20.06.2010 17:21:14 WIB

Jaringan Nusantara (JN), organisasi pemuda pro SBY, menyesalkan pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati dan politisi Budiman Sudjatmiko di berbagai media massa, terkait dengan keputusan anggota KPU Andi Nurpati untuk bergabung dalam kepengurusan Partai Demokrat (PD). Menurut JN, pilihan Andi untuk mundur dari KPU dan berlabuh di PD harus dihormati sebagai hak politik warga negara. Di sisi lain, kesediaan PD untuk menempatkan Andi pada posisi penting dalam kepengurusan merupakan urusan internal PD.

Demikian diungkapkan Kevin Elfrianto, Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Dewan Pimpinan Pusat JN.

“Hingga saat ini, Keluarga Besar PD tidak pernah mengomentari rumah tangga internal partai lain. Bahkan, ketika Pramono Anung, tokoh alternatif yang disegani kaum muda dari berbagai kelompok, disingkirkan dari lingkaran elit PDI Perjuangan, kami juga menahan diri untuk tidak berkomentar. Saya kira, Bu Mega dan Budiman telah mengesampingkan etika politik,” kata Kevin.

Menurut mantan aktifis mahasiswa Jogjakarta itu, tidak ada yang salah dengan bergabungnya Andi Nurpati ke PD. Meski demikian, Andi seharusnya menyatakan pengunduran dirinya dari KPU sebelum pengumuman kepengurusan PD. Tapi, kesalahan tak bisa sepenuhnya ditimpakan kepada Andi.

“Anas seharusnya memastikan bahwa Andi sudah mengumumkan pengunduran diri sebelum ia membacakan susunan kabinetnya. Entah mengapa, Anas yang kita kenal sebagai orang yang penuh kehati-hatian, dalam mengumumkan kepengurusan tampak tergesa-tergesa,” lanjutnya.

Dalam pandangan Kevin, Ketidakhati-hatian Anas dalam mengumumkan susunan pengurus PD juga ditandai dengan masuknya figur-figur kontroversial seperti Johny Allen Marbun, Djufri, dan M Nazaruddin dalam kepengurusan PD sebelum ada klarifikasi atas posisi figur-figur tersebut dalam beberapa kasus hukum yang diduga melibatkan mereka.

Karena itu, JN meminta agar Dewan Pembina PD menggunakan haknya untuk mempertimbangkan pencopotan pengurus-pengurus yang dianggap bermasalah. Sebab, pembiaran atas bercokolnya pengurus-pengurus bermasalah diyakini akan menganggu kinerja PD, sehingga dapat mengurangi totalitas PD dalam mendukung pemerintahan SBY.

“Meskipun kecewa dengan susunan kepengurusan PD, JN tetap setia kepada SBY. Karena itu kami meminta Dewan Pembina yang dipimpin SBY segera merapatkan masalah ini,” tandas Kevin.