12.05.2010 11:27:09 WIB

RATUSAN guru yang tergabung di PGRI Palembang berunjukrasa ke DPRD Sumsel, Jalan POM IX Palembang, Rabu (12/05/2010). Mereka menolak penghapusan Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Ditjen PMPTK). Jika tak dapat diubah, sebaiknya diganti menjadi Peningkatan Mutu Guru dan Tenaga Kependidikan (PMGTK).

Ketua PGRI Palembang, Ahmad Zulinto, saat berorasi mengatakan, penghapusan Ditjen PMPTK melalui Perpres 24 tahun 2010 mengancam pelaksanaan sertifikasi guru dan tersendatnya pembayaran tunjangan profesi. Pengelolaan guru kembali terkotak-kotak pada tingkat pendidikan SD, SMAP, SLTA, dan dosen. PGRI menolak penghapusan Ditjen PMPTK karena merasakan unit utama itu bermanfaat untuk pembenahan manajemen guru dan tenaga kependidikan lainnya. Sementara kendala di sektor jumlah, mutu, penyebaran, kesejahteraan, perlindungan hukum, dan perlindungan profesi guru masih kerap muncul.

"Perpres ini strategi memarjinalkan guru secara sistematis. PGRI minta DPRD Sumsel dapat mendukung, berupa rekomendasi pada Kementerian Pendidikan Nasional agar Ditjen PMPTK tetap dipertahankan," kata Zulinto.

Menurut dia, kalau pun terlanjur dan Perpres itu tidak bisa dicabut lagi, pemerintah sebaiknya mengubah saja nama Ditjen PMPTK. PGRI mengusulkan diganti jadi Ditjen Peningkatan Mutu Guru dan Tenaga Kependidikan (PMGTK).

Para guru membawa spanduk yang isinya antara lain, "Jangan Hapus PMPTK" atau "Kembalikan Ditjen PMPTK". Aksi berlangsung dari pukul 09.00-11.00.

Foto: Sriwijaya Post