13.05.2011 22:06:01 WIB

Oleh Putra Kurusetra

SEJUMLAH pengusaha di Sumatra Selatan menilai Presiden SBY tidak begitu peduli dengan kehidupan masyarakat di daerah yang kaya dengan sumber daya alam seperti migas. Misalnya soal kebijakan
pemerintahannya yang terkait dengan pengolahan gas.

“Sumsel ini kaya dengan gas. Tapi tidak satu pun pengusaha atau perusahan lokal di Sumatra Selatan yang dapat kuota gas,” kata Ahmad Rizal, ketua umum Masyarakat Minyak, Gas dan Energi Sumatera Selatan (MMGE Sumsel), saat diskusi terbatas di sekretariatnya di Komplek Ruko Ilir Barat Permai Palembang, Jumat (13/05/2011).

Akibatnya, kata Rizal, sejumlah perusahaan industry seperti PT Pupuk Sriwidjaja terancam tutup lantaran mengalami krisis pasokan gas.

“Selain itu dampak ekonomi bagi masyarakat Sumsel juga sangat kecil. Ibarat tikus mati di lumbung padi,” ujarnya.

Padahal kalau ada kuota gas bagi pengusaha atau perusahaan local, maka akan membuka peluang industry-industri yang berada di Jawa pindah ke Sumsel, “Lantaran industry itu dekat dengan sumber energy, maka efisiensi akan berlangsung pada industry-industri tersebut. Dampak positifnya tentu saja kepada seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.

“Konsep industry mendekati sumber energy ini sebenarnya didukung oleh Wapres Boediono saat kampanye pilpres lalu, saat bertemu dengan para pengusaha,” ujar Rizal.

Sementara pengamat ekonomi dari Universitas Muhammadiyah Palembang Amidi menilai berbagai kontrak pengolahan migas yang rata-rata selama 25 tahun memang sulit dibatalkan. Oleh karena itu di masa mendatang, “Kontrak dengan perusahaan-perusahaan itu harus distop, dan harus dipertimbangkan kontrak dengan pengusaha atau perusahaan daerah, sehingga selain menjamin keberadaan industry local juga memberikan dampak ekonomi yang baik bagi masyarakatnya,” kata Amidi.

Sebenarnya, para pengusaha, perusahaan, serta pemerintah daerah di Sumsel sudah berusaha mendapatkan kuota gas dengan mendirikan PT Sumsel Sentra Energi. Perusahaan ini berusaha mendapatkan kuota dari wilayah eksplorasi yang dikerjakan PT Medco, yang akan berakhir pada
2013.

“Namun tahun 2010 lalu, Menteri ESDM telah memperpanjang kontrak dengan PT Medco, jadi peluang itu tertutup kembali,” jelas Rizal.

Oleh karena itu, lanjutnya, diharapkan Presiden SBY mempertimbangkan kembali kebijakannya terkait pengolahan gas di Sumsel, sehingga perusahaan atau industry di Sumsel tidak terancam tutup seperti yang dialami PT Pusri.

Bagaimana dengan sumber energy lainnya seperti batubara? “Menurut kami batubara itu tidak ramah lingkungan, dan banyak merugikan sector yang lain. Misalnya mobilisasi angkutan batubara yang menyebabkan jalan rusak serta kemacetan di jalan Negara, yang tentunya meningkatkan
ongkos produksi sector lain,” kata Azis Kamis, praktisi ekonomi kecil.