02.11.2010 21:08:02 WIB
Oleh Thalif Deen
PBB (IPS) – KETIKA sekali waktu seorang delegasi AS berkonfrontasi dengan diplomat China tentang dukungan tak kenal kompromi Beijing kepada Pakistan, otoritas China dilaporkan menanggapinya dengan ucapan sarkatis bernada keras: “Pakistan adalah Israel kami.”
Dukungan tanpa henti dan perlindungan China kepada beberapa sekutunya, termasuk Korea Utara, Burma, Zimbabwe, dan Sudan tak berbeda dengan kebijakan AS dan Barat merangkul Israel; tak peduli benar atau salah.
Saat China berjuang melawan negara-negara Barat atas nilai tukar mata uang, tarif impor, dan klaim teritorial di Laut China Selatan, Beijing juga melobi mati-matian untuk mencegah usulan yang dilontarkan Barat tentang Komisi Penyelidik perihal dugaan kejahatan perang yang dilakukan junta militer di Burma (dikenal juga Myanmar).
”Komisi semacam ini seharusnya tak dilihat sebagai upaya menghukum negara itu, tapi mencegah impunitas dan membantu mencegah kejahatan lebih lanjut,” kata Pelapor Khusus PBB di Myanmar, Tomas Ojea Quintana.
Tapi China, yang pada 2007 menggunakan hak vetonya, bersama Rusia, untuk mencegah sanksi Dewan Keamanan terhadap Burma, belum menunjukkan kesediaan untuk mendukung usulan itu –bahkan untuk sebuah komisi kecil.
”Jelas,” kata seorang diplomat Asia, ”China berusaha menegaskan kembali kekuasaan politiknya di PBB sebagai penyeimbang sikap defensifnya atas isu mata uang dan perdagangan.”
The New York Times menulis Selasa lalu bahwa pemerintahan AS tengah menghadapi “hubungan konfrontasi” atas sikap tegas China dan berusaha merespon “gelombang doktrin China” dengan memperkuat hubungan Washington dengan Jepang dan Korea Selatan.
Presiden AS Barack Obama berencana melakukan kunjungan ke empat negara Asia bulan depan –Jepang, Indonesia, India, dan Korea Selatan– sementara melintasi China.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon, yang membutuhkan dukungan China di Dewan Keamanan jika dia memutuskan mencalonkan lagi untuk kali kedua tahun depan, kini melakukan kunjungan kali keempat ke China, sesudah mengujungi negara itu pada Mei dan Juli 2008 serta Juli 2009.
Dalam beberapa bulan terakhir, China mencegah resolusi Dewan Keamanan terhadap Korea Utara atas tenggelamnya sebuah kapal Korea Selatan dan berusaha menekan laporan PBB yang menuduh penggunaan peluru buatan China dalam serangan terhadap pasukan perdamaian PBB di Darfur, Sudan.
”China mengharapkan nilai dengan mempromosikan citranya sebagai anggota Dewan Keamanan yang membela hak-hak negara berkembang, dan China mengharapkan nilai atas ketergantungan PBB untuk melawan kekuasaan AS,” kata Linda Jakobson, direktur program China dan Keamanan Global di Institut Riset Perdamaian Internasional Stockholm (SIPRI).
Jakobson, pakar dalam negeri China di SIPRI, menekankan bahwa Beijing juga mengharapkan nilai dengan keikutsertaan dalam operasi-operasi penjaga perdamaian PBB “karena meningkatkan citra China sebagai sebuah kekuatan yang memiliki tanggungjawab tapi juga memberikan pengalaman militer China.”
Namun, China mengalah pada tekanan AS dan Barat dengan mendukung empat resolusi Dewan Keamanan yang menjatuhkan sanksi terhadap Iran, salah satu sekutu setia Beijing di bidang politik, ekonomi, dan militer.
Keempat sanksi itu ditujukan terutama pada program nuklir Iran, yang mulai berlaku Juni tahun ini.
