05.10.2010 21:23:48 WIB

Oleh Marwaan-Markar Macan

BANGKOK (IPS) – PARA guru yang mengajar di 380 sekolah umum di seluruh provinsi paling selatan Narathiwat di Thailand tak sekadar memenuhi tas dengan buku catatan dan pelajaran. Mereka juga membawa senjata.

"Sekitar 70 persen dari guru-guru di Narathiwat membawa senjata," kata Sanguan Inrak, ketua dari Persatuan Guru Narathiwat, lembaga yang mewakili hampir 7.000 guru sekolah dasar dan menengah.
"Saya juga membawa senjata, tapi tidak saat ini karena kesehatan saya memburuk," ujar Sanguan dalam sebuah wawancara. "Selain senjata api, para guru tak membawa jenis senjata lain."

Guru membawa senjata api tak terbatas di Narathiwat. Ia juga tren di kalangan guru di provinsi-provinsi tetangganya, Pattani dan Yala, dekat perbatasan Thailand-Malaysia.

Transformasi dari guru menjadi individu yang menyandang bedil, karena pemberontakan yang sedang berlangsung di selatan Thailand, mematikan sistem pendidikan di wilayah itu. Guru, siswa, dan sekolah menjadi target dalam konflik antara pasukan bersenjatan melawan sebuah jaringan bayangan pemberontak Melayu-Muslim.

Sejak siklus kekerasan meletus pada Januari 2004 di sebuah daerah yang merupakan rumah bagi umat Budha, minoritas terbesar di Thailand, 137 guru sekolah dan 19 karyawan sekolah umum tewas dalam konflik tersebut, ujar para peneliti lokal dan internasional.

Jumlah guru yang terluka dalam kekerasan itu juga tinggi. 103 guru dan 19 karyawan sekolah umum terluka, tambah para peneliti.

Konflik itu, sekarang memasuki tahun ketujuh, mengakibatkan lebih dari 4.300 orang tewas dan 11.000 cidera. Kebanyakan yang tewas warga sipil Melayu-Muslim.

Namun kematian menggenaskan yang dialami para guru sekolah itu menawarkan tren berbeda, dengan "sebagian besar guru meninggal adalah pemeluk Budha Thai," ujar Bede Sheppard, peneliti Asia senior tentang hak-hak anak di Human Rights Watch (HRW), kelompok lobi hak-hak global di New York. "Guru Muslim menjadi target karena mereka bekerja di sekolah-sekolah pemerintah."
Pembunuhan Wilas Petchprom, berusia 54 tahun, dan istrinya, Komka, berusia 53 tahun, pada awal September salah satu kasus terbaru. Dua guru Budha Thai itu ditembak mati oleh diduga militan ketika mereka sedang mengendarai sepedamotor menuju pasar di Narathiwat sebelum mengisi kelas pagi.

Tapi tentara Thailand, yang bersama pasukan paramiliter berjumlah hampir 60.000 pasukan pemerintah di selatan, juga dituduh menyerang sekolah-sekolah atau pondok Muslim dan menangkap sejumlah guru agama, atau “ustaz”, karena dicurigai terkait dengan militan.

Suasana intimidasi ini menempatkan guru-guru lokal bersama guru-guru lain di seluruh dunia menemukan sekolah mereka berada di garis depan konflik, dan menjadikannya "salah satu tempat paling mematikan bagi seorang guru."

Jumlah serangan terhadap sekolah, siswa, dan staf hampir tiga kali lipat 2007-2008 –naik dari 242 menjadi 670– di seluruh dunia, ujar Badan PBB untuk Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan (UNESCO) dalam sebuah laporan yang dirilis awal 2010. "Di Thailand, jumlah serangan terhadap sekolah empat kali lipat antara 2006 dan 2007, kemudian turun kembali pada 2008."

Menurut laporan UNESCO berjudul “Education Under Attack - 2010” itu, jumlah serangan terhadap sekolah-sekolah di Thailand meningkat dari 43 pada 2006 menjadi 164 serangan pada 2007, kemudian turun menjadi 10 pada 2008.

Kolombia, Irak, Nepal, dan Thailand adalah empat negara teratas dengan "tingkat pembunuhan guru tertinggi," tulisnya. "Jumlah siswa, guru, atau penjaga sekolah yang terbunuh adalah 28 orang pada 2007 dan 78 orang pada 2008."

Menjadikan guru sekolah umum di Thailand sebagai sasaran diduga pemberontak Melayu-Muslim berakar dari konflik di masa lalu saat Siam –nama Thailand kala itu– menganeksasi tiga provinsi selatan pada 1902. Sampai saat itu, mereka merupakan bagian dari kerajaan Pattani yang Melayu-Muslim.

Muslim Melayu, sejak aneksasi itu, mengeluhkan marjinalisasi budaya, bahasa, dan ekonomi yang menimbulkan perjuangan separatis pada 1970-an.

Sekolah umum Thailand dianggap para pemberontak sebagai simbol dominasi politik dan budaya negara Thailand, dengan tudingan bahwa sistem sekolah berusaha menipiskan identitas Melayu-Muslim melalui kurikulumnya. Sistem pembelajaran yang lebih dikenal oleh kelompok militan menjadi sekolah-sekolah Muslim swasta, yang disebut “pondok”, yang lebih Islami dan mengandalkan pendidikan budaya lokal.

"Para pemberontak, yang melihat sistem pendidikan sebagai simbol penindasan negara Buddha Thai, membakar dan mengebom sekolah pemerintah, melecehkan dan membunuh para guru, dan menyebarkan teror di kalangan siswa dan orangtua mereka," ujar HRW dalam laporan baru-baru ini tentang kekerasan terhadap guru, siswa, dan sekolah di Thailand selatan yang dilanda pemberontakan.

Tapi pemerintah memperparah masalah dengan menempatkan pasukan dan paramiliter di lingkungan sekolah untuk "jangka waktu lama sebagai basis operasi kontrapemberontakan," tambah HRW.

Respon militer atas tren kekerasan ini –hampir 330 sekolah diserang sejak 2004– beragam, ujar seorang perwira militer yang berbicara kepada IPS dengan meminta anonimitas. "Awalnya kami akan menyediakan militer pengawal untuk para guru, tapi sekarang kami mengubahnya, memberikan perlindungan di jalan yang mereka lalui."

Untuk menyediakan pengamanan bagi para guru di selatan, militer memerintahkan lebih dari separoh kekuatan pasukannya setiap hari, ujarnya. "Ini adalah apa yang kami lakukan selama hari sekolah."*

Translated by Imam Shofwan
Edited by Budi Setiyono
Naskah ini diterbitkan atas kerjasama Yayasan Pantau dan IPS