16.11.2010 17:38:18 WIB

Oleh William Fisher

NEW YORK (IPS) – SEBUAH laporan terbaru tentang kelompok ekstrimis kekerasan di Amerika Serikat menemukan bahwa rencana terorisme oleh non-Muslim melebihi jumlah yang coba dilakukan Muslim, dan bahwa komunitas Muslim Amerika membantu menggagalkan rencana teror kali ketiga yang berkaitan dengan al-Qaeda yang mengancam negara ini sejak 11 September 2001.

Laporan itu berasal dari Muslim Public Affairs Council (MPAC), organisasi nonprofit yang membela hak-hak sipil warga Muslim-Amerika. Sebagian besar berisi “Database Insiden Terorisme pasca-9/11” dari MPAC.

Kabarnya sebagai bahan pertama dari sebuah organisasi Muslim-Amerika, database itu menjejaki rencana kelompok ekstrimis kekerasan dari Muslim dan non-Muslim terhadap Amerika Serikat.

Penulis laporan itu, Alejandro J. Beutel, yang juga peneliti MPAC dan penghubung pemerintah, mengatakan kepada IPS, “Laporan ini menunjukkan keabsahan dua prinsip yang memandu kami.”

“Pertama, pilihan antara hak-hak kami dan kebebasan dan keamanan nasional adalah pilihan palsu; kita bisa memiliki keduanya,” katanya. “Yang kedua, penegakan hukum akan lebih berhasil jika ia memperlakukan komunitas Muslim-Amerika sebagai mitra, bukan sebagai musuh.”

Dia menambahkan, “Karena tanpa alasan FBI memata-matai masjid-masjid kami, kami berhati-hati tentang keterlibatan kami dengan Biro (FBI).”

Laporan itu menemukan “sedikit bukti tentang ekstremisme ideologis”. Termasuk orang-orang Muslim yang terlibat dalam 13 dari 15 rencana, sejak pemilihan Barack Obama sebagai presiden, yang melibatkan terlibat dalam ekstremisme ideologis sebelum pemilihan. Dari 15 rencana itu, hanya 10 rencana yang melibatkan ekstremisme ideologis sejak 2007.

Laporan itu menyatakan bahwa al Qaeda tampaknya tak menyuntikkan ideologi baru dalam komunitas Muslim Amerika. Sebaliknya, data tersebut menunjukkan jumlah lebih besar dari ekstremis ideologi lama yang beralih ke kekerasan.

Laporan itu menyatakan komunitas Muslim membantu menggagalkan hampir satu dari tiga rencana teror al Qaeda yang mengancam AS sejak 9 November 2001. Ia menekankan pentingnya kerjasama penegakan hukum dengan warga negara melalui kebijakan berorientasi masyarakat.

Laporan itu juga merekomendasikan agar pemerintah memperluas inisiatif kebijakan berorientasi masyarakat; meningkatkan dukungan terhadap riset tentang bagaimana memerangi kebijakan yang bias; investasi bagi peningkatan sumberdaya manusia yang lebih baik; menyoroti peran serta warga dalam keamanan nasional; serta perbaikan pusat terpadu untuk meningkatkan koordinasi di antara lembaga penegak hukum.

Laporan itu meneliti tantangan ekstrimis kekerasan dalam dua cara. Pertama, dengan memeriksa watak percobaan terorisme secara kuantitatif dan kualitatif. Kedua, melihat sejumlah percobaan dan serangan nyata di Amerika Serikat, termasuk analisis komparatif atas sejumlah insiden yang melibatkan pelaku Muslim dan non-Muslim.

Laporan itu muncul di tengah-tengah kebangkitan sentimen anti-Muslim di AS. Sebagian dipicu oleh usulan pembangunan dua blok pusat komunitas Islam “Ground Zero”, tempat World Trade Centre pernah berdiri.

Sejumlah kelompok masyarakat dan individu, termasuk keluarga korban 9/11, mengecam proyek pembangunan itu sebagai “sebuah perayaan Islam”. Sementara para pendukungnya melihatnya sebagai sarana yang mendekatkan agama-agama berbeda.

Di dalam komunitas di seluruh Amerika Serikat, ada kampanye “peniru” untuk menggagalkan rencana atau konstruksi masjid.

Pemilihan umum paruh waktu baru-baru ini juga menyediakan beberapa kandidat dengan platform yang secara verbal menyerang umat Islam, termasuk Muslim-Amerika. Para kandidat ini sebagian besar dari Partai Republik dan anggota “Tea Party”, pada sayap kanan ekstrim dari spektrum politik. Sementara segelintir anggota Demokrat berusaha menghilangkan mantra “semua Muslim adalah teroris”, sebagian besar tetap diam.

Beberapa rencana teroris baru-baru ini yang gagal berkontribusi meningkatkan kecemasan publik –dan mencari kambing hitam. Apa yang disebut Times Square bomber adalah teroris yang tumbuh di rumah dan mengaku sekolah pelatihan di Pakistan; “underwear bomber” yang mencoba menjatuhkan pesawat penumpang di hari Natal di Detriot adalah orang Nigeria yang diyakini mendapat pelatihan di Yaman. Keduanya adalah Muslim.

Dan keberhasilan menahan dua paket bom yang dikirim sebagai kargo dari Yaman menambah ketakutan publik bahwa serangan teroris lainnya akan terjadi.

Reaksi muncul dalam berbagai bentuk. Misalnya, umat Islam biasa mengalami diskriminasi baru di tempat kerja. The New York Times melaporkan bahwa para pekerja Muslim mengajukan 803 pengaduan pada tahun itu hingga 30 September 2009. Jumlah itu naik 20 persen ketimbang tahun sebelumnya dan naik hampir 60 persen dibanding tahun 2005, menurut data federal.

Times mengatakan, jumlah pengaduan yang diajukan sejak itu tak diumumkan hingga Januari, “tapi kelompok-kelompok Islam mengatakan mereka telah menerima lonjakan pengaduan baru-baru ini, yang menunjukkan angka tahun 2010 akan mencatatkan rekor.”

Equal Employment Opportunity Commission federal mengajukan perkara hukum yang berkaitan dengan diskriminasi anti-Muslim. Mereka menggugat JBS Swift, sebuah perusahaan pembungkus daging, atas nama 160 imigran Somalia. Mereka mengajukan tuntutan terhadap Abercrombie & Fitch, pengecer pakaian, karena menolak mempekerjakan seorang Muslim yang mengenakan jilbab. Mereka juga menggugat Four Points milik hotel Sheraton di Phoenix, yang mengejek imigran Irak dengan sebutan “joki unta”.

Akhirnya, MPAC dan kelompok-kelompok serupa marah dan kecewa pada Biro Investigasi Federal (FBI), yang mengakui telah menempatkan “agen provokator” di dalam masjid untuk menghancurkan teroris, rencana teroris, dan jaringan teroris.

“Kami merasa dikhianati,” kata Alejandro Beutel.*



Translated by Imam Shofwan
Edited by Budi Setiyono
Naskah ini diterbitkan atas kerjasama Yayasan Pantau dan IPS