03.01.2011 17:35:35 WIB

Oleh Ángel Paez??

LIMA, PERU (IPS) – SATU dasawarsa setelah perang kontrapemberontakan yang berlangsung selama 20 tahun secara resmi dinyatakan berakhir, militer memecah kebisuan: membuat versi sendiri tentang peristiwa itu. ??

Mereka menerbitkan laporan berjudul "In Honour of the Truth", berdasarkan laporan para perwira yang terlibat dalam misi pertempuran. Laporan ini bertentangan dengan temuan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (CVR), yang menerbitkan laporan panjang tentang konflik bersenjata 1980-2000 pada 2003, berdasarkan terutama kesaksian korban dan keluarga korban. ??

Menurut CVR, hampir 70.000 orang, terutama petani adat, dibunuh atau dihilangkan-paksa, menjadi korban gerilyawan Maoist Shining Path atau pasukan keamanan negara.

"Kami hanya menyodorkan catatan kami atas peristiwa itu dan fakta, yang dijelaskan dalam laporan-laporan perang," kata Jenderal Otto Guibovich, yang menjadi panglima militer hingga minggu pertama Desember, dan memerintahkan penyusunan laporan itu pada 2009.

"Untuk menulis sejarah konflik, siapapun harus melihat laporan perang, karena di sanalah sejarah dicatat," ujarnya kepada IPS. ??

"Ini laporan sangat profesional yang mencerminkan versi para perwira yang ambil bagian dalam perang maupun anggota pasukan reguler yang menceritakan pengalaman mereka dalam kisah yang tak dikenal dalam konflik bersenjata itu," kata Guibovich. ??

"Kami tak mengada-ada atau mengubah apapun. Semua dalam laporan itu telah dibuktikan. Ini sebuah kontribusi untuk menemukan kebenaran." ??

Menurut laporan militer, yang secara resmi disajikan akhir November lalu, pembantaian warga sipil yang dilakukan anggota-anggota militer adalah tindakan individu, bukan bagian dari doktrin militer. Sebab, buku pedoman kontrapemberontakan tak menyarankan untuk memusnahkan seluruh penduduk tapi memenangi hati dan pikiran mereka. ??

"Pelanggaran HAM yang sayangnya terjadi selama perang bukan praktik sistematis, dan bukan pula perintah atau arahan komandan tentara Peru, tapi mutlak keputusan dan tindakan individu," tulis laporan itu. ??

Pengacara HAM Karim Ninaquispe dari asosiasi HAM Runamasinchiqpaq (ADEHR), yang mewakili keluarga korban pembantaian di desa dataran tinggi Accomarca –salah satu pembunuhan massal terburuk selama perang– mengatakan bahwa klaim itu setengah-benar, karena tak seorang pun memerintahkan secara tertulis pembantaian warga sipil dalam sebuah perang.

"Laporan itu mengumpulkan informasi dengan cara bias yang tak selalu mencerminkan kebenaran," katanya. "Dalam investigasi soal kejahatan ini, seperti terjadi di Accomarca, kemungkinan menemukan perintah tertulis untuk membunuh atau menghilangkan-paksa orang sangatlah kecil.”??

"Militer tak membeberkan pernyataan Telmo Hurtado, yang secara pribadi memimpin pembantaian (dari 69 warga desa, terutama perempuan dan anak-anak) di Accomarca, yang melibatkan komandan tinggi militer dan membuktikan tindakan itu (Hurtado) bukan “ekses” perang, seperti yang coba mereka gambarkan," kata Ninaquispe. ??

Pernyataan kontroversial lainnya dalam "In Honour of the Truth" adalah bahwa “pasukan pembunuh” Badan Intelijen Angkatan Darat (SIE) yang dikenal sebagai Kelompok Colina tak pernah secara resmi menjadi bagian dari tentara. ??

Kelompok Colina melakukan pembantaian Barrios Altos dan Cantuta La pada 1991 dan 1992; total 25 warga sipil tewas. Mantan presiden Alberto Fujimori (1990-2000) dijatuhi hukuman 25 tahun terkait pembantaian itu. ??

"Tak ada detasemen, kelompok, unit, departemen, atau divisi dengan nama itu yang tertera atau ada dalam catatan militer," tulis laporan itu dalam satu dari tiga paragraf yang menjelaskan organisasi kriminal itu yang bertindak dengan otorisasi pejabat militer. ??

