13.12.2010 23:02:03 WIB
Oleh Antoaneta Becker
LONDON (IPS) – PEMBOIKOTAN China atas Hadiah Nobel Perdamaian, yang tahun ini diberikan kepada seorang pembangkang China yang dipenjara, menimbulkan kesan tak menyenangkan terhadap rezim brutal yang telah memenjarakan lawan-lawan politik dan menolak mengakui popularitas mereka yang mulai goyah.?
Tapi meski terobsesi dengan citra internasionalnya yang berurat-berakar, China tak tersentak oleh publisitas yang merugikannya. Sebaliknya, Beijing melancarkan kampanye diplomatik yang gigih untuk menghalangi para diplomat hadir dalam upacara penghargaan pekan lalu di Oslo.?
China menggunakan metode propaganda komunis lama untuk mencoreng nama aktivis demokrasi Liu Xiaobo dan menggambarkan proses penghargaan perdamaian itu sebagai sebuah rencana untuk meruntuhkan kebangkitan China.?
"Otoritas China benar-benar melihat ini sebagai konspirasi sangat serius, sebuah rencana untuk melemahkan evolusi damai di China, dan mereka ingin menunjukkan bahwa mereka rela mengeluarkan biaya untuk melindungi kepentingan mereka," kata Joseph Cheng, profesor ilmu politik di City University di Hong Kong.?
Tapi serangan balasan yang intensif itu menimbulkan lebih banyak kesan ketimbang sekadar intoleransi kepemimpinan komunis terhadap kecaman internasional mengenai catatan HAM dan kerentanannya di dalam negeri. Ini menunjukkan tekad Beijing untuk mengambil nilai-nilai universal dengan keyakinan bahwa ia punya kekuasaan untuk membuat konsep sendiri tentang keterlibatannya dengan dunia.?
Beijing kini memperkenalkan sebuah, penghargaan perdamaian untuk negeri sendiri, Hadiah Perdamaian Konfusius, untuk menandingi terpilihnya Liu Xiaobo sebagai warga China yang kali pertama memenangi Nobel Perdamaian. Penghargaan itu diciptakan "untuk menafsirkan perdamaian dari sudut pandang orang China," ujar komite penghargaan dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan untuk lembaga-lembaga di Beijing.
Yang kali pertama ditetapkan adalah Lien Chan, mantan wakil presiden Taiwan dan ketua kehormatan Partai Nasionalis, yang telah "membangun jembatan perdamaian antara tanah daratan dan Taiwan,” tulis pernyataan tersebut. Komite memutuskan untuk menyerahkan penghargaan itu pada hari Kamis, sehari sebelum pemberian Nobel untuk Liu Xiaobo.?
"Penghargaan baru (Konghucu) adalah contoh terbaik dari dilema yang kini dihadapi China –bagaimana China ingin terlibat dalam mengatur tata-tertib internasional tapi menurut penafsirannya sendiri," kata Rana Mitter, profesor Modern China Institute for Chinese Studies di Oxford University.
"Penghargaan baru itu sebenarnya sebuah variasi dari hadiah perdamaian internasional. Nobel dianggap sebagai masalah prestise internasional dan China ingin punya suara (dalam proses seleksi) di mana orang China memperoleh kehormatan ini," tambahnya.?
Komite Hadiah Nobel Perdamaian menggambarkan Liu Xiaobo sebagai " simbol terpenting" dari perjuangan HAM di China. Sebagai tokoh kunci dalam gerakan demokrasi Tiananmen tahun 1989, Liu adalah satu dari beberapa orang yang menyusun Piagam 08 –sebutan untuk demokrasi multipartai dan reformasi politik di China. Dia menjalani hukuman 11 tahun dengan tuduhan "subversif".
Komite Nobel memutuskan memberikan penghargaan kepadanya untuk "perjuangan panjang dan tanpa kekerasan" dan keyakinannya bahwa ada hubungan erat antara HAM dan perdamaian. Beijing mengatakan Liu adalah seorang penjahat dan menganggap penghargaan itu sebagai sebuah "hujatan".?
Para pendukung Hadiah Nobel Perdamaian tahun ini adalah "badut-badut" yang membuat lelucon, kementerian luar negeri mengatakan pekan lalu. Mereka pada dasarnya menentang pembangunan China dan ingin ikut campur dalam politik dan sistem hukum negara ini, ujar jurubicara kementerian Jiang Yu pada konferensi pers. "Kami tak akan berubah karena gangguan segelintir badut," tambahnya.?
Pengumuman hadiah bagi Liu Xiaobo pada 8 Oktober tampaknya juga memecah masyarakat internasional. Jumlah negara yang sudah menolak undangan untuk menghadiri acara penghargaan pada hari Jumat meningkat dari semula enam pada enam minggu lalu menjadi 19 negara, termasuk China, ujar komite Nobel Norwegia.
"China memutar-balikkan kekuatan di balik layar untuk mencegah sejumlah negara hadir dalam upacara Hadiah Nobel, menggunakan kombinasi tekanan politik dan pemerasan ekonomi," kata Sam Zarifi, direktur Amnesti International untuk Asia-Pasifik.?
Bulan lalu Beijing menyampaikan peringatan keras kepada semua negara. Cui Tiankai, wakil menteri luar negeri, mengatakan negara-negara yang memilih ambil bagian dalam "permainan politik" atas pemilihan Liu Xiaobo harus" menanggung konsekuensinya".
Di antara negara-negara yang akan absen pada acara itu adalah sekutu-sekutu lama di wilayah regional seperti Pakistan dan sekutu ideologis seperti Venezuela, mitra bisnis Arab Saudi dan Iran, serta negara-negara yang bergantung pada dukungan diplomatik China seperti Sudan.?
Sejak pengumuman Nobel itu, istri Liu, Liu Xia, dikenai tahanan rumah, dan polisi mengawasi secara ketat gerak-gerik keluarganya dan pembangkang lainnya. Bulan lalu pengacara Liu dilarang terbang ke Inggris, dan intelektual liberal terkemuka lainnya dilarang meninggalkan negara itu untuk memastikan tak satu pun warga China menghadiri acara tersebut.?
Hadiah medali emas, sertifikat, dan uang 1,4 juta dolar hanya bisa diberikan kepada Liu Xiaobo atau anggota keluarga dekatnya sesuai aturan Komite Nobel Norwegia. Jika komite gagal memberikan medali dan sertifikat itu, ini akan mengundang perbandingan dengan penolakan untuk melakukannya ketika Carl von Ossietzky, jurnalis Jerman dan tahanan kamp konsentrasi, dilarang oleh rezim Hitler untuk pergi ke Oslo pada 1935.
Yang Jianli, mantan pembangkang China, sekarang penghubung ke komite Nobel atas nama Liu, menulis surat kepada ketua partai komunis Hu Jintao: "Saya tak ingin citra kursi kosong pada Acara Hadiah Nobel menjadi simbol China abad ke-21."
Liu adalah salah satu dari tiga penerima Hadiah Perdamaian saat dipenjarakan pemerintah mereka sendiri. Yang lainnya adalah Carl von Ossietzky dan Aung San Suu Kyi, pemimpin oposisi Burma yang dianugerahi Nobel pada 1991.*
Translated by Basil Triharyanto
Edited by Budi Setiyono
Naskah ini dipublikasikan atas kerja sama IPS dan Yayasan Pantau