14.06.2010 22:38:44 WIB

Oleh ISOLDA AGAZZI

JENEWA (IPS) – TRANSFER teknologi dan bantuan untuk perdagangan bisa membantu negara-negara kurang berkembang (LDCs) yang merasakan dampak perubahan iklim. Tapi negosiasi di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) tak membantu mewujudkannya, sementara bantuan perdagangan mengarah ke lembaga yang salah, seperti Bank Dunia.

"Nelayan di Danau Victoria punya tiga elemen pada penyelesaian mereka: peralatan memancing, ikan di danau, dan akses ke pasar.

"Mereka terpengaruh oleh perdagangan dan perubahan iklim. Untuk membantu mereka beradaptasi dengan perubahan iklim, orang dapat memberi mereka kemungkinan lain untuk mendapatkan mata pencaharian dan di sanalah perdagangan bisa membantu," kata Rashid Kaukab, wakil direktur Consumer Unity and Trust Society (CUTS).

"Pengaruh perdagangan bisa menjadi positif jika mereka punya akses ke pasar internasional dan menggunakan penghasilan mereka untuk membeli perahu yang lebih besar. Atau negatif jika Uni Eropa menetapkan standar baru yang membuat mereka kehilangan akses pasar," tandas Kaukab. CUTS adalah organisasi nonpemerintah (LSM) yang bermarkas di India yang menangani perdagangan internasional dan isu-isu lainnya.

Masalahnya, perubahan iklim dan perdagangan jarang dianalisis dalam kaitan satu sama lain. Sebagai contoh, Uganda memiliki rencana aksi adaptasi nasional untuk menghadapi perubahan iklim dan strategi ekspor nasional tapi belakangan nyaris tak menyebutkan perubahan iklim, tambah Kaukab.

Kaukab berbicara dalam sebuah diskusi panel yang diselenggarakan Pusat Perdagangan Internasional dan Pembangunan Berkelanjutan (ICTSD) pada 28 Mei di Jenewa. ICTSD adalah LSM yang berkantor di Jenewa yang melakukan dialog tentang kebijakan perdagangan untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan.

Secara teoritis, liberalisasi perdagangan multilateral harus menyediakan akses ke teknologi lebih baik, yang merupakan elemen penting untuk menghadapi perubahan iklim, kata Debapriya Bhattacharya, penasihat khusus bagi negara-negara kurang berkembang pada Konferensi PBB mengenai Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD).

"Tapi teknologi adalah subjek dalam regulasi kekayaan intelektual. Di bawah perjanjian Kekayaan Intelektual terkait Perdagangan (TRIPS) WTO, transfer teknologi tak dapat dimasukkan ke dalam operasi dan karena itu tetap tersandera negosiasi perdagangan. Putaran Doha dapat memberi solusi jika ia benar-benar ditujukan untuk pembangunan namun negosiasi belum melangkah lebih jauh. "

“Bagi UNCTAD, pajak tarif masuk (border adjustment taxes) mencoba "memberi kesempatan dan keuntungan yang sama" antara negara-negara polutan dan nonpolutan "tapi ada kekhawatiran kuat bahwa mereka akan menjadi proteksionis. Standar dan eco-labelling juga dicurigai karena dapat menciptakan hambatan yang coba kami hindari," tambahnya.

Pajak tarif masuk dikenakan oleh negara-negara penghasil karbon untuk barang-barang yang diproduksi dan diimpor dari negara-negara nonkarbon.

Vinaye Ancharaz, dosen senior ilmu ekonomi di Universitas Mauritius, yakin dana bantuan perdagangan dapat digunakan untuk meningkatkan dana yang disisihkan bagi perubahan iklim. Bantuan perdagangan diluncurkan pada 2005 untuk membantu negara-negara berkembang membangun antara lain infrastruktur ekonomi dan kapasitas produktif.

