10.05.2011 20:19:38 WIB

Oleh Deddy Pranata *)

SEBAGIAN besar klub yang berlaga di Indonesia Super Liga masih menggantungkan nasibnya pada APBD. Memang ada beberapa sponsor yang berhasil diajak kerjasama oleh klub, tapi itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan selama satu musim kompetisi, yang rata-rata tiap klub di ISL membutuhkan minimal Rp20 miliar.

Pemasukan dari hasil penjualan tiket pun tidak berpengaruh secara signifikan pada kondisi keuangan klub. Hanya beberapa klub saja yang tidak bergantung pada APBD, seperti Semen Padang dan Arema Indonesia.

Namun kabar mengejutkan datang dari kota Malang, Arema Indonesia sebuah tim kebangaan Aremania dan warga Malang akan dilelang karena terlilit utang terkait gaji pemain. Padahal selama ini pengelolaan keuangan Arema yang tanpa APBD kerap menjadi parameter dan percontohan klub di Indonesia. Kasus pada Arema menjadi sebuah tanda besar, siapkan klub ISL bertahan tanpa APBD?

Sesuai PP no 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah dan Permendagri no 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Ditambah lagi hasil analisa sementara dari KPK bahwa APBD yang digelontorkan ke klub-klub di ISL rawan dijadikan lahan korupsi terbaru, perdebatan tentang APBD semakin marak dibahas.

Jika kita bicara tentang klub profesioanal, idealnya keuangan klub harus bisa mandiri dan bertahan meski tanpa APBD. Tapi istilah professional dalam dunia sepakbola nasional tampaknya mengalami penyempitan arti, klub bisa dikatakan professional jika sudah bisa menggaji pemain dan pelatih dengan nilai kontrak yang tidak kecil, padahal dana yang dipakai oleh klub berasal dari APBD yang notabene berasal dari pajak masyarakat.

Berkaca pada kasus Arema yang akan dilelang karena utang yang sudah tidak dapat terselesaikan, tampaknya klub sepakbola di Indonesia belum bisa sepenuhnya dikatakan professional karena dana hibah dari APBD masih merupakan solusi agar klub di Indonesia bisa bertahan.

Suksesi Kepala Daerah
Klub ISL yang masih menggantungkan hidup pada APBD mau tidak mau akan bergantung pada kebijakan kepala daerah masing-masing. Banyak klub ISL yang dana APBD-nya terlambat turun karena kebijakan kepala daerah, dan berimbas pada keterlambatan gaji pemain. Gaji pemain terlambat dibayar pun sudah menjadi berita yang biasa kita dengar, bahkan ada klub yang terlambat membayar gaji pemainnya sampai sembilan bulan. Sangat ironi ketika kita bicara profesionalisme tapi terkadang melupakan sisi humanisme. Namun di sisi lain, terlambatnya pencairan dana hibah APBD untuk klub sepakbola di Indonesia seakan menjadi dewa penyelamat dan alasan yang efektif yang bisa dipakai pengurus klub ketika terjadi keterlambatan gaji.

Lantaran bergantung pada sikap kepala daerahnya, maka proses pilkada dan suksesi di sebuah daerah akan sangat berpengaruh pada prestasi klub karena berimbas pada proses pengajuan dan pencairan dana hibah APBD. Prestasi klub akan sangat rentan apabila sedang dalam masa transisi kepemimpinan kepala daerah. Semua itu bisa terjadi karena faktor APBD yang notabene adalah kebijakan kepala daerah masing-masing.

Ketergantungan
Semua stake holder yang berperan dalam menentukan kebijakan ke depan dana APBD masih boleh atau tidak untuk klub sepakbola harus mempertimbangkan banyak aspek. Liga yang professional tanpa APBD merupakan impian awal menuju industri sepakbola modern, tapi banyak hal yang harus dipertimbangkan, mulai dari kesiapan klub secara financial, bagaimana menciptakan kondisi liga yang kondusif sehingga pihak sponsor besar tertarik untuk bekerjasama dan yang tak kalah penting ialah sisi humanisme.

Jika liga professional tanpa APBD benar-benar diterapkan, akan banyak klub yang masih bergantung pada APBD akan menyerah dan akan berimbas pada nasib banyak orang. Ada berapa banyak pegawai, pelatih, pemain serta keluarga yang akan merasakan langsung efek kebijakan liga sepakbola Indonesia tanpa APBD. Yang lebih ekstrim lagi, akan ada puluhan ribu supporter klub yang menangis karena tidak bisa lagi menyaksikan klub kesayangannya berlaga.

*) Ketua Singa Mania (Suporter Sriwijaya FC)