27.07.2010 21:47:17 WIB
Oleh MARWAAN MACAN-MARKAR
NARATHIWAT (IPS) – DIA lebih dikenal karena masakan, keramahan, dan kelembutan bicaranya di wilayah selatan yang terkoyak oleh pemberontakan. Tapi sekarang, Nima Kaseng, berusia 52 tahun, menggalang peran publik yang lebih besar –sebagai pejuang keadilan. ?
?
Ini perjuangan pribadi bagi ibu tujuh anak dari Rueso, sebuah kabupaten di tengah perbukitan dan perkebunan karet lebat di provinsi Narathiwat, Thailand. Rueso berada di dekat perbatasan Malaysia-Thailand, tempat jaringan gerilyawan bayangan Muslim-Melayu aktif. ??
Hari-hari Nima di pengadilan, yang belum dia alami sebelumnya, pada awal September akan jadi langkah terakhir perjalanannya yang dimulai lebih dari dua tahun lalu. Pada 21 Maret 2008, dia mendapat kabar bahwa suaminya, Yapa Kaseng, imam Masjid Kortor di Rueso, ditemukan tewas dalam tahanan militer. ??
Dua hari sebelumnya, imam shalat berusia 56 tahun itu ditangkap pasukan yang tergabung dalam Satuan Tugas 39 Narathiwat karena diduga punya kaitan dengan pemberontakan. Pihak militer menghadirkan Yapa pada konferensi pers segera setelah penangkapannya, menuduhnya jadi mata-mata para militan. ??
Nima dan salah seorang putrinya melihat sekilas Yapa di kamp militer pada 20 Maret. Tapi itu kali terakhir mereka melihatnya dalam kondisi hidup.??
Sebuah pemeriksaan atas kematian imam itu menunjukkan, pada Desember 2008 , dia menjadi korban penyiksaan. Pengadilan Narathiwat memutuskan bahwa otopsi menemukan bukti memar dan luka-luka di tubuh Yapa, tulang rusuknya patah, dan paru-paru kanannya bocor.
Tapi sejak itu, pencarian keadilan –untuk memastikan lima prajurit dan seorang perwira polisi yang diduga berperan dalam pembunuhan Imam– bergerak lambat.??
Ketimbang menunggu, Nima memilih jalur lain dan mengajukan tuntutan pidana terhadap Mayor Wicha Phuthong, Kapten Sirikhet Wanichbamrung, Sersan Mayor Rerngnarong Buangam, Sersan Narongrit Harnwet, Sersan Bandit Thinsook, dan Kolonel Polisi Thanongsak Wangsupha. ??
Sidang pendahuluan atas kasus ini di pengadilan propinsi Narathiwat ditetapkan pada 2 September. Ini menjadi kali pertama sejak pemberontakan meletus lebih dari enam tahun lalu bahwa keluarga yang menjadi korban negara bisa menggunakan jalur hukum terkait pelanggaran HAM yang dilakukan pasukan pemerintah. ??
"Saya melakukan ini karena saya ingin keadilan," kata Nima kepada IPS melalui seorang penerjemah. "Para pelaku harus dihukum sehingga orang lain tak akan mengulanginya." ??
Perjalanan Nima untuk mendapatkan keadilan telah menempatkan para pejabat pemerintah dan militer pada sudut canggung, mengingat kampanye kehumasan yang dilakukan oleh pemerintah Thailand selama bertahun-tahun lalu untuk mengambil hati dan pikiran warga Melayu-Muslim.
"Saya bisa meyakinkan Anda bahwa keadilan akan ditegakkan," kata Gubernur Narathiwat Thanon Vejkornkanon kepada IPS. "Para pelaku, tak peduli pejabat pemerintah, polisi atau militer, akan dihadapkan di pengadilan." ??
Bagi komandan baru Satuan Tugas 39, tugas meraih kepercayaan dari penduduk lokal menjadi sulit setelah pembunuhan imam masjid itu. "Kami harus membangun kepercayaan kembali," kata Letkol Jakkrit Srinon, perwira tiga kepala unit militer yang mengontrol keamanan di Rueso sejak Yapa meninggal dunia dalam tahanan militer. "Kami sekarang memiliki standar HAM yang musti dipenuhi dan kami bisa belajar dari kasus ini." ??
Tapi kematian lain dalam tahanan militer –yang pertama sejak tewasnya Yapa– menunjukkan bahwa respek tentara terhadap HAM para tersangka yang ditahan tak diikuti provinsi-provinsi yang dilanda pemberontakan di Thailand.
Korban terakhir adalah Sulaiman Naesa, seorang buruh bangunan berusia 25 tahun, yang menurut militer gantung diri di kamarnya di pusat interogasi di sebuah kamp militer di selatan provinsi Pattani. Kematiannya pada 30 Mei tahun ini terjadi setelah tujuh hari Sulaiman ditahan. ??
Tapi dokumen-dokumen yang ditunjukkan kepada IPS oleh kelompok-kelompok HAM bertentangan dengan versi resmi mengenai kematian Sulaiman, bahwa dia bunuh diri dengan handuk diikatkan di lehernya. Tubuh Sulaiman menampakkan "tanda-tanda penyiksaan”, ada "luka berdarah dua di punggung" dan "dua lecet ditemukan di lehernya," tulis sebuah dokumen. ??
Siklus kekerasan sejak Januari 2004 menyebabkan lebih dari 4.100 orang tewas dalam bentrokan antara pasukan Thailand dan militan bersenjata di provinsi Yala, Pattani, dan Narathiwat, tempat umat Melayu-Muslim yang merupakan minoritas terbesar di negara dominan Buddha di Thailand. ??
Konflik itu sudah mengakar dalam sejarah, sejak Siam, lalu dikenal dengan nama Thailand, menganeksasi tiga provinsi selatan pada 1902. Sampai saat itu, mereka menjadi bagian dari kerajaan Melayu-Muslim: Pattani. ??
Melayu-Muslim, sejak aneksasi itu, mengeluhkan marjinalisasi budaya, bahasa, dan ekonomi, yang membangkitkan perjuangan separatis pada 1970-an. ??
Upaya militer untuk memadamkan kekerasan mendatangkan kritikan dari kelompok-kelompok HAM. Mereka mengkhawatirkan penanganan para tersangka Melayu-Muslim dalam tahanan, yang terburuk menyebabkan kematian 78 pembangkang Muslim pada akhir 2004. Mereka mati lemas setelah dimasukkan dalam truk-truk militer seperti kayu gelondongan dan berdesak-desakan selama berjam-di ke sebuah kamp militer. ??
Saat ini, sekitar 450 lelaki Melayu-Muslim mendekam di penjara-penjara di selatan atas tuduhan "terorisme", di luar lebih dari 4.000 yang telah diinterogasi, ditahan, dan kemudian dilepas sejak pertempuran itu dimulai enam setengah tahun lalu. ??
Ada ketimpangan dalam kebijakan pemerintah di selatan, kata Pornpen Khonkachonkieat, direktur Cross Cultural Foundation, sebuah kelompok HAM lokal. "Ada banyak kekuatan di bawah hukum darurat yang menekan orang, tapi tak cukup bantuan bagi proses yang sesuai untuk membantu para tahanan."*
Translated by Imam Shofwan?
Edited by Budi Setiyono?
Naskah ini diterbitkan atas kerjasama Yayasan Pantau dan IPS
Foto: www.armybase.us