27.08.2010 21:18:05 WIB

Oleh Kumari Karandawala

PBB (IPS) – INDUSTRI garmen di Bangladesh dan Sri Lanka berada dalam pengawasan ketat karena tuduhan eksploitasi buruh berskala besar.

Human Rights Watch sudah mengkritik keras pemerintah Bangladesh atas kerusuhan Juli oleh para pekerja garmen. Sementara Uni Eropa memperingatkan pemerintah Sri Lanka yang akan menarik konsesi tarif Generalised System of Preferences (GSP) Plus atas ekspor ke Eropa kecuali Sri Lanka memenuhi konvensi Organisasi Buruh Internasional (ILO).

Phil Robertson, wakil direktur Divisi Asia Human Rights Watch, bilang kepada IPS, "Inti masalahnya kondisi buruh di Bangladesh di sektor garmen siap pakai ditopang oleh penolakan sistemik para majikan terhadap hak-hak dasar buruh, seperti keselamatan dan kondisi kerja yang layak, kebebasan berserikat dan hak untuk membentuk serikat pekerja, serta kemampuan untuk mendapatkan upah yang layak."

Robertson merasa pemerintah Bangladesh gagal merespon secara memadai setelah kerusuhan itu dan mengatakan bahwa para menteri dan pejabat pemerintah "berusaha menyalahkan orang lain, mencari kambing hitam, dan akhirnya menurunkan Batalyon Aksi Cepat dan polisi untuk mengintimidasi, menangkap dan menyiksa para buruh dan aktivis."

Bangladesh, yang dianggap sebagai negara kurang berkembang (Least Developed Country/LDC) pada agenda Tujuan Pembangunan Millenium (MDG) PBB, dan Sri Lanka, sebuah negara berkembang, tampaknya berada pada jalur yang sama.

Mereka mungkin ingin memenuhi syarat perburuhan ILO, tapi keduanya menghadapi kendala dalam negeri dan tekanan ekonomi yang mengancam merusak prioritas pembangunan.

Dr AK Abdul Momen, dutabesar Banglades untuk PBB, mengatakan kepada IPS bahwa dia percaya kenaikan upah berikutnya dari 1.662 taka (sekira Rp 200 ribu) sampai 3.000 taka (Rp 400 ribu) per bulan oleh pemerintah bagi buruh garmen itu adil dan nyatanya tak mungkin Perdana Menteri Sheikh Hasina tak campur tangan atas nama buruh garmen.

Momen berpendapat bahwa para pemimpin serikat buruh yang mewakili buruh garmen di Bangladesh menghasut kerusuhan, bukan buruh garmen. ??

Dia menyatakan bahwa Bangladesh telah berjalan jauh dari sebuah negara kecil-miskin yang oleh PBB disebut sebagai “lubang kecil tak berdasar” dan dibandingkan dengan sejarah perbudakan AS. Dia menambahkan, tujuan MDG bagi negara-negara berkembang seperti Bangladesh akan lebih mudah dicapai jika negara-negara maju tetap mempertahankan komitmen bantuan mereka. ??

"Sebagai contoh, tujuan MDG dirancang untuk menjadi sebuah kesepakatan antara negara berkembang dan maju. Tujuan 8 adalah tentang kemitraan global. Bagaimana Bangladesh memenuhi tujuan MDG sementara berjuang kelebihan penduduk dan bencana alam? Kesepakatan itu bagi LDCs adalah bahwa negara-negara maju akan memberikan dua persen untuk mengembangkan pendapatan nasional bruto (Gross National Income/GNI). Negara-negara Skandinavia memberikan tujuh persen. Negara-negara maju gagal memenuhi kewajiban mereka untuk negara-negara berkembang." ??

Di Sri Lanka, ancaman Uni Eropa diikuti oleh sebuah surat dari American Federation of Labour and Congress of Industrial Organisations (AFL-CIO), yang meminta pemerintah AS untuk menginvestigasi hak-hak butuh di Sri Lanka. ??

Pelanggaran yang tak terselesaikan atas hak-hak buruh tanpa pemenuhan pemerintah dapat memicu AS menarik konsesi tarif GSP Plus-nya atas ekspor dari Sri Lanka ke AS.

Sementara minggu lalu delegasi yang dipimpin AS ke Sri Lanka mengakhiri diskusi dengan hangat, masih belum jelas apa tindakan Uni Eropa yang akan diambil Agustus ini. ??

Dr Palitha Kohona, dutabesar Sri Lanka untuk PBB, bilang kepada IPS, "Sangat disayangkan Komisi Uni Eropa yang menjunjung tinggi standar hak-hak perempuan akan mengadopsi langkah ini sementara mereka tahu betul bahwa industri pakaian Sri Lanka mempekerjakan ribuan perempuan." ??

Dia mengatakan ILO memuji kepatuhan Sri Lanka atas konvensi perburuhan. ??

"Nyatanya," kata Kohona, "banyak anggota Uni Eropa sendiri tak mematuhi Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Hak Asasi Manusia (ICCPR) di dalam yurisdiksi domestik mereka. Sulit untuk memahami intensitas apa yang membuat Uni Eropa bersikeras mengenai kepatuhan total Sri Lanka. " ??

Momen mengatakan, Bangladesh telah melakukan langkah-langkah untuk mencapai MDGs. Bangladesh telag menurunkan angka kematian ibu karena program subsidi pemerintah yang menyediakan insentif bagi para ibu muda untuk mengunjungi klinik gratis yang didirikan di daerah pedesaan. ??

"Kami juga akan memberantas kelaparan pada 2013 dan kita akan berswasembada pangan. Tingkat kemiskinan akan menjadi 15 persen pada 2015 dan kami punya angka pertumbuhan PDB sebesar enam persen. Itu cukup baik untuk negara dengan tingkat kemiskinan 45 persen pada 2006. Bangladesh adalah negara dinamis dan tangguh meski menghadapi kelebihan pendudukan dan masalah iklim," katanya kepada IPS. ??

Kohona, yang mengiyakan sentimen Momen mengenai tak adanya bantuan yang dijanjikan dari negara-negara maju, bilang kepada IPS bahwa lembaga Bretton Woods, seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional, harus direstrukturisasi agar lebih demokratis dan kebijakan mereka harus dibentuk kembali agar lebih berorientasi pada kebutuhan negara-negara berkembang. ??

"Sri Lanka adalah salah satu negara dengan performa terbaik dalam mencapai tujuan MDG," ujarnya, "faktanya sudah berada di jalur pencapaian atau melampauinya." ??

"Tingkat melek huruf di Sri Lanka melebihi 94 persen dan melek huruf perempuan 92 persen, yang sama baiknya jika dibandingkan dengan negara-negara maju," katanya kepada IPS. ??

"Harapan hidup 72 persen untuk pria dan 74 persen untuk perempuan. 95 persen kelahiran anak ditangani praktisi terampil yang membuat tingkat kematian bayi menjadi 13 per 1.000. Tingkat HIV antara usia 15-49 adalah 0,1 persen dan gizi buruk telah berkurang menjadi kurang dari lima persen," katanya. ??

AFL-CIO menolak berkomentar hingga diterbitkan.*


Translated by Imam Shofwan?
Edited by Budi Setiyono?
Naskah ini diterbitkan atas kerjasama Yayasan Pantau dan IPS

Foto: marxist.com