22.08.2010 22:11:10 WIB
Oleh Kit Gillet
BEIJING (IPS) – PEMAHAMAN bahwa pekerja seks juga punya hak mungkin masih jauh di China. Tapi keputusan pemerintah agar polisi tak lagi mengarak pekerja seks di depan publik agar mereka malu menunjukkan perubahan sikap masyarakat.
Keputusan itu diumumkan Departemen Keamanan Publik pada 27 Juli. Ia menjadi sebuah perubahan besar, mengingat praktik itu sudah berlangsung lama di China.
Menampilkan persidangan dan mengarak para kontrarevolusioner adalah bagian dari Revolusi Kebudayaan pada akhir 1960-an dan awal 1970-an. Untuk sebagian besar, praktik mengarak pelaku kejahatan berakhir pada 1980-an, tapi untuk orang-orang yang memperdagangkan seks masih berlaku hingga saat ini.
"Ada beberapa orang setuju; saya hanya tak mengerti," kata He Weifang, profesor hukum yang vokal dari Universitas Peking di Beijing. "Syukurlah pemerintah tak melanjutkan praktik ini hanya untuk meladeni sebagian kecil orang."
"Mengarak mereka di jalan-jalan tak menyelesaikan apa-apa kecuali mempermalukan perempuan-perempuan ini, dan menghentikan keinginan mereka untuk kembali ke kehidupan normal sekalipun mereka ingin," ujarnya.
Nyatanya, serangan balik yang melawannya muncul beberapa tahun terakhir, setelah polisi membolehkan wartawan memotret para pekerja seks dan mempublikasikannya, atau mencantumkan nama dan mempermalukan mereka di depan publik.
Maka, ketika bulan Juli, dua pekerja seks ditangkap di selatan kota Dongguan dan diarak dengan bertelanjang kaki, diborgol, dan pinggang mereka terlilit tali, melintasi jalanan di siang bolong dan difoto, ini sudah keterlaluan bagi banyak orang China.
Ribuan pesan online berisi kecaman muncul, dan perwira polisi yang terlibat dihentikan selama sebulan.
"Mereka (para pekerja seks) juga manusia. Di mana rasa hormat? Bagaimana dengan HAM?" Seorang pengguna internet (netizen) menulis di sebuah forum online, tempat banyak orang China mengekspresikan pandangan mereka lebih bebas. Yang lain berpendapat: "Tak bisa diteruskan. Kita harus melegalkan industri seks atau pemerintah harus mencari pekerjaan lain untuk para pelacur."
Setelah insiden Dongguan itu Departemen Keamanan Publik menginstruksikan penghentian praktik itu, dan meminta polisi bertindak "rasional, tenang, dan dengan cara beradab."
Prostitusi adalah ilegal dan pelacur dewasa menghadapi denda hingga 5.000 yuan (sekira Rp 6,7 juta) dan hukuman penjara sampai 15 hari. Jika tertangkap lagi mereka bisa terkena dua tahun kerja paksa, kata Gao Fuguo, seorang pengacara HAM di Shandong, dalam sebuah wawancara. "Ketika di penjara mereka mendapatkan pelecehan. Saya juga mendengar bahwa terkadang mereka tak diizinkan mengenakan pakaian apapun di sana," ujar Gao.
Data statistik pekerja seks yang ditangkap setiap tahun tak pernah dipublikasikan. Media setempat melaporkan bahwa polisi menangkap 1.100 tersangka di Beijing pada Mei.
Namun larangan Juli dan respon masyarakat memperlebar ruang diskusi tentang bagaimana menangani industri seks, dengan beberapa seruan untuk menggunakan pendekatan sosial ketimbang pendekatan kriminal.
Seminggu setelah larangan itu diumumkan –dan mungkin karena dipicu semangat ini– beberapa perempuan di Dongguan turun ke jalan. Mereka meminta penonton menandatangani sebuah petisi yang menuntut perubahan UU antiprostitusi.
"Sebelumnya, saya tak berniat menuntut pengesahan. Saya hanya berharap bahwa di bawah kondisi negara saat ini, hak dan kepentingan saudari-saudari kita menerima perlindungan lebih besar," kata Ye Haiyan, ketua kelompok itu dan pendiri Chinese Women's Rights Workshop, kepada Global Voices Online.
"Tapi tindakan tegas tahun ini meningkat dan bikin saya putus asa," kata Ye, yang ditahan karena mengatur unjukrasa itu dan kemudian dibebaskan. "Setiap hari, ketika Anda membaca berita, Anda menemukan pekerja seks dikriminalkan di mana-mana di seluruh negeri. Ketika melihat kamera, mereka akan mendudukkan kepala atau menutupi wajah mereka saat mereka diarak keliling, dipertontonkan, dan dipermalukan di depan umum," ujarnya.
Suatu ketika pekerja seks dan klien mereka yang tertangkap menemukan nama mereka dipublikasikan. Ini terjadi di kota Wuhan pada bulan Juni, ketika polisi, setelah razia, memasang nama mereka di dinding luar kantor polisi.
Kemudian, salah seorang direktur biro keamanan publik setempat yang diidentifikasi koran People’s Daily sebagai “Mr Wei” bilang, "Kami rasa itu tak pantas mengekspos nama-nama pelacur dan kami meminta polisi tak langsung mempublikasikan informasi seperti nama."
Tapi dia tetap mempertahankannya karena tak ada yang ilegal tentang hal ini.
"Tentu saja ini ilegal," kata Gao. "Warga negara dilindungi hukum. Kami tak bisa memperlakukan tersangka seperti hewan; ini kemunduran. Ini menginjak-injak hak-hak dasar manusia."
"Ada banyak alasan kenapa perempuan menjadi pelacur: mereka miskin, mungkin harus membiayai anak-anak mereka di desa asal," lanjut Gao. "Singkatnya, mereka tak punya uang, jadi bagaimana mungkin mengarak orang-orang ini di depan publik bisa menyelesaikan akar masalah? Mereka masih tak memiliki uang setelah mereka dilepaskan, dan lebih buruk lagi, mereka mungkin kehilangan sebagian kehormatan terakhir mereka."
Sementara itu, perlahan para aktivis mengambil hati untuk mengubah opini publik supaya lebih kasihan, jika belum memiliki rasa hormat, hak-hak dasar pekerja seks.
Pada 2006, ketika lebih dari 100 pekerja seks dan klien mereka diarak di jalan-jalan kota Shenzhen selatan, banyak orang mencemooh mereka. Sebaliknya, publikasi foto dari arak-arakan pekerja seks pada Juli lalu di Dongguan memicu protes dari banyak orang China lewat pesan online.*
Translated by Imam Shofwan
Edited by Budi Setiyono
Naskah ini diterbitkan atas kerjasama Yayasan Pantau dan IPS
Foto: life.com