29.06.2011 22:21:13 WIB
Oleh Sujoy Dhar
BHUBANESWAR, INDIA (IPS) – SATIKANTA Sahu, 14 tahun, suka pergi ke sekolah. Tapi, hari-hari ini, dia lebih suka menghabiskan waktunya di dalam barikade dan berhadapan dengan polisi di desa pesisir berpasir Govindpur di timur negara bagian Orissa, India.
Sementara ibunya dan tetangga mereka berbaring di atas tanah berpasir untuk membentuk barikade manusia siang-malam, Sahu menjalankan tugasnya, membawakan mereka air minum dan sesekali meneriakkan slogan-slogan.
Slogan-slogannya mencela pemerintah Orissa atas rencana memusnahkah desa mereka untuk memberi jalan bagi pabrik baja senilai 12 milyar dolar. Pabrik itu, akan dibangun dan dijalankan oleh Pohang Steel Company (POSCO) dari Korea Selatan, akan memiliki kapasitas empat juta ton dan dipuji menjadi Investasi Asing Langsung terbesar (FDI) di India, ekonomi terbesar ketiga di Asia.
Pemerintah Orissa menyatakan, pabrik itu membutuhkan total 3.719 hektar; hanya sekira 150 hektar adalah lahan pribadi, sisanya hutan dan tanah pemeringah. Tapi penggunaan lahan 150 hektar itu menimbulkan perselisihan, karena merupakan rumah bagi 613 keluarga yang akan digantikan pabrik itu.
Keluarga-keluarga ini terkonsentrasi di Govindpur dan desa tetangga Dhinkia, tempat mereka hidup dengan menanam daun sirih.
Perempuan dan anak-anak, Sahu di antaranya, berada di garis depan aksi protes. “Aku suka pergi ke sekolah. Tapi aku sudah di sini selama beberapa hari, karena ini mata pencaharian kami,” katanya. “Kami ingin POSCO pergi. Kami tak akan membiarkan tujuan Naveen Patnaik (kepala negara bagian) tercapai.”
Ketika India mencoba melakukan industrialisasi dan menarik investasi asing, pemerintah menghadapi perlawanan dari warga desa dan petani yang enggan berpisah dengan tanah mereka. Menurut sebuah studi tahun lalu oleh lembaga bisnis terkemuka ASSOCHAM, keterlambatan dalam pembebasan lahan mengancam investasi senilai 100 milyar dolar, sementara setidaknya 22 proyek utama baja senilai 82 milyar dolar terhenti karena protes para petani dan aktivis.
Karena protes lebih dari 2.000 orang melawan POSCO terus berlanjut, pemerintah Orissa mengerahkan lebih dari 800 polisi ke daerah tersebut.
Warga desa, di bawah payung POSCO Pratirodh Sangram Samiti (PPSS, yang berarti Kelompok rup Melawan POSCO) membentuk tiga lapis barikade di pintu masuk desa dan tetap melakukan penjagaan siang-malam.
Pemerintah Orissa menyatakan langkah akuisisi berjalan damai. Tapi para pengunjuk rasa dan aktivis mengatakan bahwa pemerintah memaksa mereka menyerah dengan mengerahkan petugas polisi dalam jumlah besar ke daerah tersebut.
"Dari total 3.719 hektar yang dibutuhkan untuk proyek tersebut, 2.958 hektar merupakan lahan hutan, di mana kami telah mendapat izin dari kementerian lingkungan di pemerintah federal," kata Menteri Perindustrian Orissa, Raghunath Mohanty, kepada IPS.
“Sekitar 608 hektar adalah tanah pemerintah. Kami hanya perlu mendapatkan 152 hektar lahan pribadi di mana sekitar 613 keluarga akan dipindahkan,” ujar Mohanty.
Sementara pemerintah memutuskan untuk sementara menghentikan pembebasan lahan karena mendapatkan protes, penduduk desa mengatakan mereka akan berjuang hingga nafas terakhir dan berjaga-jaga. Dari 8 Juni ke depan, lebih dari 400 mahasiswa ikut berdemonstrasi, bersama lebih dari 2.000 perempuan dan orangtua. Sekarang, para aktivis berencana untuk membuat kelas di garis depan, sehingga mahasiswa tetap bisa ikut protes dan tidak melewatkan studi mereka.
“Pemerintah menyebutnya program akuisisi lahan secara damai, sementara kebenarannya adalah keputusan berada di tangan pemerintah dan cetak-biru sedang dipersiapkan untuk masuk Govindpur secara paksa,” kata pemimpin PPSS, Prashant Paikray.
Para aktivis takut pemerintah akan mengulangi apa yang terjadi di Kalinganagar, daerah lain di kabupaten Jajpur, Orissa. Di sana, pada Januari 2006, masyarakat adat yang memprotes pembangunan pabrik baja oleh Tata Group, ikon India, dan ditembaki polisi, mengakibatkan 12 orang tewas.
“Mengapa pemerintah dan negara bagian ngotot terhadap apa yang disebut FDI terbesar, sedangkan kami, demi generasi mendatang, bisa tetap bahagia dan sejahtera dengan ekonomi kami yang dinamis, dari pan (sirih), mina (ikan), dan dhan (padi) tanpa ada proyek yang hanya menghancurkan segala sesuatu di sekitar kami?” tanya Abhay Sahoo, salah satu pemimpin gerakan protes.
“Ini adalah salah satu daerah di negara ini di mana Undang-Undang Hak Hutan (FRA) 2006 jelas telah dilanggar dan beberapa komite yang ditunjuk pemerintah bahkan menyokongnya,” kata Sahoo.
Awal tahun ini, Menteri Lingkungan India Jairam Ramesh memberi izin proyek POSCO dengan syarat-syarat tertentu. Namun sebuah panel yang dibentuk kementerian itu sendiri menyarankan Oktober lalu bahwa proyek tersebut melanggar peraturan tentang daerah pesisir dan UU hak hutan.
Panel beranggotan empat orang itu, dipimpin mantan menteri lingkungan India Meena Gupta, menyelidiki masalah itu dan memberikan pandangan mereka. Tapi mayoritas dari tiga anggota panel merekomendasikan pencabutan izin lingkungan yang diberikan kepada POSCO pada 2007.
Mayoritas panel mengatakan POSCO-India Pvt. Ltd belum mampu mengatasi semua masalah yang berkaitan dengan Peraturan Zona Pesisir, dan mengidentifikasi sejumlah penyimpangan dan pelanggaran serius, termasuk penyembunyian fakta.
Dalam sebuah pernyataan pers, POSCO mengatakan, “tidak pernah melanggar hukum atau prosedur untuk mendapatkan izin pemerintah yang dibutuhkan untuk Proyek tersebut.”
“Setelah lima tahun MOU (Nota Kesepakatan), kami belum bisa memulai operasi apapun, karena komitmen kami untuk memperoleh semua izin yang diperlukan sebelum memulai operasi,” kata POSCO.
Kendati POSCO tampaknya telah mengatasi rintangan perizinan lingkungan, di luar pandangan panel itu, untuk saat ini, hanya barikade manusia dan keteguhan baja warga desa yang mengubah arah POSCO.*
Translated by Basil Triharyanto
Edited by Budi Setiyono
Naskah ini dipublikasikan atas kerja sama Yayasan Pantau dan IPS Asia-Pasifik