24.05.2011 20:29:34 WIB

Oleh Putra Kurusetra

BERBEDA di masa rezim Soeharto, lembaga swadaya masyarakat (LSM) saat ini jumlahnya sangat besar, tapi keberadaan mereka tidak lagi menjadi kelompok kritis terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Menariknya, LSM-LSM ini terdaftar di pemerintah dan mendapat dukungan dana, tapi tidak menjalankan fungsinya. Dampaknya keberadaan LSM tidak lagi dipercaya publik.

“Ada dua penyebab LSM mengalami penurunan kepercayaan dari publik. Pertama itu LSM yang hanya mencari dana bantuan dari pemerintah, tapi tidak menjalankan fungsinya sebagai LSM. Mereka ini memanfaatkan anggaran pemerintah teruntuk LSM atau lembaga nonprofit. Kedua, LSM-LSM yang kritis saat ini mengalami kriris keuangan, lantaran kesulitan mendapatkan dukungan dana dari pihak asing, sehingga programnya banyak yang tidak jalan,” kata praktisi LSM dan akademisi J.J. Polong dalam seminar mengenai peranan LSM yang diselenggarakan Majelis LSM Sumsel, Konsil LSM Indonesia, KPMM, dan The Ford Foundation, di Hotel Duta, Palembang, Selasa (24/05/2011).

“Yang hidup tidak berperan, sedangkan yang kritis mati suri. Kondisi ini harus diperbaiki,” lanjut Polong.

Caranya, antara lain membangun kerjasama antara LSM yang kritis dengan pemerintah. “Hal ini tidak gampang, sebab membutuhkan dialog yang panjang antara LSM dengan pemerintah. Satu-satunya cara yakni melakukan satu program bersama yang membuat keduanya saling mendukung,” ujar Polong.

Menurut informasi, saat ini sekitar 300-an LSM yang terdaftar di pemerintah Sumatera Selatan.

Sementara Lusi Herlina, Direktur Eksekutif Konsil LSM Indonesia, menilai selain adanya kesadaran bersama LSM untuk melakukan penguatan negara melalui langkah kerjasama, juga perlu dilakukan penguatan akutabilitas pada tubuh LSM yang serius bekerja untuk masyarakat sipil, sehingga pemerintah merasakan kehadiran LSM tersebut secara positif, dibandingkan melayani dan memfasilitasi LSM yang tidak bekerja secara baik.

“Jika kerjasama ini berjalan baik, maka akan terbangun pemerintahan dan masyarakat sipil yang transparan dan akutabilitas,” kata Lusi.

Hadir dalam seminar tersebut, seluruh anggota Majelis LSM Sumsel, perwakilan pemerintah, dan perwakilan badan usaha. Selain seminar juga digelar lokakarya yang menyusun agenda bersama antara LSM dan pemerintah.

Sejumlah isu yang akan diusung antara lain persoalan bantuan hukum, lingkungan hidup, akses informasi, perempuan dan anak, serta pemberdayaan ekonomi rakyat.