Lingkungan Hidup

Sebuah Kejahatan yang Sistemik

coba

29.05.2010 07:15:07 WIB

HINGGA hari ini, Sabtu (29/05/2010), lumpur Lapindo masih menyemburkan lumpur panas 100.000 meter kubik tiap harinya. Melumpuhkan 19 Desa dari tiga kecamatan; Porong, Jabon, dan Tanggul Angin. Menyebabkan 14.000 KK kehilangan kehidupan normal mereka, menenggelamkan 33 sekolah dan 6 pondok pesantren menelantarkan murid-santrinya.

Bahkan, lumpur itu menyebabkan 15 orang meninggal, karena penurunan tanah menyebabkan pipa gas pertamina meledak dan 5 orang meninggal akibat gas beracun. Lumpur ini juga telah menyebabkan penyakit saluran pernafasan meningkat pesat di desa-desa tersebut.

Demikian dikatakan Posko Keselamatan Korban Lumpur Lapindo melalui siaran persnya hari ini, Sabtu (29/05/2010).

Selanjutnya, untuk semua kehilangan itu, Minarak Lapindo Jaya (MLJ) hanya memberikan ganti-rugi dengan membeli tanah, rumah, dan sawah para korban. Itu pun yang menurut peraturan presiden selesai dalam dua tahun setelah bencana, hingga kini, baru 60 persen korban yang telah menerima ganti rugi ini. Tak ada ganti rugi soal kesehatan, pendidikan, sosial, dan pencemaran lingkungan.

Pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono tak bisa berbuat banyak untuk menekan Abu Rizal Bakrie supaya segera menyelesaikan tanggungjawabnya. Bahkan dalam revisi Perpres terbarunya SBY justru membagi tanggungjawab Lapindo dengan membebankan pembayaran ganti rugi tiga desa di luar peta, pada kas negara dan kas negara juga membayari semua tanggung jawab sosial selain tanah-sawah-rumah.

Di ranah hukum; gugatan perdata yang diajukan YLBHI maupun banding yang diajukan Walhi, kalah di pengadilan dan tuntutan pidananya pun dihentikan. Di ranah politik: karir politik Bakrie kian mencorong dengan memenangi bursa pencalonan ketua umum Partai Golkar dan bahkan menggusur Sri Mulyani dan Bakrie juga menjadi ketua harian partai koalisi dan semua orang tahu posisi itu sama dengan posisi wakil presiden bayangan. Bahkan lebih.

Awal bulan April lalu, pernikahan putra Bakrie digelar di hotel berbintang Jakarta dengan biaya milyaran dan presiden SBY dan mantan menteri luar negeri Alwi Shihab jadi saksi pernikahan ini. Tak hanya itu; wakil presiden dan banyak pejabat tinggi lainnya juga ikut berpesta.

Orang-orang dekat Bakrie seperti Andi Alfian Mallarangeng, kini melenggang menuju kursi Partai Demokrat 1 (meskipun akhirnya kalah) dan Yuniwati Teryana, vice president External Relation Lapindo Brantas, Inc, Gesang Budiarso, Anggota Dewan Komisaris MLJ, dan Bambang Prasetyo Widodo, direktur operasional MLJ, mengincar posisi bupati Sidoarjo.

Pemerintah Jawa Timur juga patah arang dan menyerah menangani kasus Lapindo dan bisa dibayangkan ngeri akibatnya kalau Jawa Timur dipimpin oleh orang-orang Bakrie.

Bakrie juga memodali banyak media (online, cetak, TV) dan media-media ini tidak membicarakan keburukan Bakrie dan serempak mendorongkan opini bahwa Lumpur Lapindo disebabkan oleh gempa Jogjakarta 26 Mei 2006. Opini ini dibantah dengan lantang oleh para geolog internasional dalam pertemuan ilmiah para geolog di Capetown, Afrika Selatan. Dari 42 geolog yang hadir, hanya 3 orang, yang menyatakan hubungan lumpur dengan gempa.

