19.09.2011 17:06:14 WIB

Oleh Lwanga Mwilu

LUSAKA (IPS) – SAAT warga Zambia mendatangi lokasi pemungutan suara pada 20 September, mereka akan memiliki tim pengawas paling efektif untuk memantau proses pemilihan umum: mereka sendiri! Warga, melalui sosial media, bisa melaporkan pelanggaran dan kecurangan selama dan sebelum pemilu.

Sebuah inisiatif bernama Bantu Watch diluncurkan awal bulan September oleh masyarakat sipil untuk memastikan Zambia, negara Afrika bagian selatan ini, mencapai tingkat partisipasi warga yang lebih tinggi dalam pemantauan pemilu.

Sistemnya sederhana. Orang dapat mengirim pesan anonim ke nomor lokal 3018, menggunakan ponsel, atau mengakses situs www.bantuwatch.org untuk melaporkan peristiwa secara daring.

Pengawas pemilu resmi yang berbasis di daerah, di mana laporan kali pertama muncul, akan memverifikasi kecurangan pemilu yang akan ditindaklanjuti staf pemilu atau polisi.

Ketika pemilih mendatangi tempat pemungutan suara untuk memilih presiden, wakil parlemen dan pemerintah lokal, ada kekhawatiran terjadinya kekerasan. Partai oposisi menuduh Presiden Rupiah Banda dari partai berkuasa Movement for Multiparty Democracy (MMD) mengintimidasi orang-orang yang menentang presiden dan partainya.

Masyarakat sipil dan para politisi memuji inisiatif tersebut dan melihatnya sebagai cara cepat menangani setiap kejadian.

“Ini mekanisme preventif yang baik untuk menghindari kecurangan pemilu karena setiap orang bisa melaporkan secara langsung pelanggaran seperti intimidasi, kabar kebencian, pembelian suara, bias petugas pemungutan suara, disinformasi pemilihan, dan sebagainya. Tindakan dapat diambil segera,” ujar Lee Habasonda, direktur eksekutif Southern African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (SACCORD), kepada IPS. Proyek ini dijalankan masyarakat sipil Zambia dan perwakilan media sosial di bawah SACCORD.

Bahkan mereka yang bertarung untuk memperebutkan kursi menyambut baik inisitiaf tersebut. Kandidat presiden dari partai oposisi National Restoration Party, Elias Chipimo Jr., mengatakan setiap inisiatif yang dapat membantu mengurangi kekerasan pemilu perlu diterima.

“Ada begitu banyak kekerasan dan intimidasi prapemilu. Setiap upaya untuk mencegahnya tak akan sia-sia. Salah satu anggota kami kini dirawat karena luka-luka setelah diserang oleh kader partai berkuasa dan ada saksi mata yang dapat diminta konfirmasi. Jadi partai saya menyambut sepenuhnya inisiatif ini,” katanya.

Dan para pemilih juga menyambutnya.

Sejumlah laporan sudah mengalir ke situs Bantu Watch dari seluruh pelosok Zambia. Laporan yang belum diverifikasi itu menggambarkan insiden penyuapan, kecurangan pemilu, dan pelanggaran aturan pemilu.

Sebuah laporan dari seseorang, menyebut diri sebagai “Msimushi” dari Senanga di Zambia barat, mengatakan: “Agen-agen dari partai berkuasa MMD di Senanga sibuk berupaya menyuap staf pemungutan suara dengan uang tunai sebagai imbalannya @votecount.”

Yang lain menulis: #Zambiaelections: Kendaraan yang diduga dipakai dalam kampanye UPND (United Party for National Development) diidentifikasi sebagai milik pengadilan.”

“Kami mengharapkan respon yang baik terhadap Bantu Watch karena ini sesuatu yang cukup sederhana untuk dilakukan, dan tak memerlukan keahlian teknis yang rumit. Yang dibutuhkan semua orang ialah akses ke ponsel atau internet, yang kini menjadi perangkat sehari-hari setiap orang.”

Habasonda mengatakan para pemantau terlatih disebar di sembilan provinsi. Mereka akan memverifikasi laporan warga sebelum meneruskannya ke pihak berwenang untuk diambil tindakan.

“Kami telah melatih administrator sistem untuk menerima dan memverifikasi laporan. Mereka akan bertindak sebagai penjaga-gawang. Tergantung dari keberhasilannya, inisitiaf ini akan dilembagakan dan menjadi bagian dari setiap pemilu,” ujarnya.

Sekretaris Jenderal partai oposisi Patriotic Front, Wynter Kabimba, berharap keberadaan Bantu Watch memungkinkan pelanggaran pemilu yang dilaporkan bisa diproses kendati masih ada sesuatu yang bisa dilakukan terkait mereka.

Kabimba, yang partainya mengajukan petisi atas hasil pemilu sebelumnya, mengatakan banyak laporan kecurangan tak diselidiki lebih lanjut di masa lalu dan hanya beberapa kasus yang sampai ke pihak berwenang sesudah mereka mendapat desakan. Dia berujar, dalam beberapa kasus, orang yang menjadi sasaran pengaduan adalah pemenang pemilu dan mereka mengintimidasi para pengadu.

“Karena itu inisiatif ini perlu disambut karena akhirnya memberi orang kesempatan untuk melaporkan setiap kasus kendati ada sesuatu yang masih bisa dilakukan terkait mereka,” ujarnya.

Namun Kabimba berpendapat, penyelanggara proyek ini harus sadar bahwa terkadang persepsi orang atas suatu kejadian bisa berbeda dari apa yang sebenarnya terjadi dan mereka cenderung membesar-besarkan.

Jurubicara partai berkuasa MMD, Dora Siliya, setuju.

“Warga Zambia harus tetap percaya terhadap Komisi Pemilu dan percaya mereka melakukan pekerjaan secara kompeten untuk pemilu bebas dan adil. Ya, inisiatif semacam itu penting, yang memungkinkan warga memantau dan melaporkan. Tapi kita juga tahu terkadang orang berpikir picik dan beberapa laporan mungkin didorong oleh motivasi semacam itu,” katanya.

Akademisi media Dr Elijah Mwewa Mutambanshiku Bwalya dari Jurusan Komunikasi Media Universitas Zambia mengatakan: “Suara rakyat telah hilang dari media umum, yang dimonopoli oleh partai berkuasa. Inisiatif ini merupakan upaya bagus yang akhirnya memungkinkan warga menyuarakan proses pemilu.”

Dia menambahkan, dia khawatir warga pedesaan tak dapat memanfaatkan Bantu Watch karena banyak yang tak punya ponsel, apalagi jaringan internet.

Data yang dikumpulkan itu akan menjadi bagian dari laporan dengan rekomendasi untuk meningkatkan proses pemilu.*



Translated by Fahri Salam
Edited by Budi Setiyono
Naskah ini dipublikasikan atas kerjasama Yayasan Pantau dan IPS Asia-Pasifik