18.03.2010 10:19:44 WIB
Oleh KARA SANTOS
MANILA (IPS) – PEMILIH Filipina, yang masih menimbang pilihan mereka untuk presiden berikutnya, disarankan untuk melihat sikap masing-masing kandidat dalam memandang kesehatan reproduksi. Ini berguna untuk mengukur semangat dan keberanian kandidat pemimpin berikutnya.
Posisi kandidat presiden terhadap isu semacam kesehatan reproduksi, yang memiliki sejarah panjang penentangan dari Gereja Katolik, agama mayoritas di Filipina, memberi petunjuk bagaimana kapasitas para kandidat dalam menjalankan pemerintahan kelak, ujar Ramon San Pascual, kepala Komite Legislatif Filipina urusan Kependudukan dan Pembangunan (PLCPD).
”Jika Anda memilih seorang kandidat presiden yang siap menangani isu tersebut (kesehatan reproduksi) dan berani berhadapan dengan institusi terbesar –Gereja Katolik– (ini) menunjukkan pemerintahan seperti apa yang akan mereka jalankan jika memenangi pemilihan presiden,” ujar San Pascual.
Memang, 15 tahun setelah deklarasi Beijing tentang hak-hak perempuan, yang menekankan ”pengakuan dan penegasan kembali hak semua perempuan dalam mengatur seluruh aspek kesehatan mereka, khususnya kesuburan mereka sendiri”, Filipina masih memperdebatkan penggunaan alat kontrasepsi modern atau “buatan”, yang dipandang kalangan Gereja tak bermoral.
Beda dari sebelumnya, perdebatan itu akan lebih jelas selama kampanye pemilihan presiden yang akan dimulai 10 Mei 2010, di mana 85 persen dari 92 juta penduduknya adalah Katolik.
Selain isu seperti korupsi dan ekonomi, kesehatan reproduksi selalu jadi topik pembahasan yang kontroversial dalam forum-forum publik yang dihadiri para kandidat, terutama yang hendak mencalonkan diri sebagai presiden.
Ini terkait dengan keprihatinan sehari-hari warga Filipina tentang keluarga berencana, biaya hidup, kesehatan, pendidikan, dan pilihan dalam kesehatan reproduksi. ”Sangat penting melihat agenda kesehatan reproduksi dari semua kandidat karena masalah kepadatan penduduk di negara kami,” kata Ellen Guanzon, ibu dari dua anak.
Laju pertumbuhan penduduk di Filipina berkisar 1,90 persen dari 2005 sampai 2010. Ini termasuk tertinggi di Asia Timur, meski mengalami penurunan dari 2,3 persen pada 1990-an. Di sebuah negara yang tak punya kebijakan jelas mengenai penduduk dan keluarga berencana, lebih dari 4.000 bayi lahir setiap hari.
Di daerah-daerah miskin, umumnya perempuan punya enam hingga tujuh anak karena kurangnya akses informasi mengenai metode keluarga berencana yang modern selama satu dekade terakhir. Bergantung pada pemerintah yang berkuasa, klinik-klinik daerah memberi informasi tentang kontrasepsi termasuk penggunaan kondom atau diinstruksikan agar tak memakainya.
Presiden Gloria Macapagal Arroyo, yang berkuasa berkat dukungan Gereja, secara konsisten menekankan keluarga berencana alami –termasuk menahan nafsu– dan ”tanggungjawab orangtua” ketimbang metode modern.
Sejauh ini, tiga dari sembilan kandidat presiden tampaknya menyokong kebijakan yang mensahkan kesehatan reproduksi, ujar San Pascual, dengan melihat latar-belakang dan pernyataan di depan mereka di depan publik.
UU mengenai keluarga berencana, termasuk metode kontrasepsi buatan, masih harus disahkan Kongres setelah delapan tahun diajukan. Para politisi umumnya khawatir hal itu mengusik gereja, yang tak merahasiakan sikapnya menentang RUU tersebut. Mereka takut kehilangan pemilih potensial, karena Gereja punya pengaruh besar terhadap konstituen.
Yang mendukung RUU reproduksi ini adalah Senator Benigno Aquino III dan pemimpin Kristen evangalis Eddie Villanueva. Juga mantan Presiden Joseph Estrada, yang digulingkan dalam gerakan perlawanan pada 2001 karena terlibat korupsi namun kemudian diampuni.
Mereka, ujar San Pascual, yang memiliki pikiran terbuka serta mengajak Kongres berdebat dan memutuskan RUU itu termasuk kandidat Senator Jamby Madrigal, Senator Richard Gordon, dan aktivis Nicanor Perlas.