Membenarkan dukungan negaranya atas resolusi itu, Duta Besar China untuk PBB Li Baodong mengatakan Beijing ingin memastikan bahwa sanksi itu tak berdampak pada rakyat Iran atau perdagangan luar negeri.
Jakobson berkata kepada IPS bahwa China setuju sanksi-sanksi itu setelah melalui banyak pertimbangan dan dengan syarat bahwa sektor energi dikecualikan.
”Ini dapat dibaca sebagai solusi kompromi di pihak China,” katanya. ”Mengesampingkan sektor energi sangatlah penting.”
Jakobson juga menekankan China ingin melindungi investasi perusahaan-perusahaan energi China yang sudah berjalan di Iran atau sedang dalam proses negosiasi, dan China ingin memastikan bahwa rencana strategis jangka panjangnya mengenai keamanan energi tak terancam.
Dalam sebuah makalah terperinci mengenai kebijakan yang dirilis bulan lalu, berjudul “Aktor Kebijakan Luar Negeri yang Baru di China”, SIPRI menyebutkan bahwa kekuasaan yang meningkat dari perusahaan-perusahaan energi milik negara berpengaruh besar dalam mengambil pertimbangan atas kebijakan luar negeri China.
Jakobson, yang menulis makalah itu beserat Dean Knox, mengatakan ini adalah salah satu contoh perubahan itu, sekalipun ada aktor-aktor kebijakan luar negeri lainnya yang mungkin cenderung menolak dukungan China terhadap resolusi itu.
Di sisi lain, ujarnya, ada kemungkinan aktor-aktor yang membela dukungan China atas resolusi itu beralasan bahwa China tak mendukung proliferasi dan tak ingin melihat Iran memiliki senjata nuklir.
”Jika China tak mendukung resolusi, itu akan memperburuk citra China dan merusak upaya China untuk menunjukkan diri sebagai kekuatan global yang bertanggungjawab,” ujar Jakobson.
Dia bilang China punya kepentingan besar di PBB dan ingin peran PBB diperkuat – betapapun Beijing bersikap hati-hati terhadap usulan-usulan yang ingin memperluas keanggotaan Dewan Keamanan dan/atau memberikan kekuasaan kepada anggota-anggota lain ketimbang lima anggota tetap saat ini: AS, Inggris, Prancis, Rusia, dan China.
Laporan SIPRI berpendapat, aktor-aktor di luar struktur kekuatan tradisonal kian mempengaruhi kebijakan luar negeri China.
Aktor-aktor baru yang berpengaruh di pinggiran, termasuk perusahaan milik negara, khususnya perusahaan energi karena jangkauan internasionalnya yang luas, mempengaruhi hubungan bilateral China dan diplomasi pada umumnya.
Aktor lainnya meliputi pemerintah daerah, terutama provinsi-provinsi di perbatasan dan pantai, yang ingin menarik lebih banyak keuntungan dari perdagangan dan dan investasi asing.
Pada saat bersamaan, tumbuh pula kepentingan para peneliti, yang berperan sebagai penasihat bagi para pejabat dan media, serta para pengguna internet (netizens), yang merupakan kelompok penekan baru yang suatu saat perlu diperhitungkan para pemimpin China, paling tidak selama krisis internasional.
Temuan itu juga menekankan terpecah-pecahnya kewenangan dalam perumusan kebijakan luar negeri China.
Diversifikasi di luar aparatur pembuat keputusan pemerintah China –bersama perubahan di dalamnya– menunjukkan bahwa pihak asing tak bisa lagi berharap untuk hanya berurusan dengan lembaga pemerintah atau organ partai. Mereka juga harus memperhitungkan aktor-aktor lain yang memilki saham dan suara dalam proses pengambilan keputusan.*
Translated by Fahri Salam
Edited by Budi Setiyono
Naskah ini diterbitkan atas kerjasama Yayasan Pantau dan IPS