09.01.2010 16:22:32 WIB

Oleh SIGID WIDAGDO

Semenjak reformasi, perkembangan demokrasi memberi ruang besar terhadap hak sipil politik. Namun demikian, ketimpangan perkembangan demokasi ini dirasakan ketika melihat hak sosial ekonomi dan budaya.

Hal tersebut dinyatakan Andreas, Pimpinan Pusat Syarekat Hijau Indonesia, kepada beritamusi. Com, Sabtu (09/01/2009), pada saat Training of Trainer Blok Demokratik Politik di Wisma Olga, Palembang, yang dilaksakan oleh Demos dan Perserikatan OWA Indonesia.

Menurut Andreas, kebebasan berpendapat dan berdirinya partai-partai baru menjadi salah satu ukuran berjalannya demokrasi di Indonesia semenjak terjadinya reformasi. “Sementara gerakan pro demokrasi belum siap bertarung dan maish berada di pinggiran. Sehingga para elit politik masih didominasi oleh aktor-aktor yang terkait dengan rezim berkuasa terdahulu.”

Andreas juga mengakui gerakan pro demokrasi (Prodem) telah berupaya membuat kekuatan partai. Namun, lagi-lagi upaya pembatasan partai politik terjadi dengan mempersulit prasyarat pembentukan partai politik.

Karena itu gerakan Prodem, lanjut Andreas, menyadari belum mampu memunculkan agenda besar berasama. “Kita perlu platform bersama.”

Hal tersebut diperparah dengan watak partai politik yang masih sentralistik. Padahal menurut Andreas, setiap wilayah memiliki keragaman dengan permasalahaan yang berbeda. Karena itu, rakyat merasa tidak terwakili dalam kekuasaan politik. “Rakyat tidak bisa disalahkan, karena ada proses pembodohan yang terjadi,” tegasnya.

Andreas mencontohkan reclaiming yang dilakukan warga Desa Rengas yang sedang terjadi di Sumatera Selatan. Menurutnya, hal tersbut terkait dengan ketimpangan yang terjadi antara perkembangan hak sipil politik, dengan tidak representatifnya kekuasaan politik terhadap permasalahan hak sosial ekonomi masyarakat. “Sedangkan semngat reformasi meneriakkan; saatnya rakyat berkuasa.”

Untuk itu agenda Blok Politik Demokratik, lanjut Andreas, dimaksudkan membangaun kekuatan politik untuk melindungi demokratisasi berbasis Hak Asasi Manusia (HAM), termasuk hak sipil dan politik, sosial ekonomi dan budaya, dengan representasi politik dari bawah yang lebih demokratis.

Ade Indriani, Direktur Perserikatan OWA Indonesia, mengatakan, ada kebutuhan untuk mencari cara-cara politik baru yang kreatif dengan melibatkan banyak individu dan gerakan sipil untuk menjawab permasalahan tersebut.

“Pelibatan dan peningkatan partisipasi perempuan, yang perspektif dan kepentingannya selama ini diabaikan oleh gerakan politik juga menjadi kebutuhan untuk dilakukan dalam blok politik demokratik ini,” tegasnya.