Secara samar, dan tanpa secara khusus menyebutkan Fujimori atau kepala keamanannya, Vladimiro Montesinos –yang juga dipenjara atas tuduhan pelanggaran HAM dan korupsi, laporan itu menyalahkan mereka atas aksi-aksi pasukan pembunuh. ??

"Selama pemerintah yang berkuasa antara 1990 dan 2000... individu-individu tertentu menggunakan otoritas yang melekat pada mereka untuk memulai serangkaian tindakan ilegal yang mengubah perintah di dalam dan luar militer... Itulah kenapa, demi mencapai tujuan yang mereka rancang dan rencanakan sendiri, mereka menciptakan lembaga nonregular," tulis laporan itu. ??

Tapi selama persidangan Fujimori dan Montesinos tentang aktivitas pasukan pembunuh, yang menewaskan sekira 50 orang antara November 1991 dan Juli 1992, dokumen resmi dan pengakuan anggota-anggota militer jelas menunjukkan bahwa Kelompok Colina merupakan bagian dari militer. ??

"Kelompok Colina merupakan bagian dari struktur tentara, dan dibentuk Direktorat Intelijen Angkatan Darat (DINTE) pada Agustus 1991," kata Avelino Guillén, salah satu jaksa dalam persidangan pelanggaran HAM Fujimori, kepada IPS. ??

"Ada dokumen-dokumen yang ditandatangani mantan kepala DINTE Jenderal Juan Rivero Lazo, yang memerintahkan agen-agen Badan Intelejen Angkatan Darat serta senjata dan instalasi militer diberikan kepada Kolonel Fernando Rodríguez, yang bertanggungjawab mengatur kelompok ini. Ini menunjukkan bahwa klaim tentara adalah salah," tambahnya.

"Terlebih lagi, mantan komandan tentara Nicolás Hermoza sendiri mengakui bahwa dia mengadakan pertemuan pribadi dengan anggota-anggota Kelompok Colina di pangkalan militer, dan bahwa dia mendesak mereka untuk melaksanakan tugas mereka. Kejadian ini tak dapat dipisahkan dengan tentara," ujar Guillén. ??

Menurut laporan militer itu, 1.067 anggota militer tewas dalam konflik bersenjata: 101 perwira, 90 bintara dan teknisi, dan 876 anggota pasukan reguler. ??

"Selama konflik, militer melakukan 1.022.000 patroli, dan ekses yang kini diakui dan menjadi fokus pengadilan hanya 47," kata Jenderal Guibovich kepada IPS. "Hanya 0,004 persen dari total. Ini adalah statistik sejarah, bukan rekaan. Jadi, kita tak bisa bicara tentang pembantaian secara sistematis. ??

"Dalam laporan tersebut kami mengakui kesalahan kami dan belajar untuk menghindari terulangnya peristiwa yang disesalkan itu. Sebagai aktor dan pemenang dalam konflik, kami memiliki hak untuk menawarkan versi kami," katanya. ??

Hakim Peru Diego García Sayán, ketua Inter-American Court of Human Rights yang bermarkas di Costa Rica, memuji militer yang memutuskan untuk memberikan catatan dari perspektif mereka. ??

"Saya menyoroti upaya militer untuk menyelidiki dan merenungkan satu periode di mana mereka memainkan peranan penting," katanya kepada IPS, berbicara dalam kapasitas pribadi. "Laporan itu adalah sebuah kontribusi untuk mengetahui, dari sudut pandangan orang-orang yang berperang untuk membela demokrasi, tentang apa yang terjadi selama konflik bersenjata, yang dampaknya masih terasa. ??

"Orang mungkin tak setuju dengan apa yang ditulis, tapi niat militer untuk mengeluarkan versi sendiri harus digarisbawahi," kata García Sayán.

Dalam pandangannya, "tetap diam atas peristiwa mengerikan tak berkontribusi apapun untuk mencari kebenaran. Dalam hal ini, keputusan militer untuk mendiskusikan secara terbuka peran sentral mereka selama konflik adalah sebuah tantangan bagi siapapun yang percaya bahwa hal terbaik adalah katakan sesuatu, karena takut sejarah akan mengadili mereka."*



Translated by Imam Shofwan??
Edited by Budi Setiyono??
Naskah ini diterbitkan atas kerjasama Yayasan Pantau dan IPS