17.12.2009 17:01:30 WIB
Oleh TERNA GYUSE -IPS/TERRAVIVA*
KOPENHAGEN – KONFERENSI Perubahan Iklim PBB memasuki minggu final di bawah bayang-bayang ketidakpastian. Kelompok Afrika memimpin protes dari negara-negara berkembang terhadap upaya meninggalkan Protokol Kyoto.
Senin lalu konferensi diwarnai barisan panjang delegasi dan peninjau di pintu masuk Bella Center untuk pemeriksaan keamanan. Di antara undangan yang hendak masuk event ini atau itu di barisan belakang, Anda bisa mendengar orang-orang mendiskusikan nasib pasal-pasal penting dan menggerutu terhadap kekacauan yang muncul pada proses-proses resmi.
Pagi-pagi Kelompok Afrika menggelar konferensi pers. Mereka tak senang dengan cara pembicaraan resmi itu disusun. Mereka berbicara tentang urutan masalah yang tampaknya mengikuti pilihan sebuah negara maju agar merundingkan jalur tunggal untuk negosiasi. Afrika lebih memilih melanjutkannya melalui diskusi paralel yang akan mempertahankan ketidaksempurnaan namun mengikat secara legal struktur Protokol Kyoto sambil melanjutkan negosiasi soal ikatan dalam jangka panjang.
Pada tengah hari, karena jengkel Kelompok Afrika keluar dari pembicaraan resmi. Afrika bilang kepada ketua kelompok kerja mengenai kesepakatan jangka panjang bahwa mereka tak akan mengikuti negosiasi atau diskusi contact group apapun hingga memulai lagi diskusi paralel soal Protokol Kyoto.
Protes itu didukung oleh Alliance of Small Island States (AOSIS) dan dengan cepat menjadi sikap Kelompok 77 Negara Berkembang (G77), menghentikan pembicaraan itu.
Climate Action Network, dalam pertemuan media harian soal posisi negosisi, mengumumkan telah mempelajari sejumlah komitmen, sebuah kesepakatan yang ditandatangani dengan dasar meningkatnya emisi sekitar 3,9 derajat dari rata-rata suhu global.
Jaringan itu, sebuah koalisi yang terdiri atas 450 organisasi lingkungan dan keadilan sosial dari seluruh dunia, mengatakan ada kemajuan yang dicapai para negosiator mengenai kerjasama teknis dan pengembangan kapasitas terhadap sebuah rencana untuk mengurangi kerusakan hutan. Kemajuan sangat lambat dalam dua tahun meningkat cepat dengan rilis draft naskah oleh ketua kelompok kerja, ujar jaringan itu, meski sedikit pencapaian atas isu-isu politik yang sulit.
Berbagai poin kunci dimasukkan, termasuk ketidaksepakatan soal target emisi, masalah pendanaan jangka panjang, dan skala dukungan semacam itu.
China dan negara-negara berkembang penyumbang polusi utama hanya mengajukan target konservatif untuk mengurangi emisi –gagal karena keengganan negara-negara maju memberikan dana yang signifikan sekira 200 milyar dolar per tahun yang diperlukan untuk adaptasi, mitigasi, transfer teknologi, dan pengembangan kapasitas.
Karena jumlah menteri yang hadir di Denmark meningkat, Climate Action Network menekankan bahwa kegagalan terbesar sejauh ini disebabkan kepemimpinan politik.
Marcelo Furtado, direktur eksekutif Greenpeace Brazil, mengatakan para negosiator tak mendapat mandat yang memungkinkan mereka mengatasi masalah-masalah sulit.
Furtedo menekankan, ketika industri Brazil menolak penghapusan perbudakan 120 tahun lalu, dengan alas an mereka tak bisa melakukannya, argumen moral yang sebelumnya diangkat akhirnya dimunculkan.
“Di sini, kami, 120 tahun kemudian, meminta sekenario serupa. Orang bilang tak ada diskusi moral, (debat) hanya soal teknologi, hanya soal uang,” ujar aktivis Greenpeace itu.
Mengenai masalah penting soal pendanaan jangka panjang, negara-negara maju sejauh ini hanya menawarkan pendanaan jangka pendek. Kekuatan ekonomi yang muncul seperti China, India, dan Afrika Selatan tak merespon seruan agar mereka berkomitmen dan bertindak cepat untuk mengurangi emisi mereka.
”Tantangan minggu ini adalah mempertanyakan visi, tanggungjawab, dan kepemimpinan. Dan ini dibebankan di pundak setiap orang: negara berkembang macam Brazil, China, dan India yang setuju komitmen mereka diukur dan diverifikasi, namun juga untuk negar-negara maju yang musti menyediakan dana dan menunjukkan kemauan untuk mengangkat ambisi mereka,” ujar Furtado.
Negosiator dari India mengatakan kepada pers minggu lalu bahwa prioritas mereka adalah pertumbuhan ekonomi dan adaptasi terhadap efek-efek buruk, dengan meletakkan mitigasi di belakangnya. Suara Afrika Selatan terdengar di konferensi pers lainnya, di mana Friends of the Earth International mengkritik pinjaman besar-besaran Bank Dunia ke negara itu (dua kali lipat dari komitmen keseluruhan untuk energi yang bisa diperbarui di seluruh dunia) untuk pembangunan pabrik batu bara raksasa.
Sebuah kesepakatan untuk mengurangi emisi akibat penebangan hutan mengemuka sejak awal konferensi. Namun di barisan terdepan, para aktivis khawatir setelah akhir pekan perlindungan vital bagi penduduk asli bergeser dari naskah utama yang legal dan bisa menekan ke pembukaan.
Dr Rosalind Reeve dari Global Witness menegaskan Papua New Guinea, Ghana –berbicara mewakili Kelompok Afrika– dan India telah bekerja selama akhir pekan untuk menghapus kalimat tegas yang menyebutkan semua pihak “harus menerapkan” dan menggantikannya dengan yang lebih lemah “harus melindungi”.
Jika perlindungan ini hilang, Reeve mengatakan, tak ada jaminan bagi hak-hak penduduk pribumi dalam REDD (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation).*
*Naskah ini muncul di harian online IPS TerraViva yang diterbitkan selama Konferensi PBB tentang Perubahan Iklim di Kopenhagen.
Diterjemahkan oleh Imam Shofwan
dan diedit oleh Budi Setiyono
Naskah ini dipublikasikan atas kerjasama Yayasan Pantau dan IPS