11.04.2010 02:09:59 WIB
Oleh CAM McGRATH
KAIRO – KETIKA Mahrousa Salem, yang duduk di kursi roda, lewat, berat bagi orang Mesir untuk memandangnya, sehingga mereka memalingkan muka.
Perempuan Mesir berjilbab itu hanyalah satu dari jutaan orang Mesir dengan cacat fisik atau mental yang hidup dalam bayang-bayang masyarakat. Mereka diabaikan dari sistem pendidikan, dipandang rendah oleh majikan, dan tak diperhatikan oleh para perencana kota.
"Kami bukan pengemis dan kami tak ingin belas kasihan dari orang-orang," kata Salem. "Kami hanya ingin hak-hak dasar kami dipenuhi."
Sensus tahun 2006 menunjukkan, hampir satu juta warga mesir mengalami berbagai bentuk kecacatan, meski beberapa ahli memperkirakan jumlahnya bisa mencapai delapan juta atau sepuluh persen dari populasi. Dari angka itu, hampir separohnya memiliki kondisi yang membutuhkan semacam intervensi.
Satu alasan angka akurat sulit diperoleh adalah keluarga enggan memberi informasi tentang anggota keluarga mereka yang cacat.
"Banyak keluarga Mesir menyembunyikan anak-anak mereka yang cacat, sehingga bahkan tetangga mereka tak menyadarinya," kata Hanaa Helmy, koordinator regional MOVE Middle East, sebuah lembaga nonpemerintah yang bekerja untuk meningkatkan mobilitas anak-anak yang cacat berat.
Orang tua sering khawatir dampak kecacatan anak mereka terhadap saudara lainnya, ujar Helmy. "Mereka pikir, misalnya, puteri mereka berumur 14 tahun dan setelah beberapa tahun seorang lelaki datang untuk melamar. Tapi dia tak jadi menikah karena keluarga mempelai lelaki tahu bahwa kakaknya cacat mental atau fisik."
Juga ada kepercayaan yang diyakini masyarakat Mesir bahwa cacat seperti kebutaan, cacat sejak lahir, dan cacat mental adalah hukuman dari Tuhan. Tradisi rakyat menyatakan bahwa jin jahat (roh) memberikan penyakit ini pada orang-orang yang berdosa.
"Orang percaya jin menyentuh orang untuk memberikan cacat fisik atau mental, atau menyentuh perempuan hamil sehingga anak-anak mereka akan lahir cacat," kata Helmy.
Sikap-sikap sosial ini meminggirkan orang-orang yang secara fisik dan mental berbeda dari masyarakat (mayoritas). Stigma itu mengarah pada stereotip dan diskriminatif sehingga menghalangi penyandang cacat untuk berpartisipasi dalam masyarakat mereka.
"Ketika kami mencoba membaurkan penyandang cacat ke dalam masyarakat, kami mendapati semua pintu ditutup," kata Helmy kepada IPS.
Inilah awal persoalannya, katanya. Sekolah umum dan swasta membuat syarat masuk yang mengecualikan anak-anak dengan gangguan mental atau fisik.
"Bahkan anak-anak normal dengan cacat kecil tak lulus wawancara atau ujian masuk, dan ditolak," kata Helmy. "Para orang tua sudah mencoba, tapi akhirnya menyerah karena terlalu sulit dan mahal untuk mendaftarkan anak mereka."
Anak-anak cacat yang cukup beruntung bisa masuk, tapi ada biaya tambahan untuk transportasi, peralatan dan alat batu mengajar, sehingga memberatkan keluarga. Bahkan, sekolah luar biasa (SLB) mungkin meminta orangtua murid agar menyewa guru khusus –biayanya hanya bisa dipenuhi oleh sedikit keluarga yang mampu.
Jenjang karier mereka juga terhambat oleh keenganan pengusaha untuk mempekerjakan para penyandang cacat. Marzouk Abdel Rady, misalnya. Lelaki berusia 36 tahun ini punya gelar sarjana pendidikan dan sertifikat mengajar dari beberapa lembaga terakreditas, tapi belum juga mendapat pekerjaan sebagai guru. Ia mengatakan nada wawancara kerja berubah tiba-tiba ketika pengusaha melihatnya berjalan dengan penjepit kaki dan tongkat.
"Sekolah-sekolah menolak mempekerjakan saya, sekalipun kualitas saya lebih baik ketimbang kandidat lain," katanya. "Mereka tak mengatakan itu karena kaki saya, tapi saya bisa melihatnya dari sorot mata mereka."
UU Rehabilitasi Penyandang Cacat menetapkan bahwa lembaga-lemmbaga pemerintah, publik, dan swasta dengan 50 atau lebih karyawan harus memastikan bahwa penyandang cacat termasuk sedikitnya lima persen dari tenaga kerja mereka. Rendahnya penegakan dan denda –hanya 20 dolar per karyawan di bawah kuota– membuat kepatuhan terhadap UU juga rendah.
Perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan penyandang cacat sering melakukannya untuk memenuhi syarat pembebasan pajak. Perusahaan membayar gaji serendah mungkin, sekitar 35 dolar per bulan, dan memerintahkan mereka tinggal di rumah.
Praktik ini ditentang oleh Wayana International Foundation for Integration and Awareness, sebuah organisasi nonpemerintah lokal yang berjuang untuk pekerjaan yang adil bagi penyandang cacat dan perempuan.
"Kami tak ingin pekerjaan sembarangan diberikan ke mereka," kata Abeer Eslam, juru bicara organisasis itu. "Kami ingin para penyandang cacat bekerja dan merasakan punya peran di masyarakat.
Staf pekerja Wayana, sebagian besar orang tua dari anak-anak cacat, melakukan pendekatan terhadap eksekutif senior perusahaan swasta untuk membujuk mereka agar memberikan pekerjaan yang sesuai dan fasilititas yang bisa diakses orang-orang cacat.
"Sejumlah perusahaan bersedia memenuhinya, tapi jumlahnya tak sebanding dengan perusahaan yang memilih membayar denda kecil karena tak memenuhi kuota lima persen," kata Eslam.
Hambatan sosial yang masyarakat bangun dipersulit oleh kendala fisik untk mobilitas. Jalan, bangunan, dan sistem transportasi dibangun tanpa memikirkan sarana-sarana khusus bagi penyandang cacat.
"Sulit bagi orang biasa untuk menggunakan trotoar atau transportasi umum di Mesir. Jadi, bayangkan apa yang dirasakan para penyandang cacat," kata Eslam. *
Translated by Basilius Triharyanto
Edited by Budi Setiyono
Naskah ini diterbitkan atas kerjasama Yayasan Pantau dan IPS
Foto: www.dipity.com