Semua ini adalah kejahatan dan ketidakadilan yang sistemik.

Bakrie bisa saja menguasai semua lini kekuasaan di negeri ini namun tidak pada ingatan kami sebagai korban lumpur Lapindo yang merasakan langsung semua penderitaan akibat Lumpur ini.

Untuk mengenang empat tahun penderitaan itu, pada hari ini Posko Keselamatan Korban Lumpur Lapindo menyelenggarakan rangkaian acara di Bekas Jalan Tol, Desa Besuki, Jabon, Sidoarjo, berupa:

* Pentas seni dan workshop
* Launching buku, “29 Cerita Menentang Bungkam, Aneka Suara dan Tuturan Korban Lumpur Lapindo”
* Penerbangan Balon Harapan

Pentas seni diisi dengan berbagai pertunjukan anak-anak korban Lapindo, dan peluncuran buku, yang merupakan acara puncak, akan mendatangkan semua penulis buku ini yang juga merupakan karya anak-anak korban Lapindo yang menunjukkan berbagai lini kerusakan Lapindo : Ekonomi, Sosial, Budaya, Pendidikan, Hukum, dan Politik dari kacamata anak-anak korban Lapindo. Dan acaranya akan ditutup dengan Penerbangan Balon Harapan.

Tentang Buku 29 Cerita Menentang Bungkam
“Buku ini mengumpulkan serpihan-serpihan ingatan, agar cerita tak turut karam,” tulis Mujtaba Hamdi, penyunting buku 29 Cerita Menentang Bungkam, dalam pengantarnya di buku ini. Buku ini juga sebagai jawaban citra yang dibangun oleh Bakrie, melalui media-media yang dia modali, bahwa: Tanah korban telah diganti rugi dengan uang triliunan. Warga telah kaya raya. Dan dibumbui dengan ujaran Lapindo dan Bakrie tak bersalah.

Di buku ini diceritakan betapa lumpur telah merusak berbagai sendi kehidupan warga di 19 Desa di tiga kecamatan. Di wilayah ekonomi misalnya, lumpur Lapindo telah menghajar tanpa ampun usaha-usaha kecil milik warga. Hubungan harmonis keluarga, relasi sosial, juga tempat bermain anak, juga tak luput dari hajaran lumpur Lapindo dan itu terpotret abadi di buku ini. Di cerita-cerita lain, di dalam buku ini, lumpur juga merusak tradisi dan kesenian yang selama ini tumbuh di masyarakat mayoritas muslim tradisional.

Yang tak kalah rusaknya, akibat lumpur Lapindo, adalah bidang pendidikan. Ceritanya memotret dari dekat salah satu dari 33 sekolah yang remuk dihajar lumpur. Buku ini juga menyajikan cerita soal kerusakan-kerusakan lingkungan akibat lumpur Lapindo. Di sektor hukum, yang juga ada di buku ini, juga bercerita soal bagaimana sulitnya para korban menuntut haknya.

Untuk memudahkan para pembaca buku ini dikelompokkan dalam 7 bagian. Bagian pertama Pendahuluan dan dilanjutkan dengan enam bagian yang disesuaikan dengan sendi-sendi yang dirusak oleh Lapindo: Ekonomi, Sosial, Budaya, Pendidikan, Lingkungan, Hukum.

Kekuatan buku ini adalah semua cerita ditulis oleh 8 orang korban Lapinda dan dari sudut pandang mereka dan cerita-cerita ini sangat berbeda dengan citra yang dibangun oleh Bakrie dan media-media yang didanainya. Buku ini juga memetakan luasnya cakupan kerusakan yang diakibatkan oleh lumpur Lapindo dan tak sesederhana seperti yang dibayangkan Bakrie yang hanya menilai kerusakan pada tanah, sawah dan rumah.

Foto: Google

Komentar


Berita Terkait