24.10.2011 00:19:31 WIB

Oleh Putra Kurusetra

PEMBANGUNAN karakter telah dicanangkan Presiden Susilo Bambang Yudhyono sejak beberapa waktu lalu, termasuk mengembalikan kebudayaan ke departemen pendidikan. Namun, tidak semua pihak terlihat mendukungnya, termasuk perusahaan-perusahaan besar pengelola sumber daya alam (SDA) di Indonesia.

Demikian dikatakan Sultan Palembang Iskandar Mahmud Badaruddin dalam sebuah perbincangan di Palembang, Minggu (23/10/2011).

“Contohnya seperti di Sumatera Selatan. Begitu banyak perusahaan yang mengelola sumber daya alam, yang menarik keuntungan triliunan rupiah tiap tahun, tapi sedikit sekali mereka memberikan bantuan atau membuat program terkait dengan seni-budaya, salah satu kunci pembangunan karakter bangsa ini,” kata Iskandar.

Padahal, kata Sultan Iskandar, setiap langkah ekonomi yang dilakukan mereka pasti memengaruhi kondisi sosial-buadaya pada masyarakat sekitarnya. “Tak heran kehadiran sebuah perusahaan dapat mengubah perilaku suatu masyarakat, termasuk kehilangan sejumlah tradisinya,” katanya.

Oleh karena itu, Sultan Iskandar berharap ke depan, perusahaan-perusahaan di Indonesia, khususnya di Sumatera Selatan, dalam menyalurkan dana CSR-nya memprioritaskan pembangunan seni-budaya.

Misalnya menjaga sejumlah seni-budaya Palembang yang saat ini mulai terkikis. “Hal yang perlu dihidupkan kembali seperti melahirkan sejumlah dalang wayang Palembang. Wayang Palembang memiliki filosofis sendiri yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Palembang. Misalnya budaya semon. Wayang Palembang sangat berbeda dengan wayang kulit di Jawa,” ujarnya.

Contoh lainnya, yakni tentang minimnya empu atau ahli pembuat keris Palembang, termasuk pula menghidupkan sastra Palembang. “Kita perlu melahirkan para empu keris, melalui pelatihan dan membiayainya dalam memproduksi keris Palembang,” katanya.

Sebagai informasi, di Sumatera Selatan terdapat ratusan perusahaan yang mengelola sumber daya alam, seperti minyak bumi, gas, batubara, perkebunan, dan lainnya. Setiap tahun perusahaan-perusahaan itu menghasilkan keuntungan triliun rupiah, dan hanya beberapa persen yang masuk ke APBD pemerintah Sumatera Selatan, atau pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Selatan.