29.05.2011 00:10:02 WIB

Oleh Fabiana Frayssinet

RIO DE JANEIRO (IPS) – MAJELIS rendah Kongres Brazil menyetujui perubahan UU kehutanan yang akan mempermudah pembersihan lahan di hutan Amazon untuk pertanian. Pada hari yang sama, pasangan suami-istri, yang juga aktivis dan menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk melawan pengrusakan hutan secara ilegal di hutan-hujan itu, dibunuh.

Setelah beberapa kali penundaan, UU kehutanan yang direvisi itu disetujui oleh Parlemen Selasa lalu, dengan suara 410-63, dan satu suara abstein.

Diperkenalkan oleh anggota parlemen dari Partai Komunis, Aldo Rebelo, perubahan atas UU kehutanan 1965 itu, dalam pandangan para ahli lingkungan, adalah kekalahan besar pertama bagi Presiden Dilma Rousseff, karena partai-partai yang berkoalisi dengan partai sayap kirinya, Partai Buruh, tak memberikan suara bagi blok mereka dalam masalah ini.

"Hasil ini merupakan kemunduran terbesar bagi UU lingkungan di Brazil dalam beberapa dekade," ujar Raul Silva Telles do Valle, asisten koordinator Socioenvironmental Institute.

"Ini adalah hukum yang melihat ke masa lalu, bukan masa depan," ujar direktur konservasi WWF-Brazil Carlos Alberto Mattos Scaramuzza.

Jika UU kehutanan yang direvisi ini disetujui Senat dan ditandatangani menjadi UU oleh Presiden Rousseff, akan menjadi mustahil bagi Brazil untuk memenuhi target pengurangan gas rumah kaca, ujar do Valle.

UU baru ini akan memberikan pengampunan berupa denda bagi pemilik tanah yang membabat hutan secara ilegal di atas lahan mereka, selama penebangan hutan terjadi sebelum Juli 2008 dan luas pertanian 400 hektar atau kurang.

UU baru tentang penggunaan lahan juga akan mengurangi jumlah hutan yang harus para petani lindungi, karena memungkinkan mereka untuk menebas pohon di sepanjang sungai dan di puncak dan lereng bukit. Ia juga akan ikut melegalkan pembukaan lahan yang digunakan untuk tujuan pertanian, perkebunan, atau wisata pedesaan dan wisata alam, jika penebangan hutan dilakukan sebelum Juli 2008.

Rousseff mengancam untuk memveto klausul pengampunan dalam UU itu.

Pemungutan suara bertepatan dengan kematian José Cláudio Ribeiro da Silva (52 tahun) dan Maria do Espírito Santo (51), pemimpin Projeto de Assentamento Agroextrativista Praialta Piranheira, sebuah cagar alam tempat mereka bekerja selama 24 tahun, melawan penebangan hutan ilegal untuk produksi arang dan pemeliharaan ternak.

Keluarga mereka mengatakan bahwa mereka disergap Selasa pagi oleh kelompok bersenjata di kota Nova Ipixuna di utara Amazon, negara bagian Pará. Sebelumnya kedua petani lingkungan itu berkali-kali menerima ancaman mati karena aktivitas mereka melawan penebangan pohon ilegal di daerah tersebut.

"Brazil terbangun dengan berita pembunuhan dua aktivis lingkungan terkemuka, dan akan berangkat tidur dengan pembunuhan UU kehutanan," ujar aktivis lingkungan Greenpeace Brazil Paulo Adario kepada pers.

Do Valle mengatakan hasil pemungutan suara di Kongres dan pembunuhan itu adalah kerja "gerakan politik yang sama yang melihat pelestarian lingkungan sebagai penghambat pertumbuhan –yang sangat buruk”, sektor produksi pertanian yang "mempertahankan model produksi abad ke-18."

Dalam bentuknya sekarang, UU kehutanan menetapkan seberapa banyak para petani bisa membuka lahan. Delapan puluh persen hutan harus dibiarkan utuh di lahan di hutan Amazon, 35 persen di daerah savana tropis di dalam apa yang dikenal sebagai "Amazon yang sah" –di mana sembilan negara bagian di Brazil sebagian atau seluruhnya ditutupi hutan-hujan– dan 20 persen di daerah lain di negara itu.

Tapi UU itu tak ditegakkan. Rebelo berpendapat bahwa pengampunan berupa denda akan memungkinkan legalisasi 90 persen lahan pedesaan, yang melanggar aturan itu.

Dari 5,3 juta kilometer persegi hutan di Brazil, 1,7 juta kilometer persegi dilindungi.

Rebelo mengatakan dia bertindak atas nama "kepentingan nasional", bukan atas nama LSM lingkungan.

