10.12.2010 23:53:30 WIB

Oleh Ranjit Devraj

NEW DELHI (IPS) – PEMILIK mobil SUV (Sports Utility Vehicles) dan mobil mewah di India, yang mendapat manfaat subsidi diesel yang dimaksudkan untuk membantu para petani, dalam waktu dekat harus membayar harga sebenarnya atas penggunaan bahan bakar mereka.

Setelah bertahun-tahun memperkenalkan kebijakan bahan bakar yang rasional, sejumlah kelompok hijau dan organisasi nonpemerintah (LSM) melihat harapan dari beberapa pernyataan Menteri Lingkungan India Jairam Ramesh mengenai perbedaan harga yang besar.

"Kami memperkenalkan subsidi (diesel) untuk tujuan ekonomi, tapi malah menyimpang sama sekali dari tujuan itu...," kata Ramesh bulan lalu, yang mengakronimkan SUV sebagai "kendaraan tak berguna secara sosial".

"Anda dapat membeli apa yang Anda inginkan; kami tidak dapat menentukan kendaraan apa yang dapat Anda beli. Tapi kami bisa merumuskan kebijakan fiskal yang menghambat penggunaan kendaraan berat, SUV, dan lainnya," kata Ramesh mengingatkan tentang apa yang dipersiapkan pemerintah untuk anggaran Maret 2011.

Ramesh tidak menguraikan secara detail. Tapi ketika pemerintah membebaskan harga bensin dari kontrol pemerintah pada 25 Juni, itu menunda deregulasi harga solar untuk masa mendatang, mengingat sifat sensitif bahan bakar itu yang dianggap sebagai kebutuhan pertanian terpenting.

Anumita Roychowdhury, direktur LSM terkemuka Centre for Science and Environment (CSE) mengatakan kepada IPS bahwa dia berharap pernyataan-pernyataan Ramesh diterjemahkan ke dalam "inisiatif kebijakan yang kuat untuk anggaran berikutnya."

Roy mengatakan, meski mengancam keamanan energi, lingkungan, dan kesehatan masyarakat, mobil SUV dan mobil-mobil besar kian populer di pasar mobil India; saat ini mencapai 36 persen dari angka penjualan mobil di negara ini. "Sangat mengganggu melihat industri mobil memacu produksi mobil diesel secara besar-besaran."

Studi International Council on Clean Transportation menunjukkan, peningkatan sebesar 10 persen dalam penjualan kendaraan besar, untuk keperluan armada, secara kasar bisa diartikan sebagai penurunan dua persen dalam penggunaan bahan bakar armada.

"Ini berarti tambahan 17.500 barel minyak akan dikonsumsi setiap tahun oleh setiap peningkatan sebesar 10 persen dalam penjualan kendaraan besar," kata Roychowdury, pakar bahan bakar mobil. "Tak alasan mengapa pemerintah harus menanggung beban dari apa yang pada dasarnya konsumsi mewah, dan kemudian ada pertimbangan kesehatan masyarakat dan lingkungan."

Kampanye CSE membuat Mahkamah Agung memerintahkan bis dan taksi yang pakai diesel di ibukota untuk berlaih ke bahan bakar gas pada 2001. Tapi “dieselisasi” pada mobil pribadi saat ini mengancam balik, kata Roychowdhury.

"Diesel yang tersedia di India kotor, dan data dari Eropa menunjukkan bahwa racun mobil diesel sepadan dengan bensin hanya bila dibakar dengan belerang yang mendekati nol, dan (mobil) dilengkapi dengan perangkap partikulat (particulate traps)," kata Roychowdhury.

Badan Riset Kanker Internasional, Organisasi Kesehatan Dunia, dan Badan PBB untuk Perlindungan Lingkungan mengklasifikasikan emisi diesel sebagai penyebab kanker potensial.

Meski diesel dianggap sebagai bahan bakar efisien dengan emisi karbon pemerangkap panas (heat-trapping) yang lebih rendah, saat ini sudah diakui bahwa jelaga karbon dari kendaraan diesel menyebabkan pemanasan global.

Brasil, sebuah negara yang sering dibanding-bandingkan dengan India, telah melarang mobil diesel sehingga mereka tak mengambil keuntungan dari pajak bahan bakar diesel yang lebih rendah. Di Denmark, mobil diesel dikenai pajak lebih tinggi untuk menutupi kerugiaan atas harga solar yang lebih rendah.

Untuk tujuan anggaran, pemerintah India bisa membiarkan harga pasar atas solar sebagaimana terjadi pada bensin pada bulan Juni, atau menerapkan pajak yang lebih tinggi atas penjualan mobil diesel –meski ini tentu saja akan ditentang oleh industri otomotif.

Pemerintah telah mengesampingkan mekanisme harga ganda untuk diesel karena ada biaya administrasi untuk memastikan subsidi diesel untuk petani tidak diselewengkan untuk penggunaan mobil.

"Idealnya, ada kebijakan untuk memungut pajak lebih tinggi pada kendaraan berbahan bakar diesel dan mobil diesel untuk mencegah penggunaan diesel berkualitas murah dan rendah pada mobil dan mendorong orang untuk mempertimbangkan pilihan alternatif yang lebih bersih seperti bahan bakar gas," ujar Roychowdhury.

Society of Indian Automobile Manufacturers (SIAM), badan tertinggi industri mobil yang mewakili 44 produsen kendaraan dan mesin terkemuka di India, lebih memilih harga pasar untuk diesel ketimbang pajak tambahan pada mobil berbahan bakar diesel jika ada perubahan kebijakan.

Kepada IPS, Wisnu Mathur, direktur jenderal SIAM, mengatakan bahwa "biaya modal pembuatan mobil diesel sangat tinggi, dan bahan bakar solar terkena pajak yang tinggi. Sebenarnya tak ada subsidi diesel"

Mathur juga menunjukkan bahwa sebagian besar SUV dijual di daerah pedesaan di mana penggunaannya dibenarkan. "Kami telah lama mendorong harga pasar atas bahan bakar dan rasionalisasi kebijakan harga bahan bakar."

Kementerian perminyakan India, yang memutuskan harga bahan bakar, enggan melakukan deregulasi harga solar, karena khawatir kenaikan harga pasar akan memiliki efek turunan pada harga barang-barang.

Pemerintah proliberalisasi di India berusaha melepaskan diri dari gambaran bahwa aturan-aturannya berpihak pada bisnis besar ketimbang kepentingan warga biasa.

"Apa yang kita prihatinkan, saat ini, adalah bahwa anggaran berikutnya memastikan bahwa tak ada perbedaan pajak antara harga solar dan bensin –seperti di China," kata Roychowdhury. "Seharusnya juga tak ada insentif bagi orang yang membeli SUV berbahan bakar diesel atau mobil mewah yang menambah polusi kota."*



Translated by Imam Shofwan
Edited by Budi Setiyono
Naskah ini diterbitkan atas kerjasama Yayasan Pantau dan IPS