28.07.2010 22:08:52 WIB

Oleh KIT GILLET

BEIJING, CHINA (IPS) – LUO Fusheng, usia 36 tahun, meninggalkan kampung halamannya di provinsi Jiangxi, China, sepuluh tahun silam. Dia mencari pekerjaan di Beijing guna membantu keluarganya. Tanpa keterampilan dan dengan pendidikan terbatas, Luo akhirnya terdampar di kota industri Shenzhen, lebih dari 700 kilometer ke selatan, tempat dia kini bekerja sebagai petugas keamanan.

”Saya hanya mendapatkan upah 1.000 yuan setiap bulan, tapi saya jarang menerima semuanya. Atasan saya selalu membayar kurang dengan macam-macam alasan,” kata Luo dalam satu wawancara via telepon.

Sebagian besar gajinya, yang di bawah upah minimum, dia kirim ke rumah untuk biaya sekolah keempat anaknya. ”Saya tak ingin anak saya jadi buruh migran. Itulah kenapa saya berusaha keras agar mereka sekolah.”

Luo tak sendirian. Menurut laporan pemerintah, dirilis Juli ini, jumlah buruh migran di China mencapai rekor tinggi –211 juta dari 1,3 milyar penduduk yang kini tinggal tak menetap untuk mendapatkan pekerjaan. Jumlah ini diprediksi bisa meningkat 350 juta pada 2050.

Banyak migran, seperti Luo, menjadi buruh kasar di pekerjaan kerah biru seperti konstruksi dan pabrik. Sebagian besar tinggal jauh dari keluarga di satu asrama penampungan beberapa minggu dalam setahun, sementara dibayar murah untuk jam kerja yang panjang dan mengabaikan hak-hak dasar mereka sesuai aturan pemerintah kota.

Serangkaian pemogokan dan bunuh diri dalam beberapa bulan terakhir di pabrik-pabrik di seluruh China menunjukkan bahwa sejumlah besar buruh migran dipaksa hidup dalam kondisi tak menyenangkan itu.

Pada Juni lalu, Perdana Menteri China Wen Jiabao meminta perbaikan kondisi hidup urban buruh migran, yang menurutnya telah memberikan kontribusi penting bagi masyarakat. ”Pemerintah dan semua sektor masyarakat harus memperlakukan para buruh migran seperti anak kandung sendiri,” katanya kepada media saat mengunjungi buruh konstruksi kereta bawah tanah di Beijing.

Namun peraturan dan birokrasi di negeri ini tak ramah bagi para buruh. Contohnya, buruh migran yang tinggal di satu kota selama beberapa tahun tetap tak bisa mendapatkan izin tinggal resmi kecuali mereka lahir di situ atau pekerja profesional.

Tanpa izin tinggal resmi, mereka tak bisa menerima keuntungan seperti pendidikan gratis bagi anak-anak. Ini membuat banyak buruh migran meninggalkan anak-anak mereka di propinsi asal mereka untuk diasuh kakek-nenek –suatu kondisi yang memberatkan perasaan.

Laporan pemerintah Juli itu, dikeluarkan Komisi Nasional Penduduk dan Keluarga Berencana China, juga mengungkapkan bahwa para buruh migran berpenghasilan rata-rata 280 dolar per bulan. Juga disebutkan, sebanyak 17,7 persen anak-anak mereka tak memiliki akses vaksin imunisasi lokal, hanya 26,8 persen yang menerima tunjangan perawatan kesehatan, dan lebih dari 60 persen harus membayar sendiri biaya kesehatan.

”Sementara saya berpikir populasi besar buruh migran baik bagi negara, membantu pembangunan di China, yang sangat dibutuhkan adalah pendidikan dan peningkatan hidup buruh migran,” kata Liu Kaiming, peneliti perburuhan dan direktur eksekutif Institute of Contemporary Observation, berkantor di Shenzhen.

Liu menekankan, rendahnya tingkat pendidikan buruh seringkali membuat mereka rentan terhadap eksploitasi dan pengabaian hak-hak hukum mereka.

”Delapanpuluh lima persen generasi baru buruh migran, yang lahir pada akhir 1980-an dan awal 1990-an, menerima pendidikan sembilan tahun atau kurang –jumlah yang jauh dari cukup,” ujarnya dalam sebuah wawancara.

Laporan media di China menunjukkan, selain rendahnya pendidikan, generasi muda yang berjumlah lebih dari 100 juta, berada di garis depan dalam pemogokan baru-baru ini dan berupaya meningkatkan hak-hak dan upah buruh migran di seluruh China.

”Benar bahwa generasi pertama buruh migran memikul kondisi hidup yang keras. Juga wajar jika generasi muda tak siap menghadapinya,” kata Lu Huilin, profesor pembantu Sosiologi di Peking University, kepada suratkabar milik negara, China Daily. ”Jika masalah ini tak ditangani dengan baik, akan muncul lebih banyak masalah di masa depan.”

Pemogokan buruh baru-baru ini terjadi antara lain di fasilitas-fasilitas Honda, Toyota, dan Calsber. Sejauh ini berakhir dengan baik bagi para buruh, yang kembali bekerja dengan janji kenaikan upah.
Namun, nyatanya, tindakan ekstrim untuk memperoleh perbaikan ini jauh dari menyenangkan bagi beberapa orang.

”Pemerintah harus membuat kelonggaran bagi para buruh dalam negosiasi, menaikkan tingkat upah, dan membolehkan orang untuk mensupervisi mereka,” kata Xiao Qingshan, aktivis buruh yang berbasis di selatan provinsi Guangdong, tempat sejumlah besar pabrik berdiri.

”Buruh migran diperlakukan berbeda. Mereka melakukan pekerjaan paling berat, tapi menerima upah paling rendah,” ujarnya dalam sebuah wawancara.

Sekarang, buruh di China tak bisa memilih wakil-wakil serikat buruh mereka sendiri, dan buruh migran bahkan lebih terbatas dalam kondisi kerja, jam kerja, dan perumahan. Demikian juga dengan jutaan buruh migran baru yang masuk pasar kerja setiap tahun; akan mudah bagi para majikan untuk memanfaatkan situasi itu untuk keuntungan mereka.*

Translated by Fahri Salam
Edited by Budi Setiyono
Naskah ini diterbitkan atas kerjasama Yayasan Pantau dan IPS