"Ini adalah kemenangan Kongres. UU kehutanan baru-baru ini membawa nama LSM tapi yang ini membawa nama Brazil," kata Senator Kátia Abreu, ketua Konfederasi Pertanian Brazil (CAN) yang berpengaruh. Dia mengatakan UU revisi ini akan "mengakhiri ketidakpastian hukum di seluruh negeri."

Sebanyak 700.000 hektar hutan Amazon di Brazil ditebang pada 2009 dan 2010, tingkat terendah kerusakan sejak pencatatan penebangan hutan mulai dilakukan pada 1988.

Tapi sebuah laporan pemerintah, yang hasil awalnya dirilis pada 19 Mei, menyatakan bahwa dari Agustus 2010 hingga April 2011, penebangan hutan meningkat 27 persen sama dengan periode sama pada tahun sebelumnya, dengan kerusakan terutama terkonsentrasi di barat negara bagian Mato Grosso yang tengah mengembangkan kedelai –sebuah fenomena yang membuat pemerintah mengutuk pengampunan jika ia disetujui.

Sebagai tanggapan, Rousseff membentuk "kabinet krisis" serta mengirim 500 jaksa lingkungan dan agen-agen Pasukan Keamanan Publik Nasional dan polisi hutan untuk menyelidiki daerah yang rusak.

Scaramuzza dari WWF-Brazil menegaskan agar lobi pertanian mendesak UU lingkungan yang lebih fleksibel dengan lonjakan harga komoditas sebagai latar belakang. Brazil adalah salah satu eksportir terbesar di dunia atas kedelai, kopi, sari jeruk, daging sapi, unggas, dan produk pertanian penting lainnya.

Di Mato Grosso, laba kedelai meningkat hampir 100 persen dalam setahun, katanya. Ini berarti keuntungan tahunan sebesar satu juta real (sekira dari Rp 48 milyar) untuk pertanian seluas 1.000 hektar, "yang bukan hanya memungkinkan mereka membeli truk pick-up baru, tapi juga mendorong mereka untuk terus merusak hutan," tambahnya.

Dia mengatakan, pengampunan, peningkatan keuntungan, dan fakta bahwa pemerintah memantau dan mengendalikan penebangan hutan, meski meningkat, tapi belum mencukupi, menjadi "kombinasi yang eksplosif."

"Bagaimana bisa sebuah negara yang bertujuan menjadi pemimpin dalam memerangi perubahan iklim dan akan menjadi tuan rumah Rio+20 (KTT Bumi 2012) melakukan pekerjaan rumah buruk seperti itu?" ujarnya.

UU kehutanan yang direvisi itu juga bisa mengakhiri kewenangan pemerintah provinsi dan kota untuk memberikan izin lingkungan untuk lahan pertanian, yang akan melemahkan "pengawasan dan mekanisme kontrol negara bagian" dan memudahkan para petani yang melanggar hukum untuk menghindari hukuman seperti penutupan, penyitaan atas keuntungan dari penjualan produk-produk yang dibudidayakan secara ilegal, atau pembatalan pinjaman, ujar aktivis Greenpeace Amazon Marcio Astrini.

"Tapi seluruh dunia akan kalah, karena Brazil merupakan penghasil emisi gas rumah kaca yang besar dan tak akan memenuhi tujuannya" untuk memangkas emisi sebesar 36 dan 38,9 persen dari level proyeksi 2020, ujar do Valle.

Jika UU itu lolos dari Senat, pemenang akan menjadi "sektor agribisnis terbelakang, yang tak ingin menginvestasikan sesuatu untuk memenuhi standar minimum keberlanjutan," katanya.

Astrini mencatat setidaknya 15 legislator akan meraih keuntungan dari pengampunan itu karena mereka adalah pemilik tanah yang menerima denda lingkungan sangat besar –belum lagi mereka mendapat sumbangan kampanye dari agribisnis.

Lebih jauh lagi, "Brazil punya komitmen internasional untuk menghindari perluasan produksi kedelai dan daging sapi dengan mengorbankan penebangan hutan. Sebuah UU yang mendorong penebangan pohon akan membahayakan komitmen ini," tambah Astrini.

Scaramuzza mengatakan lolosnya UU kehutanan dan pembunuhan aktivis lingkungan "berada dalam satu jalur."

"Beberapa hal telah membaik dalam beberapa tahun terakhir" di Brazil, namun negara ini masih belum memiliki kesadaran terhadap daerah-daerah terpencil seperti kawasan hutan Amazon, tempat dua aktivis pedesaan tewas, dan tak menciptakan insentif bagi teknik pertanian modern yang mengkombinasikan hasil besar dengan konservasi sumber daya alam, katanya.*



Translated by Basil Triharyanto
Edited by Budi Setiyono
Naskah ini dipublikasikan atas kerja sama Yayasan Pantau dan IPS Asia-Pasifik