Pada 2007, Afrika menerima 9,5 milyar dolar bantuan perdagangan, meningkat 38 persen dari 2000-2005. "Ini bagus karena negara-negara Afrika adalah yang paling terintegrasi dalam perekonomian dunia," ujar Ancharaz.

"Namun, Ethiopia, yang merupakan penerima terbesar bantuan perdagangan di benua itu dan kelima di dunia, hanya menerima bantuan satu dolar per kapita. Jadi ada kebutuhan untuk meningkatkan secara signifikan bantuan perdagangan."

Seluruh tingkatan dana bilateral dan multilateral tersedia untuk memerangi perubahan iklim. Yang menarik bagi Afrika adalah Dana LDCs, yang dikelola PBB sebagai bagian dari Global Environment Facility.

"Namun, hanya tersedia dana 180 juta dolar saat ini, yang sangat sedikit dibandingkan kebutuhan adaptasi negara-negara Afrika, yang biayanya diperkirakan 588 juta dolar," kata Ancharaz.

Uni Eropa berjanji menyediakan dana tambahan dalam tiga tahun ke depan. "Tapi akan ke manakah uang itu mengalir?" ujar akademisi Mauritian itu. “Saya yakin sangat sedikit yang akan menjangkau dana LDCs.”

"Sebagian besar dana akan mengalir ke Bank Dunia dan akan tersedia sebagai pinjaman, yang tak adil karena negara-negara Afrika punya kontribusi sangat kecil bagi perubahan iklim tapi mereka paling rentan. Adalah amoral jika negara-negara ini harus meminjam dana untuk beradaptasi dengan masalah-masalah yang tak mereka bikin," ujar Ancharaz.

Mengenai bagaimana bantuan perdagangan bisa meningkatkan dana perubahan iklim, dia memberikan contoh banyak negara Afrika beralih ke tanaman yang lebih tahan cuaca. Negara bisa meminta dana bantuan perdagangan untuk mengembangkan tanaman tersebut dan juga beralih dari pertanian. "Dengan perubahan iklim Anda tak bisa hanya bergantung pada pertanian," tambahnya.

“Rehabilitasi tanah dan perubahan jenis tanaman dapat dinilai sebagai membangun kapasitas produktif terkait bantuan perdagangan."

Hal yang sama berlaku untuk krisis air akibat perubahan iklim: "Anda perlu membangun bendungan dan jaringan distribusi air serta mengelola sumber daya air yang langka secara lebih efisien. Semua ini dapat dimasukkan sebagai infrastruktur ekonomi di bawah bantuan perdagangan," kata Ancharaz.

Baginya, ada kebutuhan untuk mempromosikan komplementaritas dan sinergi yang ada, terutama karena dia menganggap proyek adaptasi perubahan iklim yang lebih kuat dimiliki negara-negara Afrika daripada bantuan bagi proyek-proyek perdagangan yang terutama mengalir melalui mode bilateral atas dasar program-program strategi pengurangan kemiskinan Bank Dunia.

Salah satu solusi, ujarnya, menciptakan dana terpusat untuk bantuan perdagangan, yang awalnya dianjurkan pemenang Hadiah Nobel ekonomi Joseph Stiglitz dan Bank Dunia.

Tapi Frans Lammersen, administrator utama pada direktorat kerjasama pembangunan Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan, yang mewakili negara-negara kaya, berkeberatan. Menurutnya, "kita tak harus menciptakan dana global untuk bantuan perdagangan yang hanya akan menghasilkan birokrasi yang lebih mahal.”

"Bantuan perdagangan sejalan dengan Deklarasi Paris tentang Efektivitas Bantuan; ia menciptakan mekanisme akuntabilitasnya sendiri. Ini tentang pengarusutamaan perdagangan dalam pembangunan. Ia dimiliki banyak negara karena sektor-sektor dipilih oleh negara penerima."*

Translated by Imam Shofwan
Edited by Budi Setiyono
Naskah ini diterbitkan atas kerjasama Yayasan Pantau dan IPS