27.05.2010 20:20:34 WIB
Oleh WILLIAM FISHER
NEW YORK (IPS) – DEPARTEMEN Kehakiman Amerika Serikat menyatakan pihaknya akan menggugat KBR Inc yang menerima suap dari dua subkontraktor pada pekerjaan mereka di Irak. Selang beberapa jam kemudian, Angkatan Darat mengumumkan akan memberikan kontrak tanpa tender senilai 568 juta dolar kepada bekas anak perusahaan Halliburton Corporation itu.
Perusahaan itu akan menyediakan layanan dukungan militer di Irak sampai 2011. Tapi beberapa anggota Kongres keberatan dan meminta Pentagon melakukan tender untuk kontrak logistik lebih ke depan.
Departemen Kehakiman menyatakan pemerintah akan bergabung dalam gugatan yang diajukan oleh para pelapor (whistleblowers). Gugatan itu menyatakan dua perusahaan ekspedisi muatan menyuap pegawai departemen transportasi KBR dalam bentuk makanan, minuman, tiket olahraga, dan wisata golf.
“Kontraktor Pertahanan tak boleh mengambil keuntungan dari perang yang sedang berlangsung dengan menerima suap yang jelas-jelas melanggar hukum," ujar Asisten Jaksa Agung Tony West dalam sebuah pernyataan.
KBR, kontraktor terbesar Angkatan Darat di Irak, akan terus menyediakan layanan di Irak seperti perumahan, makanan, binatu, mandi, pemurnian air, dan membersihkan kamar mandi dalam posisi baru itu, seperti kontrak militer yang diperoleh KBR pada akhir 2001, segera setelah AS menyerang Afghanistan.
Sejak April 2008, Angkatan Darat melakukan semua kontrak logistik tanpa tender, yang memilih KBR ketimbang perusahaan-perusahaan lain, termasuk Falls Church, DynCorp International Inc yang bermarkas di Virginia, dan Fluor Corp yang berkantor di Irving, Texas.
Kontrak kerja tanpa tender itu tergolong tak lazim. Angkatan Darat mengatakan pilihan menggunakan jalur tanpa tender ini karena para komandan AS di Irak merasa perusahaan baru akan mengganggu proses penarikan pasukan Amerika Serikat.
Pandangan Jenderal Ray Odierno, komandan militer AS di Irak, penting dalam pengambilan keputusan, ujar Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal George Casey kepada wartawan.
“Odierno dilaporkan berkata, ‘Saya memiliki tiga juta unit peralatan yang harus saya keluarkan dari Irak. Saya punya 100 atau lebih pangkalan yang akan ditutup. Saya harus memindahkan 80.000 orang lebih keluar dari sini. Dan Anda ingin saya menghentikannya?"
Kekuatan AS di Irak akan dikurangi dari 94.000 tentara saat ini menjadi 50.000 pada Agustus, dengan penarikan rampung pada Desember 2011.
Angkatan Darat, dalam pernyataan sebelumnya, menyatakan memutuskan memberi sebuah kontrak tanpa tender untuk kerja selama 18 bulan dan mengalihkannya ke kontraktor baru akan memakan biaya setidaknya 77 juta dolar.
Anggota-anggota Kongres terkejut atas pemberian kontrak itu.
Anggota Kongres Edolphus Kota, dari Partai Demokrat asal New York, yang memimpin Komite Pengawas Parlemen, menulis surat kepada Menteri Pertahanan Robert Gates yang mempertanyakan keputusan Angkatan Darat. Senator Byron Dorgan dari Partai Demokrat North Dakota, yang memimpin dengar pendapat Senat mengenai para tentara yang tersengat listrik di Irak akibat instalasi buruk yang dikerjakan KBR, mengatakan kontrak-kontrak, atau logistik, LOGCAP di masa lalu yang diberikan Angkatan Darat menimbulkan “pemborosan, penipuan, dan penyalahgunaan yang mungkin terbesar dalam sejarah negeri kita.“
Kontrak kerja tanpa tender untuk KBR juga mengundang kritik dari dua senator AS, bahkan sebelum diumumkan. Senator Claire McCaskill dari Demokrat Missouri yang memimpin sebuah subkomite yang mengawasi kontraktor militer dan Susan Collins dari Republik yang terlibat dalam subkomite itu, menulis surat kepada Menteri Pertahanan Robert Gates. Isinya, mendesak Angkatan Darat untuk melepas “ketergantungannya” terhadap KBR terkait gugatan hukum yang diajukan Departemen Kehakiman April lalu.
