27.06.2011 09:32:29 WIB
Oleh Taufik Wijaya
Jurnalis dan pekerja seni
ADA dua hal yang menarik selama dua pekan ini, yang menjadi perhatian dan diskusi masyarakat di Sumatera Selatan. Pertama munculnya gagasan pengubahan nama provinsi Sumatera Selatan menjadi Sriwijaya dari sebuah diskusi mengenai Kerajaan Sriwijaya di Palembang. Kedua, gagasan pembuatan film tentang Dapunta Hyang, raja pendiri Kerajaan Sriwijaya.
Kedua gagasan tersebut, jelas sekali beranjak dari semangat atau spirit Kerajaan Sriwijaya. Sebuah spirit yang seharusnya dibangun dan ditanamkan di jiwa bangsa Indonesia buat melangkah ke depan, bukan hanya terkait dengan SEA Games XXVI, juga terkait dengan rencana lainnya.
Soal gagasan pembuatan film tentang Dapunta Hyang, yang akan disutradarai Hanung Bramantyo, saya nilai sebagai suatu hal yang disambut dengan baik. Bahkan, semasa budayawan Djohan Hanafiah masih hidup, gagasan ini beberapa kali dilemparkan atau disampaikannya.
Mungkin, yang perlu kita diskusikan lebih panjang mengenai gagasan penamaan provinsi Sumatera Selatan menjadi provinsi Sriwijaya.
Hampir dua tahun lalu, di jejaringan sosial facebook muncul grup dengan nama “Kita Dukung Perubahan Nama Provinsi Sumsel menjadi Provinsi Sriwijaya”. Grup ini dikelola oleh seorang facebookers bernama Aan Ariadin yang menetap di Palembang. Pada saat artikel ini ditulis anggota grup ini telah mencapai 3.354 facebookers.
Saat grup ini dibuka, saya bersama Aan serta budayawan Erwan Suryanegara terlibat dalam sebuah diskusi yang panjang soal gagasan perubahaan nama tersebut. Saya sendiri tidak sepakat dengan pengubahan nama tersebut. Ternyata diskusi di grup tersebut menjadi tema utama dalam sebuah laporan dari media online beritamusi.com. Terjadi silang pendapat, termasuk munculnya gagasan pengubahan nama provinsi Sumatera Selatan menjadi provinsi Palembang Darussalam.
Mengerdilkan Spirit Sriwijaya
KERAJAAN Sriwijaya itu merupakan kerajaan pertama yang menyatukan atau memiliki wilayah kekuasaan yang kemudian disebut Nusantara, yang akhirnya menjadi wilayah negara Indonesia saat ini. Bahkan bila wilayah Republik Indonesia berdasarkan wilayah kekuasaan Kerajaan Sriwijaya bukan wilayah kekuasaan Kolonial Belanda, maka Thailand, Malaysia, Singapura, Brunei, Filipina Selatan, serta beberapa kepulauan di Samudera Hindia menjadi wilayah negara Republik Indonesia.
Besarnya wilayah kekuasaan Kerajaan Sriwijaya ini bukan hanya meninggalkan nama. Juga meninggalkan berbagai bukti sejarah seperti candi, serta budayanya, sehingga tidaklah heran hampir di semua wilayah yang memiliki kebudayaan tua di Asia Tenggara mengklaim sebagai pusat Kerajaan Sriwijaya.
Kebesaran nama dan budaya Kerajaan Sriwijaya ini tentu saja menginspirasi sejumlah kerajaan atau penguasa selanjutnya, seperti Majapahit, Mataram, Demak, Tidore, Palembang, serta Republik Indonesia.
Dengan gambaran di atas, maka Kerajaan Sriwijaya yang hingga saat ini—berdasarkan bukti-bukti yang ada—berpusat di Palembang di masa awalnya, membuktikan menjadi milik semua suku-bangsa di Asia Tenggara. Dia bukan milik sekelompok masyarakat yang menetap di suatu wilayah di Asia Tenggara, seperti Sumatera Selatan ini.
Jadi, seandainya Sriwijaya dijadikan nama provinsi maka spiritnya menjadi lebih sempit. Dia tidak mengglobal. Sriwijaya terontologis secara sejarah maupun spiritnya.
Padahal, jika kita mau jujur, seharusnya nama Sriwijaya ini menjadi nama negara, yang menggantikan nama Republik Indonesia menjadi Republik Sriwijaya. Atau setidaknya menjadi penamaan suatu wilayah yang terdiri dari sejumlah negara, seperti nama Asia Tenggara yang berubah menjadi Uni Sriwijaya, seperti halnya Uni Eropa.
Hal ini berbeda jika nama Sriwijaya menjadi nama sebuah identitas di luar kekuatan politik atau pemerintahan, seperti nama klub sepakbola, media massa, toko buku, atau nama organisasi massa, termasuk rumah makan dan nama jalan. Sehingga nama itu hanya menjadi sebuah “penandaan” atas spirit Sriwijaya yang luas tersebut.
Jika nama Sriwijaya dijadikan nama dari kekuatan politik atau pemerintahan, tampaknya itu harus diperhitungkan lagi, diukur sematangnya, kecuali kita seperti Tiongkok dan Mesir, yang mana kedua negara tersebut terbentuk beranjak dari perjalanan sejarah bangsanya, sehingga Mesir menjadi Mesir dan Tiongkok menjadi Tiongkok.
Maafkan saya, bila saya mencurigai adanya kekuatan dari luar yang mendorong penggantian nama provinsi Sumatera Selatan menjadi provinsi Sriwijaya, yang merupakan upaya menghancurkan spirit Sriwijaya itu sendiri. Yakni spirit mempersatukan suku-bangsa di Nusantara, membangun masyarakat egaliter, serta semangat otonom dari setiap wilayah kekuasaannya.
Artinya, setelah Sriwijaya menjadi nama provinsi, maka spirit Sriwijaya itu berhenti atau terkotak menjadi milik suatu masyarakat kecil yang berada di selatan pulau Sumatera ini. Bukan menjadi milik semua suku-bangsa di Asia Tenggara.
Sebab hanya “Sriwijaya” yang mampu menahan laju dominasi budaya dari luar di wilayah Asia Tenggara, seperti kebudayaan Eropa, Amerika Serikat, Tiongkok, Arab, dan Jepang, yang selalu mengglobalkan dirinya.
Terus-terang, kondisi ini mungkin sama seperti ketika berbagai kebudayaan di masa kolonialisasi bangsa Eropa ke Amerika Latin, Australia, dan Asia, pada abad pertengahan hingga 20, dikotakan atau didorong menjadi milik sekelompok masyarakat, sementara kebudayaan yang mereka bawa menjadi milik bersama. [*]