02.07.2011 00:46:09 WIB
Oleh Toluwa Olusegun
LAGOS, NIGERIA (IPS) – Krisis sektarian dan kekerasan oleh kelompok ekstremis baru-baru ini, seperti ledakan bom pada 16 Juni di Markas Besar (Mabes) Kepolisian Nigeria, lahir dari kemarahan pada situasi ekonomi ketimbang agama, kata para pengamat.
Kekerasan terbaru adalah ledakan bom di Markas Besar Kepolisian di Abuja. Empat orang tewas dan lebih dari 40 mobil di tempat parkir hancur. Tiga hari kemudian polisi menangkap 58 anggota sekte Islam Boko Haram dalam penggerebekan terhadap tempat persembunyian kelompok itu di Maiduguri, ibukota negara bagian Borno, Nigeria timur laut. Kelompok itu mengaku bertanggung jawab atas ledakan itu.
Tahun lalu kelompok ini telah menewaskan puluhan petugas polisi, politisi, pendeta Kristen dan ulama dari kelompok Muslim lain di wilayah Borno. Kelompok ekstrimis juga mengklaim telah menanam beberapa bom di Abuja, ibukota Nigeria, dan negara bagian lain setelah pelantikan Presiden Goodluck Jonathan pada bulan Mei.
Boko Haram menuduh pemerintah Nigeria menjadi rusak oleh ide-ide Barat dan ingin menggulingkan pemerintah Borno dan memaksakan Syariat Islam.
Tapi Profesor Murtalal Muhibbu-Din, kepala Departemen Agama di Lagos State University, meyakini bahwa sebagian besar krisis sektarian, khususnya di Nigeria utara, lahir dari amarah dan frustrasi daripada keyakinan agama.
Muhibbu-Din mengatakan bahwa klaim kelompok itu bahwa mereka berjuang melawan pendidikan dan nilai-nilai Barat hanyalah kabut asap untuk melampiaskan kemarahan mereka terhadap pemerintah. Dia percaya serangan terhadap polisi dan markas polisi dilakukan oleh Boko Haram karena mereka menganggap polisi sebagai ancaman terhadap perjuangan mereka.
70 persen lebih dari 140 juta penduduk Nigeria hidup di bawah garis kemiskinan dengan penghasilan satu dolar per hari. Buta huruf tinggi dan pemuda pengangguran berkeliaran di jalanan.
Koordinator nasional Kelompok Masyarakan Sipil Negeria, Babatunde Ashafa, mengatakan bahwa para politisi telah menggunakan anggota-anggota Boko Haram untuk mengintimidasi lawan mereka.
“Mereka (para politisi) berkonsultasi dengan anak-anak muda ini dan menyingkirkannya setelah mereka berkuasa tanpa memikirkan dampaknya bagi bangsa. Anak-anak ini bertindak karena frustasi, penelantaran, dan kecewa terhadap sistem,” katanya.
“Jalan mereka menuju kriminalitas, mulai dari penculikan di Niger Delta hingga Boko Haram, diprakarsai oleh para politisi yang mempersenjatai mereka untuk mengintimidasi lawan,” katanya.
Pengeboman Abuja pada 16 Juni terjadi kurang dari seminggu setelah Inspektur Jenderal Polisi Hafiz Ringim mengunjungi Borno dan bersumpah untuk menghancurkan kelompok Boko Haram.
Karena polisi mulai menindak keras kelompok itu, oposisi utama di negara itu, Action Congress of Nigeria, memperingatkan terhadap penggunaan kekuatan.
Lai Mohammed, sekretaris publikasi partai itu, menyarankan pemerintah untuk mengajak kelompok itu berdialog.
Mohammed mendesak Jonathan untuk mengambil kepemimpinan dengan melibatkan kelompok itu seperti pendahulunya, almarhum Umaru Yardua, saat dia mengambil-alih program amnesti bagi para militan Niger Delta.
“Pendirian kami didasarkan kenyataan bahwa Boko Haram merupakan produk kekacauan politik, seperti seorang mantan gubernur yang diduga menggunakan sekte itu untuk memuluskan karier politiknya hanya untuk membuangnya begitu saja.”
“Ini seperti beberapa gubernur di Niger Delta yang diduga membantu menciptakan moster militansi dengan mempersenjatai para pemuda untuk kepentingan politik. Militansi itu sekarang telah semakin besar telah dibatasi melalui sebuah solusi politik,” kata Mohammed.
Pro National Conference, yang adalah juga mendukung dialog, menyatakan bahwa penggunaan kekuatan adalah tidak menyelesaikan keadaan.
Kelompok itu menyatakan bahwa keberhasilan amnesti bagi para militan Niger Delta adalan indikasi jelas bahwa dialog mungkin menjadi jawaban untuk kekerasan yang sedang berlangsung.
Sampai amnesti 2009, kelompok-kelompok militan di Niger Delta menyerang kilang minyak dan menghancurkan pipa-pipa minyak. Sekitar 85 persen pendapatan Nigeria berasal dari minyak.
Sejumlah pria bersenjata, yang mendapatkan amnesti, memperoleh masing-masing 65.000 naira (sekitar 3,5 juta) per bulan untuk biaya hidup selama program rehabilitasi. Lebih dari 20.000 mantan anggota kelompok militan ambil bagian dalam demobilisasi dan proses integrasi.
Danmole Abdulhameed, direktur Movement for Islamic Culture and Awareness, sebuah organisasi nonpemerintah, mengatakan konsep Boko Haram bertentangan dengan Islam.
“Sejauh ini kami dibikin gusar, Boko Haram tidak Islami. Kami tidak tahu apakah itu kreasi politik atau media, tapi kebanyakan dari mereka yang melakukan kejahatan seperti ini adalah tidak berpendidikan,” ujar Abdulhameed kepada IPS di Lagos .
Dia mengatakan bahwa pemuda harus dididik untuk membendung krisis sektarian. “Dengan akses ke pendidikan, masalah ini akan diselesaikan,” katanya.
Ashafa setuju. “Satu-satunya hal yang akan berfungsi sebagai katalis untuk banyak aktivitas kejahatan yang dihadapi Nigeria adalah menangani masalah-masalah yang dihadapi rakyat Nigeria, yakni kemiskinan, pengangguran, dan buta huruf.”*
Translated by Basil Triharyanto
Edited by Budi Setiyono
Naskah ini dipublikasikan atas kerja sama Yayasan Pantau dan IPS Asia-Pasifik