14.02.2010 11:51:31 WIB

Oleh RINIZAH

WARTAWAN senior Palembang, Ismail Djalili, salah satu wartawan yang menetap di Palembang yang menerima Kartu Pers Nomor Satu dalam peringatan Hari Pers Nasional ke-64 beberapa waktu lalu di Palembang, mengatakan sampai saat ini pemerintah maupun masyarakat Indonesia belum dewasa menghadapi kritik yang disampaikan pers.

"Seharusnya di era demokrasi seperti sekarang ini, pejabat pemerintah maupun masyarakat harus dewasa menerima kritik dari pers. Mereka tidak begitu saja bereaksi atas kritik yang disampaikan pers, bahkan sampai dengan mengadukan pers ke proses hukum. Pers itu fungsinya menyampaikan, jika tidak ada sumber berita atau peristiwa tidak ada berita. Itu yang seharusnya dimengerti pejabat pemerintah dan masyarakat," kata Ismail Djalili, dalam sebuah perbincangan di rumahnya, Kampus, Palembang, Minggu (14/02/2010).

Jika pers tetap mendapat "tekanan" maka bangsa Indonesia ini tidak akan dewasa. "Demokrasi yang berkembang di Indonesia akan lama tumbuhnya. Indonesia pun tidak akan dewasa dalam menghadapi kebebasan," katanya.

Bila pejabat pemerintah atau masyarakat tidak mau dikritik oleh pers, caranya gampang, "Ya, jangan berbuat salah dan merugikan banyak orang. Kalau mereka berperilaku baik, justru pers akan memberitakan mereka secara baik-baik," ujarnya.

Memang saat ini penggunaan bahasa yang digunakan pers agak sulit diterima pejabat pemerintah maupun masyarakat. "Ya, memang ada baiknya pers dalam mengkritik menggunakan bahasa yang lebih halus. Kritik juga harus membedakan antara kepentingan publik dan privasi. Yang diperlukan kritik atas kepentingan publik. Tapi yang terpenting pers harus tetap mengkritik, sebab jika kritik mati maka matilah demokrasi di Indonesia," kata Ismail.