30.11.2010 18:41:40 WIB
Oleh Danilo Valladares
GUATEMALA CITY (IPS) – PERPANJANGAN kontrak pengeboran minyak selama 15 tahun di Taman Nasional Laguna del Tigre di Guatemala, salah satu lahan basah terpenting di Amerika Tengah, memicu perlawanan hukum terhadap keputusan pemerintah itu. Pertempuran itu dilancarkan aktivis, akademisi, dan bahkan lembaga pemerintah.??
Mereka mengajukan gugatan hukum melawan pemerintah Guatemala, dengan tuduhan memperkenankan sebuah perusahaan minyak yang melanggar Perjanjian Perdagangan Bebas 2004 yang ditandatangani Amerika Serikat, Amerika Tengah, dan Republik Dominika, ujar Rafael Maldonado dari Non-governmental Legal, Environmental and Social Action Centre (CALAS).
Sementara itu, "setidaknya ada tiga tuntutan banding di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yang diajukan oleh berbagai kelompok, yang kami harap diputuskan dengan baik sehingga pengeboran minyak dihentikan," kata Maldonado. Eksploitasi minyak dimulai pada 1985 di taman nasional itu, yang terletak di bagian utara (provinsi) Petén.??
Taman Nasional Laguna del Tigre, seluas 338.000 hektar, salah satu "zona inti" terbesar di Maya Biosphere Reserve, adalah rumah bagi sejumlah spesies, seperti burung scarlet macaw (Ara macao), jaguar (Panthera onca), dan buaya Morelet (Crocodylus moreletii), serta situs arkeologi El Perú dan El Tesoro.
Karena luas dan kekayaan alamnya, taman nasional itu termasuk dalam daftar lahan basah penting internasional, ditetapkan oleh Konvensi Ramsar, yang mulai berlaku pada 1975.??
Meski ia memiliki status internasional, pada 22 Juli, Presiden Guatemala Álvaro Colom (dari partai sosial-demokratik National Unity of Hope) dan kabinetnya memperpanjang kontrak minyak dari Perenco Anglo-Perancis Guatemala Limited, yang akan berakhir 12 Agustus, untuk ladang minyak Xan yang terletak di Laguna del Tigre.??
Presiden Colom mengabaikan proposal anggota parlemen Jerman, yang menawarkan pembayaran ganti-rugi kepada pemerintah Guatemala dari berbagai mitra untuk menghentikan pengeboran minyak di kawasan yang dilindungi.??
Sementara itu, dalam kasus Ekuador, pemerintah Jerman menarik janjinya untuk memberikan kontribusi sebesar 60 juta dolar per tahun selama 13 tahun untuk sebuah perwalian bagi pengembangan inisiatif Yasuní-ITT, yang juga dimaksudkan mengganti kerugian Quito untuk menghentikan ekstraksi 847 juta barel dari cadangan minyak buminya.??
Perpanjangan kontrak itu, yang jika tak dijungkirbalikkan di pengadilan akan berakhir 13 Agustus 2025, tak mendapat persetujuan Departemen Lingkungan, Dalam Negeri atau Kebudayaan Guatemala, yang melihatnya telah merugikan kepentingan nasional –dan menimbulkan serangkaian tuntutan hukum lainnya. ??
"Sejumlah peraturan hukum dilanggar: hukum mengenai kawasan lindung, hukum mengenai bahanbakar fosil, dan hukum yang menyatakan Maya Biosphere sebagai kawasan dilindungi," kata Maldonado.??
Dia mengatakan, ada cukup alasan untuk menyatakan perpanjangan kontrak itu inkonstitusional. "Kami memiliki lima gugatan hukum yang dapat diajukan dalam berbagai cara untuk menghentikan pengeboran," katanya.??
Sejauh ini, Mahkamah Konstitusi menolak setidaknya empat gugatan melawan perpanjangan kontrak itu, yang diajukan publik: Universitas San Carlos, anggota parlemen oposisi Anibal García, CALAS, dan lembaga pemerintah National Council for Protected Areas (CONAP).
