11.05.2010 03:11:33 WIB

Oleh MARWAAN MACAN-MARKAR

BANGKOK (IPS) – KETIKA para pemegang saham perusahaan multinasional Chevron bertemu untuk rapat tahunan di Houston, AS, pada akhir Mei, mereka akan berhadapan dengan Naing Htoo, yang masyarakatnya menderita karena eksploitasi raksasa pertambangan itu di Burma.

”Saya ingin membuka apa yang terjadi akibat investasi Chevron di Burma,” ujar pria dari minoritas Karen berusia 30 tahun ini. ”Para pemegang saham perlu tahu ke mana uang mereka dan penderitaan yang diakibatkannya.”

Naing Htoo tak gentar dengan tantangan yang menghadang di depan –kesempatan pertamanya untuk bicara di depan para pemegang saham Chevron tentang kontroversi jalur pipa gas alam Yadana di selatan Burma. ”Ini kesempatan untuk perubahan,” ujarnya kepada IPS tentang pertemuan yang akan diadakan 27 dan 28 Mei.

Tuntutan aktivis Karen mengenai budaya perusahaan AS kian menekan para pemegang saham Chevron. Mereka punya hak suara pada pertemuan tahunan mengenai sebuah proposal yang akan ”mewajibkan perusahaan membuka pembayaran terhadap pemerintahan asing, termasuk junta di Burma,” demikian pernyataan EarthRights International (ERI), sebuah kelompok lobi lingkungan dan HAM yang berkantor di Washington D.C.

Tapi tekanan terhadap Chevron untuk lebih transparan tentang transaksi keuangan di Burma diharapkan juga meningkat di tempat lain. Sebuah RUU yang diajukan ke Kongres AS mendapat dukungan dari bipartisan. Jika RUU itu disahkan, ia akan memaksa perusahaan yang mendapat keuntungan dari minyak, gas, dan tambang untuk membuka rincian pembayaran kepada pemerintah di negara-negara tempat mereka berinvestasi di seluruh dunia.

Jangkauan “UU Keamanan Energi melalui Transparansi” untuk membuka penuh keuangan ini tak terbatas pada perusahaan di sektor energi yang berbasis di AS. UU itu juga akan memaksa semua perusahaan minyak, gas, dan tambang asing, yang terdaftar di Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) untuk membuka pembukuan mereka untuk pemeriksaan.

”RUU yang masih tertunda di Kongres ini unik,” ujar Mathew Smith, koordinator proyek ERI di Burma. ”Ia juga akan berlaku bagi perusahaan besar yang terdaftar di SEC dari China, India, dan Korea Selatan, yang menanamkan modal di Burma. Ia akan memiliki dampak yang luas.”

Dengan sebuah mata terarah pada legislasi yang penting itu, sebuah kampanye global diluncurkan pada 27 April yang menyerukan agar Chevron, perusahaan minyak raksasa Total dari Prancis, serta cabang perusahaan minyak dan gas milik negara di Thailand mempublikasikan “pembayarannya selama 18 tahun kepada rezim militer Burma.”

Lebih dari 160 organisasi nonpemerintah, serikat buruh, manajer perusahaan investasi, dan pemimpin politik, termasuk mantan perdana menteri Norwegia dan mantan presiden Irlandia, menandatangani kampanye transparansi keuangan di Burma –resmi dikenal sebagai Myanmar.

Sebuah pernyataan dua halaman berjudul “Seruan untuk Total, Chevron, dan PTTEP mengenai Praktik Transparansi Pendapatan di Burma” berisi desakan agar perusahaan-perusahaan itu mempublikasikan “data dan informasi yang komprehensif”. Ini termasuk pajak, biaya, royalti, dan bonus yang dibayarkan kepada otoritas Burma sejak 1992 ketika kontrak saluran pipa gas Yadana ditandatangani.

Pembayaran pajak oleh Total kepada junta Burma pada 2008 memberikan gambaran bahwa pembangunan jairngan pipa itu berkontribusi besar pada kas junta. Pengungkapan kepada publik mengenai pendapatan rezim itu dari pajak sebesar 254 juta dolar AS pada 2009.

”Ini patut dihargai tapi tak cukup. Kami ingin rincian angka yang terpisah dari seluruh pembayaran ke rezim Burma,” ujar Smith kepada IPS. ”Transparansi pendapatan adalah elemen dasar tangungjawab sosial perusahaan.”

Keengganan Chevron untuk membuka pendapatan yang dihasilkannya untuk junta melawan praktik transparansi di mana pun, ujar Smith. ”Chevron bersikap transparan tentang keuangannya dalam investasi di Thailand dan AS.”

Pengkritik saluran pipa kontroversial itu mengatakan, pendapatannya menjadi keuntungan mutlak rezim represif, dengan sedikit saja yang menetes ke rakyat Burma. Dari 2000, ketika produksi gas dimulai, hingga 2008, junta mendapat sekira delapan milyar dolar AS dari penjualan gas.

Daerah rumah bagi masyarakat Karen, tempat yang dilewati saluran pipa itu, hampir tak diuntungkan. Desa di sepanjang rute saluran pipa, dari gas alam lepas pantai di Pantai Andaman hingga Thailand, masih kekurangan listrik dan tergantung pada lilin dan lampu untuk penerangan.

Tapi masyarakat Karen, salah satu dari 130 minoritas etnik di Burma, telah menderita sejak awal kontroversi pembangunan saluran pipa pada 1991 demi memenuhi kebutuhan energi Thailand. Tentara Burma ditugaskan untuk menyediakan pengamanan selama pembangunan saluran pipa dan sejak itu melakukan berbagai pelanggaran HAM dan lingkungan.

Ini area yang militeristik, yang pernah mengalami operasi 14 batalyon, juga pemerkosaan dan penyiksaan terhadap penduduk Karen. ”Pelanggaran HAM terus terjadi hingga saat ini,” ujar Naing Htoo, aktivis Karen.

”Perusahaan multinasional yang menjalankan bisnis di Burma bisa membantu perubahan, sekalipun rezim menolaknya,” kata Wong Aung, koordinator Shwe Gas Movement, sebuah organisasi aktivis Burma yang menentang proyek saluran pipa gas dan minyak dari investasi China demi memenuhi kebutuhan energi China. ”Transparansi pendapatan adalah sebuah jalan.”

”Ini harus dilakukan warga Burma, yang menggunakan informasi itu untuk memantau penggunaan akuntabilitas kekayaan dan pendapatan sumber daya alam oleh pemerintah,” ujarnya. ”Jika proyek gas Shwe berjalan, rezim akan menerima 29 milyar dolar AS dalam jangka waktu 30 tahun.”*

Translated by Fahri Salam
Edited by Budi Setiyono
Naskah ini diterbitkan atas kerjasama Yayasan Pantau dan IPS

Foto: www.badasf.org