28.04.2010 16:42:17 WIB

Oleh RINIZAH

Forum LSM pemantau ADB (Asian Development Bank) menyatakan memboikot pertemuan tahunan ke-43 Bank Pembangunan Asia di Uzbekistan mendatang. "Keputusan ADB untuk mengadakan pertemuan tahunan di Tashkent bukan hanya tidak transparan, juga mendukung penindasan hak asasi manusia dan kebebasan rakyat berekspresi," kata Direktur Eksekutif Forum, Dr. Avilash Roul.

Demikian pernyataa sikap itu disampaikan melalui siaran persnya, hari ini Rabu (28/04/2010) yang disampaikan Maya Eralieva dan Romil Hernandez. Mereka menolak keputusan ADB untuk mengadakan pertemuan di Uzbekistan, sebuah negara yang track record pemerintahan banyak melakukan pelanggaran hak asasi manusia dan pembatasan kebebasan berekspresi masyarakat. Misalnya dalam bidang politik, hak dan perbedaan pendapat tidak ditoleransi, dan sering disikapi dengan tindak kekerasan.

"Karena tidak ada kelompok-kelompok masyarakat sipil yang hidup di Uzbekistan, adalah mustahil untuk terus mempertahankan opini publik di tempat pertemuan tahunan jika melihat situasi politik di negeri ini," kata Parviz Umarov dari Tajikistan berbasis Pusat Pengembangan Masyarakat Sipil.

Dalam surat yang diajukan pada Januari 2010 lalu, Forum meminta ADB untuk menjamin keselamatan, keamanan dan kesejahteraan peserta masyarakat sipil dalam pertemuan tahunan ke-43, dan hak mereka untuk berkumpul dan mendiskusikan masalah-masalah pembangunan yang terkait, mendistribusikan bahan cetak yang terkait pada operasi ADB, dan protes damai. Namun, sampai sekarang, bank multilateral tetap diam terhadap masalah ini.

"Sebagai entitas publik multilateral, ADB harus menghormati hak-hak masyarakat lokal untuk pembangunan dan mata pencaharian bukan hanya melayani kepentingan, pemerintah tidak demokratis sombong dan bisnis," kata Hemantha Withanage dari Sri Lanka Centre untuk Keadilan Lingkungan.

Pada bulan Maret tahun ini, Komite HAM PBB mencatat tentang pelanggaran HAM di Uzbekistan, "Sejumlah LSM, wartawan dan pembela hak asasi manusia dipenjarakan, diserang, dilecehkan atau diintimidasi karena pelaksanaan profesi mereka."

"Langkah ini ADB hanya menunjukkan bahwa lebih cenderung mengadakan pertemuan di semacam rezim otokratis di mana kebebasan berbicara adalah sangat dibatasi," kata Roul.

Tahun lalu selama pertemuan tahunan ADB di Bali, Indonesia. Meskipun sebagai negara demokratis, aktivis lokal dilecehkan oleh keamanan, aktivis lokal diganggu oleh keamanan. "Polisi dan intelijen ditempatkan di hotel kami, kendaraan kami berhenti beberapa kali dalam perjalanan ke tempat pertemuan tahunan yang memberi kami tidak ada pilihan selain untuk membatalkan pertemuan kami dengan beberapa dewan ADB direksi," kata Wardarina dari Solidaritas Perempuan, Jakarta.

Forum LSM di ADB adalah jaringan 250-kuat Asia yang dipimpin organisasi masyarakat sipil yang telah memonitor kebijakan ADB, proyek-proyek dan program sejak tahun 1992.