18.02.2010 17:05:16 WIB

Oleh JONI OPUS

SERATUSAN petani yang tergabung dalam 4 kelompok, berasal dari Desa Prabu Menang Kecamatan Penukal Utara, Muaraenim, Sumsel, berunjukrasa ke Kantor Dinas Perkebunan Kabupaten Muaraenim, Kamis (18/02/2010). Massa yang dikoordinir Darmadi, Herman, Badaruddin, itu tiba di depan Dinas Perkebunan sekitar pukul 10 Wib, menggunakan 6 mobil.

Dalam orasinya, massa menuntut ganti rugi atas kesalahan kebijakan dari realisasi Program Revbun di desa itu. Seharusnya, sesuai dengan SK Bupati Muaraenim tanggal 22 Februari 2008, kelompok tani Desa Prabu Menang itu direkomendasikan untuk mendapatkan pinjaman kredit dari BRI Muaraenim. Namun, dalam pelaksanaannya dari disposisi Dinas Perkebunan Kabupaten Muaraenim, kelompok tani itu diarahkan ke BRI Prabumulih yang hingga kini belum dapat dicairkan.

Selain itu, massa juga mempertanyakan adanya kerugian masyarakat dalam bentuk uang yang diminta oleh oknum Dinas Perkebunan Kabupaten Muaraenim untuk biaya administrasi, biaya pembuatan surat keterangan tanah (SKT) atau copernot dan biaya pengukuran tanah hingga totalnya mencapai Rp. 1,3 juta per KK per hektar.

“Uang pinjamannya belum cair, tapi kita sudah rugi untuk upah tebas tebang kebun karet. Ada oknum Disbun yakni Pak RZ, yang meminta uang Rp300 ribu untuk biaya ukur tanah dan dijanjikan mendapatkan pinjaman Rp18 juta,” ungkap salah satu warga dalam aksi itu yang mengaku bernama Sudi (35), kepada wartawan.

Bastoni Kades Prabu Menang menceritakan sesuai SK Bupati tersebut, rekomendasi dari bupati mengarahkan agar Dinas Perkebunan Kabupaten Muaraenim mengusulkan pinjaman kredit ke BRI Muaraenim. Entah mengapa, kata dia, pihak Disbun mendisposisikan pencairannya ke BRI Prabumulih. Itulah yang menjadi awal tidak cairnya pinjaman dari 4 kelompok tani itu, sementara petani sendiri telah dimintai uang untuk mengurus pencairan masing-masing Rp.1,3 juta bahkan ada yang lebih.

“Kebun karet kami sudah ditebang, pihak Bank Prabumulih sendiri sudah dikonfirmasi katanya itu tanggungjawab Bank BRI Muaraenim karena bukan wilayahnya. Merasa tertipu inilah, warga demo bahkan mereka tidak lagi mau Revitalisasi Perkebunan namun masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani ini minta ganti rudi atas biaya yang telah dikeluarkan," katanya.

Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Muaraenim Ir Maryana ketika dikonfirmasi menjelaskan jika pihak perbankan masih memproses penncairan dana itu. Desa Prabu Menang sendiri, memang agak terlambat dari desa lainnya, dikarenakan keterlambatan mengurusi persyaratan administrasi yang diminta pihak bank.

“Administrasinya baru selesai sekitar bulan Oktober 2009 lalu, sementara syarat pinjaman dari perbankan harus ada sertifikat tanah atau SKT untuk sebagai jaminan perbankan dan kita baru saja mendapatkannya. Kita sudah menyampaikan permohonan perncairan ke pihak perbankan sendiri,” jelasnya.

Aksi massa itu sempat bersitegang dengan aparat gabungan kepolisian Polres Muaraenim, Polsek Penukal, dan Satpol PP karena massa mendesak masuk ke dalam kantor Dinas Perkebunan Kabupaten Muaraenim.

Setelah melakukan negosiasi, akhirnya Camat Penukal Utara Chaerul Saleh menyampaikan hasil musyawarah yang menerangkan jika beberapa pihak yakni ketua kelompok tani, pihak Disbun, dan Kades Prabu Menang, serta Camat Penukal Utara akan segera mempertanyakaan pencairan dana itu ke BRI Prabumulih.

Nantinya, bila setelah dikonfirmasi pihak bank tidak dapat mencairkan, maka pihak Disbun Kabupaten Muaraenim akan menarik pengajuan kredit itu dari BRI Prabumulih dan dialihkan ke Bank BRI Muaraenim. “Kita sudah dijanjikan kalau dialihkan ke Bank BRI Muaraenim akan segera cair sekitar bulan Juni 2010,” katanya.

Setelah, mendengar kepastian itu akhirnya membubarkan diri dan menunggu kerja dari utusan itu, bila tidak juga cair seperti waktu yang dijanjikan, massa berjanji akan melakuikan aksi massa yang lebih besar lag.