31.01.2012 03:25:05 WIB

Oleh Marwaan Macan-Markar

BANGKOK (IPS) – HARI GURU 16 Januari merupakan peristiwa muram di provinsi selatan di Thailand yang lagi bergolak. Selama delapan tahun terakhir, 155 guru terbunuh dalam pemberontakan yang dilakukan gerilyawan Melayu-Muslim.

Namun, fakta suram ini –yang menempatkan negara Asia Tenggara ini berada di antara empat negara teratas di dunia dalam perkara “pembunuhan guru” dalam riset Perserikatan Bangsa-Bangsa– tak bikin takut guru sekolah negeri dari komunitas Melayu-Muslim, minoritas terbesar di negara yang didominasi pemeluk Buddha ini.

Menghadapi risiko nyawa, para guru ini memainkan peran penting dalam mendobrak jalur buntu: pendidikan dwibahasa di sekolah-sekolah negeri yang terletak di dusun-dusun terpencil di seluruh provinsi Pattani, Yala, dan Narathiwat, lokasi bagi komunitas Melayu-Muslim, di dekat perbatasan Thailand-Malaysia.

Pelajaran empat tahun penuh harapan ini, melibatkan sekira 300 murid sekolah dasar, menunjukkan bahwa murid Melayu-Muslim yang belajar materi dasar seperti matematika dan ilmu sosial dalam dialek Melayu mendapat nilai jauh lebih baik ketimbang murid yang dipaksa belajar dalam bahasa Thailand.

“Kemajuan ini lebih menakjubkan dari yang kami harapkan,” kata Kirk Person, direktur Summer Institute of Linguistics, suatu jaringan global berbasis di AS yang menggalakkan pengembangan bahasa etnis minoritas dan bekerjasama dengan Universitas Mahidol dalam upaya ini. “Cukup spekatakuler.”

Tergerak oleh kesuksesan itu, eksperimen diperluas ke lebih dari 15 sekolah negeri tahun ini, kata Person kepada IPS. “Juga dilakukan di desa-desa pelosok, dengan muridnya dari komunitas Melayu-Muslim serta guru bicara dan mengajar dengan dialek Melayu lokal.”

Upaya kecil dalam sistem pendidikan di bawah cengkeraman nasionalisme Thailand ini mendapat dukungan dari Pusat Administrasi Provinsi-provinsi Perbatasan di wilayah Selatan (SBPAC). Otoritas lokal paling kuat ini bertugas mencari solusi untuk menyelesaikan konflik antara pasukan pemerintah dan jaringan bayangan dari kelompok gerilyawan Melayu-Muslim.

“Kami ingin memiliki lebih banyak sekolah negeri yang memakai bahasa Melayu di kelas mereka,” ujar Piya Kijthaworn, wakil sekretaris jenderal SBPAC, dalam suatu wawancara. “Ini mungkin tak berkontribusi langsung untuk perdamaian, tapi akan membuat mayarakat lokal bisa mengekspresikan diri dan itu juga penting bagi identitas mereka.”

Sementara sikap terbuka ini disambut para guru Melayu-Muslim, di sisi lain, mereka tak terlalu optimis bahwa program ini mempercepat perubahan di 1.640 sekolah negeri di wilayah tersebut. Kurikulum yang sepenuhnya diarahkan Bangkok menegaskan bahasa Thai sebagai satu-satunya medium pengajaran.

“Pemerintah Thailand belum menerima penggunaan bahasa Melayu lokal sebagai bahasa fungsional bagi masyarakat di selatan, kendati ia adalah bahasa ibu mereka,” kata Abd Shakul Dina, asisten manajer Chariyathsuksa Foundation School. “Pemerintah perlu bersikap terbuka dengan pemakaian bahasa Melayu oleh penduduk lokal, karena ia bagian dari identitas.”

“Tempat untuk memulainya adalah sistem sekolah,” katanya kepada IPS. “Murid akan menjadi lebih baik bila mereka belajar ilmu pengetahuan, matematika, sosial, dan mata pelajaran lain dalam bahasa ibu. Nilai sekolah mereka terus rendah karena masalah itu.”

Pandangan itu sudah dilontarkan pada medio 2006 oleh seorang negarawan gaek Thailand. Pemerintah Thailand harus menjadikan Yawi –dialek Melayu untuk penduduk Muslim lokal– sebagai “bahasa resmi” di selatan, demikian temuan komisi rekonsiliasi nasional, ditetapkan pemerintah, yang dipimpin mantan perdana menteri Anand Panyarachun.

Rekomendasi itu dibungkam Prem Tinsulanonda, mantan kepala angkatan darat yang memimpin sebuah dewan penasihat kerajaan Thailand. “Ini adalah negara Thailand dan bahasanya juga Thailand… Kita harus bangga sebagai bangsa Thai dan bahasa Thai adalah satu-satunya bahasa nasional,” kata Prem.

Penolakan terhadap identitas kultural dan bahasa minoritas Melayu-Muslim di ruang publik adalah akar dari konflik. Imbasnya, sekolah negeri terseret dalam pusaran sengketa etnis.

Sebagaimana periode 1960-an dan 1970-an, sekolah-sekolah negeri menjadi sasaran para gerilyawan. Sekolah dianggap sebagai alat untuk kebijakan asimilasi Thailand yang memaksa Melayu-Muslim untuk memakai nama Thai dan belajar bahasa Thai.

Konflik berakar dari aneksasi tiga provinsi selatan pada 1902 oleh Siam, yang sekarang dikenal dengan nama Thailand. Provinsi-provinsi ini, hingga aneksasi, merupakan bagian dari kerajaan Pattani yang Melayu-Muslim, kini dikenal Malaysia.

Siklus kekerasan mutakhir meledak sejak Januari 2004, menewaskan lebih dari 5.200 jiwa dan melukai sekira 10.000 orang, termasuk kiai, guru, birokrat, dan tokoh-tokoh masyarakat. Kendati biksu, tentara, dan polisi juga jadi sasaran, mayoritas korban adalah Muslim.

Pasukan militer Thai bertanggung-jawab untuk sederet pelanggaran HAM, dari penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan, pembunuhan di luar pengadilan, hingga kematian dalam tahanan militer terhadap 78 anak muda dan kaum pria Melayu-Muslim.

Pemberontakan belum sepenuhnya berakhir dan memaksa pemerintah untuk mendengarkan tuntutan Melayu-Muslim.

“Eskalasi konflik telah membuka ruang bagi isu-isu kultural untuk dipertimbangkan pemerintahan Thai,” ujar Rungrawee Chalermsripinyorat, analis Thailand untuk International Crisis Group, kelompok pemikiran berbasis di Brussel. “Pendidikan dwibahasa di sekolah-sekolah negeri tak akan mungkin dilaksanakan di masa lalu.”*

Translated by Fahri Salam
Edited by Budi Setiyono
Naskah ini dipublikasikan atas kerjasama Yayasan Pantau dan IPS Asia-Pasifik