19.05.2010 15:43:47 WIB

KRISIS penyediaan tenaga listrik terjadi di beberapa daerah. Hal ini terjadi karena tingginya pertumbuhan kebutuhan tenaga listrik (demand) tidak dapat direspon secara cepat oleh pertumbuhan tambahan pasokan tenaga listrik (supply). Apabila krisis ini tidak dilakukan secara cepat, akan berdampak pada jalannya perekonomian daerah dan nasional secara umum.

Pandangan ini terkuak pada Focus Grup Discussion I Pulau Sumatera dan penyusunan rencana Pengembangan kapasitas listrik yang digelar Dirjen Listrik dan Pengembangan Energi (LPE) Kementerian EDSM di Palembang, Rabu (19/05/2010) yang dihadiri kepala Dinas Pertambangan, Kepala Bappeda se-Sumatera dan berakhir pukul 16.00, seperti yang ditulis Sriwijaya Post.

Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Ditjen LPE, Ir Emy Perdana Hari, PhD mengatakan, forum diskusi dengan pejabat terkait se-Sumatera bertujuan untuk mengetahui data dan fakta hingga realitas kebutuhan listrik secara ril sehingga dalam penysunan program pengembangan ketenagalistrikan bisa seragam dan mengakomondasi semua kepentingan dan aspirasi daerah. Untuk tahap awal, penanggulangan krisis penyediaan tenaga listrik di daerah, diperlukan data mengindentifikasikan seberapa besar kebutuhan pasokan tenaga listrik dan kebutuhan yang lebih mencerminkan kebutuhan daerah.

"Jika daerah sudah sepakat jumlah kebutuhan listrik di daerahnya dalam bentuk data, pusat akan menjadikan acuan untuk menyusun rencana umum ketenagalistikan nasional dan oleh Pemda dalam penyusunan dimasukan dalam rencana umum ketenagalistrikan daerah dan PLN akan melaksanakan kewajiban itu," kata Emy.

Untuk saat ini, Emy mengakui, Sumatera masih krisis listrik. Bahkan, target 31 Mei nol pemadaman dan tidak ada byar pet, oleh banyak pihak diragukan.

Foto: Sriwijaya Post