Rodolfo Rorhmoser, perwakilan CONAP, mengatakan kepada wartawan bahwa lembaganya mengajukan gugatan hukum terhadap perpanjangan kontrak perusahaan Perenco karena tak hanya melanggar hukum Guatemala tapi juga hukum internasional, seperti Konvensi Ramsar mengenai Lahan Basah dan Perjanjian Perdagangan Bebas kawasan itu dengan AS?dan Republik Dominika.??
"Guatemala bisa menghadapi hukuman sangat berat atas kerusakan yang disebabkan kegagalan melindungi sumberdaya alamnya," katanya.??
Rorhmoser berharap Mahkamah Konstitusi "mempertimbangkan kembali" putusannya, jika tidak kasus ini akan dibawa ke Komisi HAM Inter-Amerika yang bermarkas di Washington DC. ??
Miriam Monterroso dari lembaga nonpemerintah Association for the Rescue and Conservation of Wildlife (ARCAS), mengatakan dalam sebuah wawancara bahwa dia setuju perpanjangan kontrak pengeboran minyak itu ilegal. ??
Dia juga mengkritik Mahkamah Konstitusi atas penolakannya terhadap gugatan hukum itu "dengan argumen sembrono, tak mempertimbangkan masalah itu lebih dalam dan ancamannya bagi taman alam," juga ancaman pembalakan liar, perdagangan satwa, dan pelanggaran HAM.
Ramuan lain dalam kontroversi itu adalah Sergio Véliz, mantan kepala CONAP, yang menuduh adanya perubahan tata laksana Taman Nasional Laguna del Tigre 2007-2011 agar pengeboran minyak tak muncul sebagai ancaman kawasan itu.
Tapi para ahli dan aktivis berpendapat, bahaya yang diciptakan industri ekstraktif adalah nyata.??
Francisco Castañeda dari Centre for Conservation Studies di Universitas San Carlos, menekankan ancaman tanpa henti dari tumpahan minyak, yang bisa mempengaruhi sekira 300 bentuk permukaan air (bodies of water) yang saling terhubung.??
Lebih lanjut, katanya, "ada laporan penurunan jumlah burung, yang dikaitkan dengan cerobong asap di mana mereka membakar gas minyak bumi, dan para peneliti AS telah melaporkan kerusakan rantai makanan ikan di dekat lokasi pengeboran minyak."??
"Ini bukan sesuatu yang baik buat negeri ini," kata Castañeda, karena keuntungan dari minyak "bukan diperoleh melalui pariwisata, perikanan, dan kegiatan lain yang ditawarkan taman itu."
Ladang minyak Xan memproduksi 4,5 juta barel minyak mentah pada 2009, lebih dari 90 persen total produksi minyak bumi Guatemala, yang menurut data pemerintah memberikan pendapatan dan royati sekitar 66,6 juta dolar. ?
Royalti industri minyak bisa mencapai 500 juta dolar selama 15 tahun dari perpanjangan kontrak itu, sementara pelestarian Laguna del Tigre bisa menghasilkan 700 juta dolar dalam periode yang sama, tulis sebuah studi Institut Pertanian, Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup di Universitas Rafael Landívar yang dijalankan Jesuit.
Perhitungan itu didasarkan pada pendapatan yang dihasilkan melalui pertanian, pariwisata, transportasi, makanan, keanekaragaman hayati, sumberdaya air, dan kredit karbon.*
* Naskah ini merupakan bagian dari seri feature mengenai keanekaragaman hayati oleh Inter Press Service (IPS), CGIAR/Biodiversity International, International Federation of Environmental Journalists (IFEJ), dan United Nations Environment Programme/Convention on Biological Diversity (UNEP/CBD) –semuanya anggota Alliance of Communicators for Sustainable Development (www.complusalliance.org).
Translated by Basilius Triharyanto
Editted by Budi Setiyono
Naskah ini dipublikasikan atas kerja sama IPS dan Yayasan Pantau.
Foto: worldlandtrust.org