Sementara kandidat yang menentang UU kesehatan reproduksi adalah Gilberto Teodoro Jr, kandidat dari pemerintahan sekarang, Senator Manuel Villar, dan anggota dewan kota JC de los Reyes.
Pada akhir 2009, Konferensi Keuskupan Gereja Katolik Filipina (CBCP) memperingatkan agar pemilih tak memilih kandidat yang mendukung RUU kesehatan reproduksi. ”Secara moral tak diperbolehkan memilih kandidat-kandidat yang menyokong kebijakan antikeluarga, termasuk kesehatan reproduksi,” ujar Katekimus soal Keluarga dan Kehidupan untuk Pemilu 2010 dari CBCP.
Panduan pemilu untuk umat Katolik itu menyatakan bahwa kontrasepsi ”secara moral salah –membahayakan kesehatan spiritual perkawinan” dan ”menghambat proses atau kemungkinan pembuahan”, yang menurut Gereja seharusnya menjadi poin hubungan suami-isteri. Para pemilih yang mendukung kandidat prokesehatan reproduksi pada pemilu Mei nanti adalah pengikut “setan”, ujar Gereja.
Namun para penyokong mengatakan, kegagalan meloloskan RUU kesehatan reproduksi telah merugikan kesehatan perempuan.
”Sebelas perempuan meninggal setiap hari akibat kehamilan dan persalinan. Hampir setengahnya adalah kehamilan yang tak diinginkan dan sepertiganya berakhir dengan aborsi,” ujar pengacara Clara Rita Padilla, direktur eksekutif EngendeRights Inc, organisasi nonpemerintah yang mengkampanyekan hak-hak perempuan melalui advokasi hukum.
Padilla bertanya: ”Akankah presiden berikutnya menutup mata dan tak menyediakan anggaran yang layak demi akses luas terhadap informasi, penyediaan, dan layanan kesehatan reproduksi, hanya karena hal itu akan mengundang kemarahan CBCP?”
San Pascual dari PLCPD mengatakan, para kandidat pemilu 2010 bersikap hati-hati untuk tidak membuat pernyataan terlalu keras mengenai isu kesehatan reproduksi. Ini dianggap bisa memberatkan posisi Gereja di antara para pemilih. Namun dia bilang, ”Dengan berusaha menyeimbangkan agenda mereka, sehingga mereka tak akan menghadapi kemarahan para uskup atau jemaah gereja, mereka akhirnya tak membantu konstituen mereka atau memberi keadilan dalam pekerjaan mereka sebagai pelayan publik.”
Guanzon, seorang Katolik, berkata dia dan suaminya tak menggunakan alat kontrasepsi buatan, meski keputusan ini seharusnya berpulang pada masing-masing pasangan. ”Saya menentang aborsi tapi saya tak setuju dengan apa yang Gereja katakan bahwa pil dan kondom itu antikehidupan. Ini hanya semacam metode untuk mencegah kehamilan,” ujarnya.
Sebuah survei dari lembaga jajak pendapat Pulse Asia, yang dirilis Jumat lalu, menunjukkan 64 persen warga Filipina akan memilih kandidat yang mempromosikan metode modern keluarga berencana, dan 75 persen pemilih berpendapat penting bagi seorang kandidat untuk memasukkan isu keluarga berencana dalam program aksinya.
Survei serupa soal keluarga berencana menunjukkan 87 persen pemilih percaya bahwa penting bagi pemerintah mengalokasikan anggaran untuk metode kontrasepsi macam pil KB, intrauterine devices (IUD), kondom, dan vasektomi.
Hampir setengah responden (48 persen) tak setuju Gereja ikut berperan menentukan pilihan metode keluarga berencana. Limapuluh satu persen tak percaya bahwa pemakaian metode modern itu sebuah dosa.
”Harus ada ketentuan soal kesehatan reproduksi karena yang mendapatkan informasi dan layanan medis adalah mereka yang mampu,” ujar Kitty Gorospe, asisten teknis yang punya latar belakang teknologi medis. Sekarang, dia menunjukkan, keluarga miskin terus punya banyak anak meski tak mampu membesarkan anak secara benar.
Pemerintah sebelumnya memiliki kebijakan berbeda mengenai kesehatan reproduksi. Selama pemerintahan Presiden Corazon Aquino (1986-1992, seorang penganut Katolik yang taat dan didukung kuat Gereja, mengambil posisi berlawan mengenai metode keluarga berencana.
Di bawah penggantinya, Fidel Ramos, yang seorang Protestan, sejumlah program keluarga berencana meningkat secara signifikan dan melibatkan lebih banyak tenaga medis.*
Translated by Fahri Salam
Edited by Budi Setiyono
Naskah ini diterbitkan atas kerjasama Yayasan Pantau dan IPS
Foto: http://taradigadingdangdong.wordpress