"Angkatan Darat memiliki beban berat untuk membuat sebuah keputusan yang tak bertentangan demi kepentingan terbaik bagi militer dan pembayar pajak Amerika," kata McCaskill.
Gugatan hukum para pelapor terhadap KBR adalah tindakan pemerintah kali kedua tahun ini. Pada 1 April, pemerintah menggugat perusahaan itu, menyatakan mereka menggunakan penjaga keamanan bersenjata swasta di Irak antara 2003 dan 2006 yang melanggar kontraknya dengan Angkatan Darat tapi tetap menagih atas layanan mereka.
Sebelum pengumuman Departemen Kehakiman Kamis minggu lalu, Angkatan Darat mengatakan dalam sebuah pernyataan via e-mail bahwa mereka tahu gugatan April itu dan akan melakukan “langkah-langkah pengawasan tambahan untuk memastikan hanya biaya yang wajar dan dikeluarkan yang akan dibayar” berdasarkan kontrak kerja baru.
Gugatan hukum baru, diajukan di pengadilan federal Texas, didasarkan atas informasi dari dua pelapor yang bekerja di industri kargo udara, kata Departemen Kehakiman. Para pelapor berhak atas sebagian uang yang Departemen Kehakiman peroleh dari kasus itu.
Pemberian kontrak tanpa tender yang baru itu juga muncul hanya seminggu setelah Angkatan Darat mengumumkan bahwa KBR tak akan menerima bonus 25 juta dolar sesuai kontrak dukungan Irak LOGCAP III. Alasannya, KBR “gagal memenuhi tingkat kelayakan atas pekerjaan yang mereka lakukan selama empat bulan pertama pada 2008.”
Pekerjaan yang “gagal” dari KBR terjadi selama pasukan Baret Hijau tersengat listrik di shower barak di Irak yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab KBR.
Gugatan hukum dari para pelapor itu bukanlah langkah hukum pertama terhadap KBR. Pada 1 April, Departemen Kehakiman menggugat KBR, menuduhnya melanggar kontrak dengan menggunakan penjaga keamanan swasta dan menagih Angkatan Darat atas layanan mereka.
Baru-baru ini, Charles M. Smith, pejabat sipil yang sebelumnya bertugas menangani kontrak KBR bernilai milyaran dolar di Irak, melaporkan Angkatan Darat menyetujui pembayaran yang meragukan sebesar satu milyar dolar kepada perusahaan itu. Smith dipecat dari pekerjaannya karena menolak menarik tuduhan itu, sementara auditor menemukan data atau catatan KBR kurang kredibel. Penggantinya membenarkan tuduhan itu.
"Mereka mengajukan biaya dalam jumlah besar yang tak jelas," kata Smith. "Uang yang mengalir ke KBR adalah uang yang diambil dari pasukan, dan saya tak bisa menerimanya."
Bagi KBR, pemberian kontrak baru itu lebih dari sekadar uang. Ia memberi kesempatan untuk memperbaiki citra, yang selama ini dianggap sebagai perusahaan tukang ambil untung dan tamak selama perang. Perusahaan itu menagih milyaran dolar untuk pembayaran yang tak perlu, menyediakan fasilitas listrik yang buruk, membangun terowongan penuh bahaya, dan gagal melindungi karyawannya dari pelecehan seksual.
KBR mengirim email ke karyawannya, mengatakan, "Dengan begitu banyak berita negatif tentang KBR dan fakta bahwa kita tak memenangi order LOGCAP IV, maka dengan bangga saya dapat mengumumkan bahwa KBR kini masuk dalam bisnis LOGCAP IV."
Mantan Wakil Presiden Dick Cheney adalah CEO Halliburton dari tahun 1995 sampai 2000. Halliburton mendirikan anak perusahaan KBR pada 2006.*
Translated by Fahri Salam
Edited by Budi Setiyono
Naskah ini diterbitkan atas kerjasama Yayasan Pantau dan IPS
Ilustrasi:http://mssparky.com