Metro Manila.

"Mereka tak mampu membeli rumah sederhana yang dekat tempat kerja mereka. Karenanya mereka tinggal di daerah-daerah bahaya ketimbang di tempat relokasi yang jauh dengan rumah aman tapi tanpa mata pencaharian dan akses untuk bekerja," ujar Jocelyn Vicente-Angeles, direktur eksekutif Community Organisation of the Philippines Enterprise Foundation (COPE), yang melawan penggusuran permukiman informal dan kaum miskin kota.

Angeles bilang usaha-usaha pemerintah untuk membersihkan saluran air dari pelanggaran batas aman dititikberatkan terfokus komunitas miskin kota di sepanjang tepian sungai. Alasannya, mereka berada dalam wilayah bahaya dan mencemari saluran air. "Tapi kenapa tak juga menghancurkan bangunan infrastruktur bisnis besar di sepanjang tepian sungai?" ujar Angeles.

Setelah banjir dahsyat yang dibawa oleh Ketsana, badai terburuk di negeri ini dalam empat dekade, pemerintah Filipina memutuskan untuk merelokasi ribuan keluarga yang tinggal di dekat Saluran Napindan, yang menghubungkan Laguna de Bay dengan Sungai Pasig dan Manila Bay, juga Kanal Banjir Manggahan, tempat Borras tinggal.

Badai itu, yang juga merusak negara-negara tetangga seperti Vietnam, menelan lebih dari 300 jiwa dan setidaknya 450.000 warga Filipina kehilangan tempat tinggal.

Pada November, Presiden Gloria Macapagal-Arroyo mengeluarkan keputusan presiden untuk merelokasi 100.000 keluarga yang dianggap tinggal di wilayah-wilayah rawan banjir di sepanjang sungai dan saluran air.

Departemen Lingkungan Filipina menyatakan bahwa tanah, di mana banyak komunitas ini tinggal, yang tadinya hendak dibangun perumahan murah untuk permukiman informal dan kaum miskin kota tak bertanah, sudah tak layak lagi karena ia dataran rendah dan karenanya rawan banjir. "Sudah mendesak untuk mengatasi banjir di Metro Manila dengan menghilangkan penghalang dan memperbaiki saluran air," demikian bunyi keputusan presiden itu.

Tapi kerusakan dan polusi kota di Manila tak bisa hanya disematkan pada kaum miskin kota, ujar para analis.

Dalam sebuah makalah diskusi, kelompok riset dan peneliti lokal Institute For Popular Democracy (IPD) menunjukkan bahwa pabrik-pabrik yang membuang limbah ke sungai dan sebagian penduduk kaya yang berkontribusi terhadap limbah di kota-kota, yang sebagian besar kurang gorong-gorong, tak disalahkan atas polusi.

Hanya 5% rumah tangga di Metro Manila yang memiliki saluran pembuangan, ujar Organisasi Kesehatan Dunia. Ini berarti polusi dan limbah bersumber dari semua orang, ujar IPD.

Bagi kelompok yang mengkampanyekan isu-isu kaum miskin kota, upaya relokasi pascabadai Ketsana menegaskan argumen mereka beberapa waktu lalu –bahwa dalam skala besar, permukiman kembali tak pernah jadi solusi berkelanjutan karena kurangnya lapangan kerja di tempat relokasi, yang merupakan kebutuhan hidup warga.

IPD menekankan, tempat relokasi dalam kota adalah pilihan lebih murah ketimbang tempat relokasi yang jauh, dalam hal perumahan dan mata pencaharian. Lahan-tidur serta tanah publik maupun pribadi, yang pemanfaatannya kurang efisien, di dekat tepian sungai bisa dipertimbangkan untuk dijadikan lokasi perumahan sosial di kota.

Pembangunan kembali, bukan permukiman kembali di tempat yang jauh, adalah pendekatan yang lebih realistis, ujar Vicky Morante, warga yang sudah tinggal selama 18 tahun di barat tepian kanal Manggahan dan memimpin perkumpulan perempuan di sana.

"Ada solusi lain untuk masalah ini ketimbang mengusir kami. Mereka bisa menggurug tanah atau membuat tanggul di saluran air untuk mencegah banjir," ujarnya. “Atau mereka bisa memanfaatkan lahan kosong untuk perumahan rakyat di dalam kota.”

Atas inisiatif sendiri, Morente dan pemimpin masyarakat lainnya mencari lahan kosong di daerah terdekat untuk lokasi relokasi. Dia sendiri memutuskan menyewa sebuah rumah di dekat yang dekat, dengan biaya dua kali lipat, ketimbang memindahkan seluruh keluarga ke tempat relokasi Caluan.

Angeles dari COPE mengatakan, kaum miskin kota mustinya tak dicerabut dari ruang tempat tinggalnya yang layak. "Bayangkan kota tanpa sopir, pencuci perempuan, penyapu jalan, pedagang, dan buruh. Sudah selayaknya pemerintah menyediakan rumah yang layak dan terjangkau di kota dan/atau tempat relokasi di dekat kota," ujarnya.

Para tetangga Borras diberi waktu hingga akhir Febuari untuk merobohkan rumah mereka sendiri dan pindah ke Calauan. Beberapa keuarga sudah pindah karena takut rumah mereka dihancurkan atau unit-unit di lokasi baru habis. Tapi banyak pula yang tetap tinggal hingga sekarang.

"Saya merasa kasihan, orang-orang yang pindah ke sana tak mendapatkan pekerjaan. Banyak dari mereka kembali karena tak bisa bekerja. Saya beruntung bisa mempertahankan pekerjaan saya di kota," ujar Borras. Dia menambahkan, sebagian Caluan kurang layanan air dan listrik.

Sebagai satpam, Borras bekerja shift mulai pukul 12 malam setiap hari dengan gaji sebesar 6.100 peso per 15 hari. Borras belum tahu masa depan keluarganya. Gajinya yang sedikit dipakai untuk membiayai dua dapur serta biaya transportasi dan komunikasi.

Biaya penggunaan air keluarga Borras di Manila 180 peso sebulan, dan 600 peso atau tiga kali lipat lebih di tempat relokasi. Sebelumnya Borras mengeluarkan 150 peso sehari untuk makan keluarga, kini 400 peso, di luar biaya untuk biaya makan dia sendiri.

Perjalanan dua-tiga jam melewati jalan berdebu dan macet dari Manila ke Laguna, Borras mengeluarkan 300 peso pulang-pergi. Dia menghabiskan 100 peso seminggu untuk menelpon dan SMS keluarganya. "Pengeluaran saya jadi berlipat dua. Kami tak bisa menabung," ujarnya.

"Mereka (pemerintah) harus memastikan bahwa tempat untuk merelokasi penduduk cukup berkembag sehingga penduduk bisa mendapat pekerjaan," ujar Borras. "Jika mereka tak mendapatkan pekerjaan di sana, mereka akhirnya kembali ke kota."*

Translated by Imam Shofwan
Edited by Budi Setiyono
Naskah ini diterbitkan atas kerjasama Yayasan Pantau dan IPS

Foto: http://www.worldbank.org.ph